Home

  • Tanah Papua Dan Republik Tipu-Tipu

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME

    Oleh: Amopiya

    Selasa siang kemarin, Studio 3 bioskop 21 Ambarukmo Plaza tidak terisi penuh. Sejumlah wajah orang Indonesia Timur terlihat di beberapa sudut. Kami disuguhi sebuah film karya Alinea Pictures, Di Timur Matahari. Kisah puncaknya dimulai dari ketika Ayah Mazmur pukuli orang yang tipu dia dengan uang palsu. Keesokannya, Mazmur lihat sendiri ayahnya mati ditikam anah panah sebagai upaya balas dendam pemukulan yang lalu. Sejak saat itu, dua kampung bergolak. Teman-teman Mazmur mengikuti jejak Mazmur yang kehilangan ayah mereka akibat perang saudara. Film ini sekilas justru membantu kita merawat stigma kekerasan terhadap warga Papua.

    Negera ini sedang menipu rakyatnya sendiri~ Vona

    Kami Papua

    Gadis kecil itu bernama Vona. Ia suka duduk di tengah di antara ayah, paman, dan saudara-saudaranya mendengarkan kisah dari kakeknya tentang tanah Papua dan leluhur. Tidak ada kisah tentang orang Papua minum minuman keras yang pernah ia dengar. Dia tak habis pikir bahwa kini, ketika ia dewasa, Papua identik dengan kabar negatif, seperti kerusuhan dankekerasan, yang selama ini beredar luas di media.

    Namanya FE Trifonia Nafurbenan, lahir di Manokwari 33 tahun silam. Kini kampung halamannya telah jadi daerah pemekaran, Kabupaten Teluk Bintuni. Wajahnya khas Papua, tapi cara dia berbicara pada kami sudah tampak terbiasa tidak menggunakan ‘dong’ atau ‘tra’. Wajar saja, Vona berkenalan dengan Jawa sejak tahun 1994.

    “Di Teluk Bintuni ada tujuh suku. Saya dari suku Kirorutu,” ucap ibu beranak dua itu. Pengetahuan tentang Jawa pada Vona dibawa oleh sekelompok pemuda Papua yang sudah terlebih dulu menikmati mewahnya pendidikan di Jawa. Melalui cerita-cerita senior itu, Vona tergerak untuk menempuh studi di Jawa lepas SMA.

    Vona mengalirkankisah pengalamannya. Ia menyimpan itikad untuk berbaur dalam keberagaman Yogyakarta. Saatia berangkat kei kampus Pascasarjana MAP UGM, Vona meninggalkan dua anaknya di sebuah kontrakan yang terletak di Jalan Kaliurang KM.5. Di sana ia hidup bersama tetangga bilik dari Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. “Kami polos gaulnya. Kami rasa nyaman bergabung dengan mereka. Tapi kami tidak tahu mereka bagaimana,” ungkap Vona.

    Masuk dalam lingkungan baru yang sama sekali berbeda bukan perkara mudah bagi kebanyakan orang, termasuk Vona. Ia berusaha memahami lingkungan Jogja, di antara lain bahasa, sikap, dan makanan. Ia mengaku tidak terlalu cocok dengan makanan Jogja. Suatu saat ia putuskan pergi ke pasar mencari bahan untuk dimasak. “Di pasar saya ngomong sama simbah, dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, saya juga nggak bisa bahasa Jawa. Saya bilang,  ingin beli rica,” kisah Vona,  “Apa? Merica ya? Dikiranya simbah itu bumbu lada, merica. Padahal saya maksud cabe.” Kami pun tertawa serentak.

    Ia mengaku ada kecanggungan ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jogja. Tapi kemampuannya untuk segera menyesuaiakan diri dan tidak terlalu mengambil hati perkataan orang tentangnya membantu Vona bertahan hidup. Ia menghadapi pandangan negatif terhadapnya sebagai orang Papua dan seorang Kristiani. “Kita Kristen suka makan babi. Mungkin mereka rasa haram main ke kita,”  jelas Vona hati-hati. Ketika dua anaknya makan lalu basa-basi saja mengajak orang sekitar makan juga, suasana jadi tidak enak. Anaknya berusia 5 tahun dan 3 tahun.

    “Mereka punya persepsi terhadap saya keliru. Saya jadi bahan omongan. Kan biasa ya ibu-ibu. Dan kebetulan saya tinggal dalam komunitas seperti itu. Saya sih tidak terlalu menyoroti hal itu. Biar mereka dewasa sendiri dalam berpikir. Masalahnya kecil tapi bisa membuat kesan yang tidak baik. Tapi saya merasa senang, dalam arti mungkin kita bisa saling berbagi dalam komunitas yang berbeda.  Saya bisa cerita tentang Papua, mereka bisa cerita daerah lain. Tapi saya tidak bisa memaksakan kondisi seperti itu,” lantas ia tertawa, “saya lebih memilih diam tidak perlu disikapi.”

    Semangat Vona belajar di Jogja sangat besar. Kedatangannya pertama kali atas inisiatif dan biaya sendiri. Tapi kini di Pascasarjana MAP, Vona mendapat beasiswa. Ia bersyukur, “Puji Tuhan saya ada di Jogja sampai detik ini.” Kalung manik-maniknya bergoyang mengikuti gerakan tubuhnya.Saat ditanya apa yang akan dia lakukan setelah kembali ke Teluk Bintuni, “Saya sudah pegawai negeri di Pemda Teluk Bintuni.”

    Sesaat kemudian seorang lelaki Papua berpakaian rapi dan bertopi baret menghampiri kami. Ia mengambil duduk di antara saya dan Vona. Ia persilakan Vona meneruskan kalimat-kalimatnya dulu lantas ia mendengarkan kelanjutan diskusi kami yang kian serius.

    Menjelaskan identitas Papua dalam diri Vona berarti membeberkan seluruh luka Papua yang tak terperi di dadanya. Papua kerap disebut daerah tertinggal. Sejak bergabung dengan NKRI 1969, pemerintah memberikan perhatian yang kurang pada rakyat yang ketika itu disebut Irian Barat lalu Irian Jaya. Pemerintah daerah pun tidak memberikan pelayanan yang baik. Mereka lambat menangani ketertinggalan Papua. Tapi istilah ini ditolak mentah-mentah oleh Vona, “Kita orang Papua tidak mau dikatakan tertinggal. Siapapun yang dikatakan tertinggal pasti marah.”

    Vona bukan tidak realistis dengan keadaan Papua. Ia hanya ingin menjelaskan bahwa kalaupun Papua itu dikatakan tertinggal bukan karena orangnya, melainkan ketidakadilan pemerintah. Kekayaan alam Papua tidak dibarengi dengan perkembangan pendidikan bagi anak-anak Papua. Daerah-daerah pedalaman Papua banyak yang belum tersentuh pendidikan. Kalau ada pun medannya keras, harus jalan dari bukit ke bukit atau mendayung perahu. Kondisi ini lazim di luar Jawa.

    Vona menjelaskan orang Papua dengan satu kata kunci, kepolosan. Mereka hidup apa adanya dengan yang Tuhan berikan atas tanah Papua, kesuburan tanah dan kekayaan perut buminya. Ia merasa berkecukupan dengan semua itu meski tak punya rumah bagus yang bertembok dan berubin. Kadang orang lihat orang Papua tidak bersih dan sehat. Tapi orang Papua tidak pernah ribut ketika BBM naik. Ia rasa cukup bisa makan dan minum, keluar masuk hutan berburu lalu bawa daging tanpa beli, dan petik sayur sendiri. Tanaman obat juga bertebaran. Kini lantaran dorongan globalisasi, orang di pegunungan juga tahu apa yang terjadi di Indonesia dengan bantuan alat komunikasi.

    “Makanya, dari mana kami dikatakan tertinggal?” Saya tercengung, orang-orang luar Papua yang sudah merasa lebih pintar suka menilai Papua dengan perspektif yang arogan. Label tertinggal itu siapa yang tempel kalau bukan Jakarta. Sementara mereka, Papua, punya kearifan yang barangkali kurang dipahami selama ini.

    Pembicaraan melangkah pada isu kekerasan. Vona mulai ambil nada meninggi dan kerut di dahi. Sejujurnya ia kuatir orang Papua akan habis karena menurutnya ada trik yang dibangun untuk itu. “Yang jadi pertanyaan itu kami tidak pernah terlibat secara langsung untuk memiliki bangsa ini. Kami ini kan bagian dari bangsa, keikutsertaan itu tidak ada nilai. Berbagai macam konfrontasi mungkin itu bagian dari ekspresi ketidakadilan.  Saya rasa orang Papua itu sebenarnya senang jadi bagian dari NKRI. Tapi, kami menganggap bahwa selama ini kami hanya diobjekkan sebagai perut republik,” tegas Vona.

    Kekuatiran terhadap agenda penghabisan orang Papua ini bukan tanpa sebab. Paling tidak Vona punya dua alasan kuat, karena miras dan seks bebas. Miras yang didatangkan dari luar Papua itu sungguh merusak peradaban mereka. Dulu, orang desa kuat berjalan karena air putih. Kini mereka suka minum sampai mabuk.

    Bapak yang duduk di sebelah saya akhirnya angkat bicara, namanya Gerald Bidani.

    Perempuan-perempuan didatangkan dari luar Papua lantas dilokalisasikan. Lokalisasi ini bagian dari kebijakan pemerintah. Karena itu juga angka HIV/AIDS di Papua tinggi. Ini yang membuat mereka rasa terancam keberlangsungan peradabannya.

    Sementara, pemerintah tidak mengambil tindakan tegas. Kedua hal itu menjadi semacam komoditas yang memberikan keuntungan bagi oknum-oknum tertentu. Generasi muda Papua yang sudah melek teknologi juga mulai dicekoki video porno. Di mana-mana modernisasi tidak selalu membawa kabar gembira.

    Dialog Identitas

    Keluarganya telah menetap di Jayapura selama beberapa generasi. Tapi wajahnya tak sedikit pun menampakkan ras melanesia. Gaya bicaranya juga sudah khas gadis muda modern. Pricillia Rachel Andries ternyata berdarah Manado.

    Ia kerap kumpul dengan paguyuban mahasiswa asal Papua. “Aku sering ikut mahasiswa timur di UKDW. Mereka bikin kompetisi futsal Formapa (Forum Mahasiswa Papua) kemarin,” ungkap mahasiswa D3 Pariwisata ini. Preti, ia biasa disapa, merasa ia orang Papua sekalipun tidak ada darah Papua yang mengalir dalam tubuhnya. Di kos, ia tinggal bersama teman-teman dari Papua, Solo, dan Klaten. Dengan teman Papua, ia tetap menjaga bicara dengan dialek Papua. Ia mengamini watak dan sikap orang Papua yang keras. Beberapa perempuan Papua juga sensitif kalau dilihat terus-terusan. Seorang temannya pernah dilabrak karena berbuat demikian.

    “Aku merasa bangga, aku beda sendiri dari timur,” ungkap Preti jujur.Tetapi ia tidak pernah mendapat kesulitan sebagai orang Timur yang datang ke Jawa. Ya, sebab tak ada bekas Papua di dirinya yang tampak mata, kecuali diulik lebih dulu. Lagi pula ia tinggal di ibu kota Provinsi.

    Di kesempatan yang berbeda, saya bertemu dengan seorang pemuda Papua. Kami sepakat bertemu di Foodcourt sesaat setelah adzan maghrib dikumandangkan. Perawakannya tak telalu tinggi, berkaos putih, dan menggunakan topi bercorak batik. “Assalamu’alaikum, Mbak,” Gullit mengajak saya bersalaman lebih dulu.

    “Sejak kapan tinggal di Jogja?” saya memulai obrolan.

    “Sejak 90.” Jawabnya. “Lahir tahun berapa?”

    “90,” jawab Gullit hemat. Ternyata dia lahir di Yogyakarta.

    Gullit mengajak seorang teman yang tak sengaja ia temui di buderan UGM. Saya pun mewawancarainya tidak sendiri, bersama seorang kawan asal Indramayu, Fitri.

    1976 Ayah Gullit memutuskan pindah ke Yogyakarta bersama istrinya. Ayahnya seorang pemain sepak bola. “Awalnya main di Sinar Oetara, pindah Gama, lalu ke PSIM,” kisah Gullit. Gullit merasa tidak pernah dididik sebagai orang Papua. Dia adalah orang Jawa berparas Papua atau orang Papua bermental Jawa. Sejak kecil ia diajari untuk menyesuaikan diri dengan orang sekitar. Orang tua Gullit sadar betul apa yang harus mereka lakukan sebagai pendatang. Karena mereka tinggal di Jawa, mereka mencoba untuk hidup ala Jawa dengan segala kesopananannya. Gullit besar dengan teman-teman Jawa yang berbahasa Jawa. Seperti lazimnya murid-murid di Jawa, ia belajar huruf Jawa – hanacaraka – di sekolah.Gullit tegas menyatakan diri sebagai orang dominan Jawa. Tak disangkal, sebab ia menggunakan topi bermotif batik itu dengan bangga.

    Gullit tak menafikan darah Papua yang mengalir di tubuhnya. Tapi ia memilih Jawa sebagai komposisi dominan dalam dirinya. Kalau diprsentase, ia merasa 75 persen Jawa. Selama 22 tahun hidup di Jawa, baru sekali ia mengunjungi tanah leluhur di Sorong. Libur panjang tahun lalu, Gullit bersama orang tuanya berada di Sorong selama tiga bulan.

    “Orang tua di sana tidak segan memukul anaknya, pakai sabuk. Beda dengan orang tua di Jawa,” kenang Gullit. Ia melihat sendiri familinya di Sorong melakukan itu pada anaknya. Ia tak pernah diperlakukan demikian oleh orang tua di Jawa. Gullit heran melihat peringai itu. Ia mengaku tak betah.

    Gullit menilai pendatang Papua di Yogyakarta kurang bisa menyesuaikan diri. Pemuda-pemuda timur yang mabuk dan bikin rusuh, itu bagian dari kegagalan beradaptasi. Ia berpegang teguh pada gaya didikan orang tuanya sebagai pendatang mereka harus banyak belajar untuk menyesuaiakan diri. “Malu-maluin,”nilainya.

    Saat kecil, Gullit mau tak mau pun harus menelan stigma sebagai orang Timur, betapapun keras ia berusaha senormal mungkin menjadi seorang Jawa. Pernah orang tua teman sekolah melarang anaknya bergaul dengan Gullit. “Kalau mereka memang tidak suka, saya diam saja,” mental cuek ini yang membuat minoritasmacam Gullit dapat bertahan.

    “Saya dulu kaget kok ada orang Papua di sini,” ujar Agung yang sedari tadi diam di sebelah Gullit. Mereka berteman sejak di SMP Bopkri 3. Setiap kali Gullit masuk ke sekolah baru, dari wajah dan namanya ia langsung dikenal sebagai orang Papua.

    “Mas Gullit punya pacar?” tanya saya iseng. Ia mengangguk. “Orang Jawa?”

    “Orang Ambon. Teman SMA.” Gullit bertemu dengan kekasihnya di SMA Marsudi Luhur. Saat ditanya kenapa pacaran sama orang Ambon, Gullit hanya menjawabnya dengan senyum.

    Preti dan Gullit punya pengalaman dan pernyataan identitas yang berbeda. Bagi Preti, Papua adalah tanah ia bemula dan akan terus ia jaga. Papua, bagi Gullit, hanya tanah dari masa lalu yang masih mengaliri tubuhnya.

    Republik tipu-tipu

    9 Juni 2012, penghuni twitterland (sebutan untuk pengguna twitter)  ramai membicarakan tentang bentrok antara warga Babarsari dan sekelompok pemuda Papua. Dua orang kena bacok dan 24 rumah-kios rusak. Preseden buruk kian kuat disandarkan pada orang-orang timur.

    Menaggapi berita itu, Gerald dan Vona rasa sedih. Satu dua orang Papua lakukan itu, semua kena getah. Gerald dengan apik menganalisis persoalan ini mulai dari dasar persoalan. Bagi Gerald, problem rumit Papua berasal dari satu faktor, yakni pendidikan. Pemerintah Pusat dan Daerah tidak serius mengembangkan pendidikan di Papua. Pendidikan dasar lemah. Kesenjangan Papua dan Jawa menganga lebar, ini sangat dirasakan oleh pendatang Papua di Jawa. Mereka tidak dibekali kemampuan untuk menganalisis kondisi sosial di sekitarnya. Maka daya adaptasinya yang  kurang ini lambat laun menjadi stereotipe. Ini merugikan teman-teman Papua yang baik. Semua itu bukan perangai asli, melainkan sistem pendidikan tidak menolong mereka menjadi lebih baik dari itu.

    Gerald dan Vona ingin orang paham bahwa kekuarangan orang Papua yang mereka lihat itu adalah akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Keduanya mendefinisikan kondisi Papua dengan perspektif kebijakan yang tengah mereka geluti di kampus. Isu Otonomi Khusus, UP4B, semuanya kebohongan. Berkali-kali rakyat Papua merasa ditipu melalui kebijakan yang manfaatnya tak pernah merasa rasakan. Padahal, konon, dana otonomi khusus itu triliunan jumlahnya yang 30 persennya dialokasikan untuk pendidikan. Tanpa pendidikan rakyat Papua tidak punya daya untuk melawan penjajahan politis dan budaya. Genosida yang perlahan-lahan.

    Kerusuhan berkembang pesat pascareformasi. Rakyat Papua mulai sadar ketidakadilan yang melilit kehidupan mereka. Keberadaaan investor asing meletakkan mereka sebagai kuli di tanah sendiri. Mimpi buruk Freeport tak kunjung usai.

    Rakyat Papua dibodohi, dibodohkan, dibuat tidak berdaya. “Kalau mau diambil tambangnya, tolong anak Papua disekolahkan dulu biar mereka ikut serta,” Vona melantang.

    Gerald bilang, program AMINEF mulai 2010 menyediakan 80% khusus untuk orang Papuauntuk belajar di Amerika. Tapi sampai sekarang tidak ada satu pun orang Papua yang berangkat. Justru yang berangkat iu orang-orang luar Papua atas nama Papua. “Itu kan kebohongan,” imbuh Gerald. Lalu ada juga rencana  beasiswa untuk anak Papua tidak diakomodasi oleh Pusat.Pemerintah lebih sering mengakomodasi kepentingan asing di Papua, misalnya Freeport di Timika dan LNG di Teluk Bintuni.

    Pemuda Papua sejati seperti Gerald dan Vona punya segunung harapan untuk tanah kelahiran mereka. Vona ingin menjadi Teluk Bintuni sebagai daerah pendidikan. Dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi, Vona yakin Bintuni bisa mewujudkannya. Tapi dia tak sanggup jika sendiri, kalau keinginan itu tidak dimiliki oleh pejabat lain.

    Dilihat dari kondisi geografis dan budaya, membangun Papua itu lebih sulit dari daerah manapun di Indonesia. Mestinya pemerintah benar-benar menyeriusi ini, bukan lagi main tipu. Di era Megawai, pemekaran daerah marak dilakukan. Tapi tidak ada sumberdaya manusia yang (di)siap(kan). “Kalau pemerintah sudah tidak sanggup urus kami orang, orang Papua mulai bicara refrendum,” tegas Gerald. Seorang Gullit pun bicara bahwa persoalan sudara-saudaranya di Papua itu soal ketidakadilan atas hak. Kerusuhan adalah ekspresi ketidakpuasaan. Tapi tidak semata-mata itu, kerusuhan itu pun kemungkinan dibikin oleh orang-orang yang punya kepentingan, bisa jadi pemerintah, militer, perusahaan, atau semuanya sekaligus.“Kerusuhan itu seperti dimana-mana pasar dibakar agar dapat proyek,” tamsil Gerald.

    “Kebohongan-kebohongan itu pembelajaran panjang. Ini karena kepolosan kami. Kami ini merasa memiliki kalian, kok kalian ga merasa memiliki kami? Kalian maju kami juga ingin maju. Kami ingin kita bersama-sama di dunia ini. Sebangsa kan kita, bukan orang lain, adik kakak lah dalam satu rumah. Sejujurnya kami orang Papua ini jadi mudah ditipu lewat kebijakan dari tahun ketahun. Dari Otsus sampai UP4B. Habis ini apalagi?” ucap Vona getir. Saya sendiri tak sanggup menjawab pekik hati Vona.

    Bagi Vona dan Gerald, tanah Papua adalah alasan mereka untuk hidup dan berjuang. Mereka merindukan kedamaian di tanah kelahirannya, barangkali bersama atau tidak bersama Indonesia.

    Tak ada satu pun identitas dapat dijabarkan dengan paripurna, termasuk Papua apalagi Indonesia.

    ***

    Keluar dari studio 21, saya bertanya pada Chumairoh yang nonton bersama saya. “Apa pesan yang kamu dapat dari film tadi?”

    “Apa ya, saling memaafkan kali ya,” jawabnya polos. Saling memaafkan itu memang pesan tersurat yang ditulis di akhir penayangan. Pesan itu hadir usai adegan perang saudara digagalkan oleh nyanyian nyaring Mazmur dan Suryani.

    Kami pun pulang dengan biasa saja sebab film itu tidak cukup membantu kami merasa memiliki saudara Papua. Sampai asrama saya langsung berjibaku dengan suara Vona, Gerald, Preti, dan Gullit. Mereka lebih saya percayai berbicara tentang Papua ketimbang representasi film dan media yang sering kali kurang pas.

    Sumber;  www.gusdurian.net

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

  • MAKNA MEDITASI UNTUK SESUAI: “MEDITASI”

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME
    fhoto/ Amoyemakii dade!

    Rangkaian blog tentang “MAKNA MEDITASI UNTUK MENYESUAIKAN” ini adalah undangan kami kepada Anda untuk ikut dan perlahan-lahan memikirkan kata-kata ini agar kita sesuai dengan sifat dan karakter Tuhan. Kami akan menyajikan sebuah kata setiap minggu untuk direnungkan dan menyesuaikan hati kami.

    DEFINISI DUNIA

    Kata dalam istilah dunia secara umum berarti ‘berpaling dari dunia dan mengosongkan diri’. Berpaling dari dunia itu penting. Mengosongkan diri itu penting. Mengosongkan diri untuk tetap terpisah dari stres diperlukan. Ada juga perasaan bahwa ini merendahkan seseorang dalam hidup dan membuat mereka tetap pada jalurnya. Definisi kamus memiliki tikungan agama dan juga aspek lain, tetapi dilihat terutama sebagai ‘praktik keagamaan.’

    DEFINISI GEREJA/RAKYAT

    Sebagian besar waktu ‘meditasi’ dipandang sebagai pagan atau duniawi oleh mereka yang tidak mengerti meditasi ada di dalam Alkitab (pemahaman Yudeo-Kristen). Secara umum, orang Kristen tidak diajarkan bagaimana bermeditasi dengan benar tentang Tuhan. Meditasi dianggap mistis dan abstrak. Ini adalah disiplin spiritual yang sering dilihat sebagai bagian dari agama alami dan jalan dalam agama yang membawa kita menjauh dari Tuhan.

    Selain itu, kita mudah bosan dan ingin dihibur. Terkadang Alkitab digunakan sebagai buku self-help yang merupakan praktik dan perspektif yang mengerikan tentang Firman Tuhan. Sebagian besar gereja/denominasi memiliki kecenderungan untuk ‘melakukannya salah’ dalam fokus dan kebutuhan kita. Kita fokus pada apa yang kita butuhkan daripada pada Tuhan. Beberapa gereja lebih baik dari yang lain.

    Doa dipandang sebagai bentuk meditasi. Doa berfokus pada Tuhan dan karena itu adalah meditasi.

    PENGARUH ALKITAB/TEOLOGIS

    Manusia adalah bagian dari alam dan mahkota Ciptaan Tuhan. Meditasi adalah bagian dari disiplin rohani seperti yang disajikan dalam Alkitab. Itu memang berbalik dari dunia. Itu memang memisahkan kita dari sifat sombong kita dan membawa kita pada kerendahan hati.

    Ketika berfokus pada Kitab Suci, khususnya Mazmur, kita menemukan meditasi memanifestasikan ke dalam dunia fisik yang nyata apa yang sudah ada di Surga.

    Mazmur 77 berbicara tentang menyangkal diri dan mengosongkan diri dan rajin mencari Tuhan. Kata kuncinya adalah: ‘diingat’ dan ‘merenungkan’. Meditasi ini memungkinkan kita untuk dipimpin oleh Tuhan dan menjadi wakil-Nya.

    Mazmur 119:15-16 berbicara tentang fokus pada ajaran Tuhan dan fokus pada sifat Tuhan. Ajaran yang kita fokuskan menuntun kita ke jalan Tuhan sehingga kita memahami Dia. Dalam ayat 16, kita menemukan pengalaman yang menggembirakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan tidak melupakan Firman-Nya.

    Tiga ayat lagi yang menekankan arti dan tujuan meditasi dalam Alkitab: Mazmur 111:2 mengatakan menyenangkan mempelajari pekerjaan Tuhan. Mazmur 143:5 memfokuskan kita untuk mengingat, merenungkan, dan merenungkan tindakan Tuhan. Mazmur 145:5 mengarahkan kita untuk mengingat keagungan Allah dan apa yang Dia lakukan harus ada dalam pikiran kita.

    Yosua 1:8 berbicara tentang berkat dari meditasi firman Tuhan. Perikop ini (antara lain) menunjukkan kepada kita untuk berpusat pada sesuatu yang tidak meninggalkan kita di tengah-tengah kekacauan hidup. Tuhan menjaga kita karena itu kita harus terus-menerus memikirkan Dia dan berhati-hati untuk menjaga Tuhan di depan kita. Joshua menunjukkan bahwa ini membawa kita menuju kesuksesan.

    Filipi 4:8 meyakinkan kita bahwa dengan sepenuh hati merangkul merenungkan firman Tuhan membebaskan kita karena Firman Tuhan itu benar. Ketika kita maju dan bermeditasi pada Tuhan dengan sepenuh hati, ada penutup yang terbentuk dari Kebenaran yang membebaskan kita. Meditasi menjaga hati kita dalam hubungan kita dengan Tuhan.

    ARTI

    Meditasi adalah hubungan pribadi dengan Kebijaksanaan. Meditasi adalah mengosongkan diri manusiawi kita dan mengisi diri kita dengan Sabda Tuhan dan pikiran tentang Sifat-Nya. Ini adalah pemurnian.

    Bermeditasi adalah belajar tentang Tuhan dari kisah Alkitab tentang hubungan Tuhan dengan manusia. Alkitab adalah Sumber terbaik dalam mempertimbangkan Siapa Tuhan itu dan bagaimana kita harus secara praktis menanggapi Dia di dunia kita yang kacau ini. Secara teologis, kita bermeditasi untuk melihat bagaimana firman Tuhan dapat berinkarnasi melalui kita.

    Merenungkan Alkitab secara praktis berarti berusaha memunculkan hikmat dari Tuhan. Kami ingin menghidupi (‘menjelma’) hikmat Tuhan karena hanya Tuhan yang sempurna di jalan-Nya.

    PRAKTIS/PRAKTIK TERBAIK

    Bacalah Alkitab secara perlahan dan jangan terburu-buru. Lihatlah kata-kata tertentu dan pikirkan apa artinya dan bagaimana mereka memengaruhi hidup Anda. Biarkan Firman mengubah hati Anda dan bagaimana Anda menghadapi hari ini.

    Sepanjang hari ketika frustrasi oleh orang-orang… fokuslah pada karakter Tuhan dan layani mereka berdasarkan Dia daripada berdasarkan diri.

    “Me time” berarti doa dan pembacaan Alkitab serta diisi dengan perspektif Tuhan tentang cara menghadapi dunia. Bersembunyi dalam doa itu penting, tetapi meditasi menuntun kita pada tindakan yang tepat dalam berhubungan dengan dunia.

    Meditasi bukanlah renungan, tetapi selalu menyadari Tuhan dalam semua kata, keputusan, dan tindakan kita.

    Rangkaian blog tentang “MAKNA MEDITASI UNTUK MENYESUAIKAN” ini adalah undangan kami kepada Anda untuk ikut dan perlahan-lahan memikirkan kata-kata ini agar kita sesuai dengan sifat dan karakter Tuhan. Kami akan menyajikan sebuah kata setiap minggu untuk direnungkan dan menyesuaikan hati kami.

    Sekilas ulasan ini, sekian dan terimakasih banyak sahabat”ku

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

  • Ikatan Pelajar Mahasiswa/i Dogiyai kota study Gorontalo di Sulawesi Utara Melakukan JUMPA PERS

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME

    Menanggapi rentetan kebakaran yang terjadi akhir-akhir pada bulan ini di Kabupaten Dogiyai, maka itu dilaksanakan jumpa pers di halaman Asrama Dogiyai di kota studi Gorontalo, Sabtu (28/05/2022).

    Dalam keterangan tertulis sampai dengan saat ini publik belum mengetahui siapa pelaku dibalik rentetan kebakaran yang terjadi di kabupaten Dogiyai. Sebab itu yang membakar rumah dan kios-kios adalah orang tak kenal (OTK).

    Rentetan kebakaran di Dogiyai mulai dari kebakaran di komplek Pasar Moanemani 3 Mei 2022 pada pukul 4.00 WIT subuh hari.

    Bahkan kebakaran di Pasar Bomomani pada tanggal 7 Mei 2022 di Pasar Bomomani pada pukul 13.30 WIT malam hari

    Kemudian kebakaran kios di Idakebo, distrik Kamuu Utara, Kabupaten Dogiyai pada 9 Mei 2022 tepat pukul 13.45 WIT malam hari,

    Masih berlanjut lagi 20 Mei 2022 pukul 24.00 malam hari terjadi kebakaran rumah warga di Ekemanida.

    tanggal 22-05-2022 tepat pukul 10.00 kebakarang seorang warga non papua disamping kantor polsek kamuu Dan beberapa rumah milik masyarakat setempat termasuk kantor KNPB wilayah Dogiyai dan rumah adat milik Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Dogiyai.

    “Kami, Ikatan pelajar mahasiswa/I dogiyai asal kota studi Gorontalo, juga meminta agar segera mengumumkan BAP Polisi untuk mengindentifikasi kasus bersama bahwa apakah kasus ini dibakar, membakar atau terbakar?,”

    Kami mahasiswa menilai bahwa rentetan kebakaran yang terjadi berturut-turut ini adalah sebuah skenario murni yang dimainkan oleh pihak TNI/PORLI sendiri yg bekerja sama dengan orang-orang tertentu untuk meloloskan kehadiran Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai,”

    Kami Ikatan pelajar mahasiswa/i Dogiyai di kota Studi Gorontalo, Sulawesi Utara tegaskan kepada Kapolda Papua, Kapolsek Kamuu, dan Kapolsek Mapia stop menudu masyarakat Dogiyai yang tak tahu soal rentetan kebakaran yang terjadi di kabupaten Dogiyai, sebab masyarakat bukan pelakunya,

    Kami mahasiswa/I Gorontalo menyatakan pelaku pembakaran rumah dan kios di kabupaten Dogiyai harus diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Kami Mahasiswa/I menilai bahwa rentetan kebakaran yang terjadi di kabupaten Dogiyai, peristiwa itu terjadi setelah masyarakat bersama 18 Organisasi yang tergabung dalam SRP di Dogiyai menolak beberapa agenda yang sedang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia yakni:

    DENGAN MENOLAK TEGAS:

    1. Kehadiran polres di Kabupaten Dogiyai.

    2. Kehadiran kodim di Kabupaten Dogiyai.

    3. Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua.

    4. Menuntut Segera Cabut Otonomi Khusus (OTSUS) Jilid II.

    Berikut ini pernyatan sikap dari kami Ikatan Pelajar Mahasiswa/I Kabupaten Dogiyai yang berkedudukan di Kota Studi Gorontalo, yakni sebagai berikut:

    PERNYATAHAN SIKAP:

    1. Kami Ikatan pelajar mahasiswa/I menuntut kepada Kapolda Papua segera menarik kembali Pasukan militer yang dikirim ke Kabupaten Dogiyai.

    2. DPRP Segera bentuk TIM pansus untuk investigasi masalah rentetan kebakaran di Kabupaten Dogiyai.

    3. Kapolda Papua, Kaporles Nabire, Kapolsek Kamuu, dan kapolsek Mapia serta pengambil kebijakan segera ungkap pelaku kebakaran dan proses hukum pelaku kebakaran di Kabupaten Dogiyai

    4. Kapolda Papua segera batalkan niat pembangunan Porles di Dogiyai karena tidak memenuhi kriteria Perkap kapolri nomor 7 Tahun 2014 yakni pasal 5 ayat 1 poin B,H dan I

    5. Kapolda papua segera cabut DPO terhadap Ketua KNPB Dogiyai. Sebab Ketua KNPB Dogiyai adalah korban dari kasus kebakaran bukan pelaku kebakaran.

    6. Kepada Kapolda Papua stop mengambil keputusan sewenang-wenang tanpa mendengarkan aspirasi rakyat Dogiyai.

    7. Kami Ikatan pelajar mahasiswa/I bersama masyarakat Dogiyai tidak akan memberikan tanah sepetakpun kepada TNI-POLRI untuk membangun Polres dan Kodim di Dogiyai.

    8. Kami menolak kehadiran segala bentuk produk Jakarta di Dogiyai.

    9. Kami Ikatan pelajar mahasiswa/I Dogiyai di kota studi Gorontalo mengutuk keras pelaku kebakaran kios-kios di Dogiyai.

    10. Kami Ikatan pelajar mahasiswa/I himbau kepada semua distrik dan desa mohon menjaga keamanan dan tidak terpancin dengan situasi

    11. Menolak dengan tegas rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua

    12. Segera cabut uu otsus nomor 2 Tahun 2022 atau otsus Jilid II

    13. Kapolda Papua Bebaskan Tua viktor Yeimo dan semua tahanan politik Papua tanpa syarat

    14. Kami mahasiswa/I Bersama alam Dogiyai, akar rumput rakyat dogiyai.

    Maka itu tugas Kapolda Papua hanya mengayomi dengan melindungi sesuai hukum militer pasal 13 tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Menegakkan hukum dan 3. Memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

    Penanggung jawab jumpa pers: Yulianus Pigome

    Badang Pengurus (IMAPEDO) : Lewi Keiya

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

  • Detikku dan Persahabatanku

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME

    DETIKKU

    Editor Panpel pribadi sejak usia 1 sampai kini mencapai usia 25

    Untuk “Ayah dan Ibu” anakmu hanya mengucapkan terima kasih banyak dalam tulisan ini, berdua mendapatkan ide baru telah merancang penambahan keluarga atas nama Yulianus Pigome. Ayah…… Terimakasih banyak. Ibu terimakasih banyak

    Ayah. Orang yang mencintai kita dalam serupa diam. Orang yang tak pandai menangis. Ayah apakah kabar Mu? di alam yang bedah, apakah ayah sedang senyum kabar kelahiranku ini? Apakah ayah lagi sedang meriahkan? Apakah ayah ada di samping ku.😢😢😢😢😢😢 Ayah………?

    Ibu “Selama 9 bulan penderitaan yang engkau lalui, saat mengandungku engkau mempertaruhkan nyawa dengan dua kemungkinan ” hidup dan mati”, tidak pernah kau ungkit sampai saat ini. Padahal aku selalu membuatmu kecewa dan sedih. Terimakasih ibu, semua kebaikanmu akan membalas oleh Tuhan.

    Berkat ayah dan ibu kini aku telah tumbuh dewasa menjadi manusia yang lebih mengerti apa arti kehidupan. Terima kasih.

    Segala kesuksesan yang kuraih sampai saat ini ibu panjatkan di setiap sujud malam. Terimakasih ibu atas semua harapan dan doa terbaik yang selalu ada hanya untukku. “

    “Engkau adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk melindungiku. Didikan dan kasih sayang yang kau berikan membuatku bisa sampai seperti ini. Jasamu kan selalu ku ingat, terimakasih ibu.

    PERSAHABATANKU

    Foto detikku, yang telah menyiapkan kue ulang tahun ku. Sahabat” ku karang taruna bulango raya
    Foto detikku bersama Putri” satu kubu KKP

    Perilaku manusia yang mulia adalah persahabatan, kekawanan, perteman. Pada saat aku butuh sahabatku pelengkapnya, pada saat sahabatku butuh akulah pelengkapnya. “Sahabat itu abadi dari pada harta benda” sahabat itu bukan ada di kalangan kampun kecil kelahiran tetapi ada juga sahabat pada saat SMP, SMA, Perguruan tinggi, dan sahabat itu ada dimana pun lingkungan yang kita berada “Bedah Ras, Agama, adat, dalam hidup ini.

    Untuk Rama muda

    “Kawan-kawan ku rema mudah/karang taruna Bulango Raya” Saya hanya mengucapkan terimakasih banyak dalam tulisan kata. Kawan-kawan telah merayakan hari ulang tahunku dalam kondisi yang seperti ini, segalanya akan di berkati sang pelindung.

    Untuk Paguru Ramin

    Begitu pula saya mengucapkan rasa hormat terimakasih banyak kepada paguru Ramin. Telah menyiapkan kue ulang tahun ku begitu pula saya bisa memegang kue dan bisa meniupkan nafas ke lilin yang menyala untuk mematikan api asmara penambahan usia. Segala beban mengupayakan tiada menjadi ada ini segalanya akan memberkatimu sang pelindung. Terimakasih banyak Paguru ku RAMIN

    Untuk kawa- kawan satu kubu/posko KKP

    Sahabat-sahabatku yang palang merah dalam satu kubu, segala macam masalah yang menantang untuk mewujudkan impian program KKP pendidikan tinggi di bulango Raya ini. Dengan demikian dorongan kalian maka saya bisa merayakan hari ulang tahunku, kawa-kawanku saya hanya mengucapkan terima kasih banyak. ” Kawan-kawanku

    Tuhan akan menyertai segala kebaikan kalian ini, saya mengucapkan terima kasih banyak dalam tulisan ini. “Sahabat adalah sahabat”. Sekian dan terimakasih banyak.

    Oleh: Yulianus Pigome

    Editor: Amoyemakii Dade

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

  • Janganlah Paksa di Hadapannya

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME

    Andaikan aku dan kamu kita satu sarang pasti jiwaku tidak menghirup oksigen, begitupulah aku yang orang sederhana dan bedah sekadang engkau mangacam jiwa dan batiku, sampai sekian apa pun Anda mau tawar, masuk dalam golongan kamu “saya tetap saya”.

    Gaya yang selalu anda lontarkan itu penipuan besar, untuk mencari keuntungan diri pribadi dan memancing keaneka ragaman tumbuhan hayatiku yang subur ini. kini telah beredar kelakuan munafik itu. sekarang aku melihat pada patokan, jangan datang nikmati dan dan jangan kembali lagi” cukup yang sudah ambil.

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

  • Kiri sebagai Ancaman?

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME

    Kiri atau komunisme telah lama dipersepsikan sebagai ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang hal itu dapat dilacak jauh hingga era kolonial Hindia Belanda.[1] Kiri, dengan representasi individual (Sneevliet dan Tan Malaka) atau institusional (Sarekat Rakyat), begitu menggebu-gebu melancarkan kritik terhadap praktek eksploitasi dan penjajahan yang dilakukan Belanda. Para pemimpin gerakannya kemudian ditangkap, organisasinya dilarang, dan pemberontakannya ditumpas.

    Pada era Soekarno, kiri atau Partai Komunis Indonesia juga dipersepsikan sebagai ancaman, setidaknya begitulah adanya bagi Angkatan Darat.[2] Dengan berada di posisi keempat dalam urutan peraih suara terbanyak Pemilu 1955, kekuatan politik kiri tidak dapat dianggap remeh. Kiri merasuk hampir ke seluruh elemen masyarakat, dari petani hingga mahasiswa.[3] Bukanlah rahasia bahwa Soekarno juga adalah proponen kiri pada eranya. Simpati maupun keputusan politik proklamator kemerdekaan tersebut padat dengan referensi literatur kiri.

    Namun, kiri baru betul-betul menjadi ancaman pada akhir 1965, atau lebih tepatnya ketika peristiwa pembunuhan jenderal pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 diinterpretasikan sebagai upaya kudeta PKI. Sejak saat itu, kiri dipariahkan oleh Angkatan Darat dan Jenderal Soeharto. Partainya dibubarkan, kantornya dibongkar, buku-bukunya dibakar, dan setiap individu yang terkait (atau dikaitkan) dengan PKI menjalani kehidupan sulit. Kiri di Indonesia, atau sebenarnya lebih cocok disebut sebagai ‘hantu komunis’,[4] pada era Orde Baru betul-betul tersudut.

    Represi Orde Baru atas kiri atau komunisme di Indonesia merupakan salah satu proyek politik anihilasi paling berhasil di dunia. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari bantuan Central Intelligence Agency (CIA) yang memberikan daftar nama empat hingga lima ribu nama orang-orang kiri –untuk dienyahkan, dan Pentagon menyediakan suplai tambahan senjata serta radio bagi tentara Indonesia agar mereka tetap dapat berkomunikasi di daerah paling terpencil sekalipun.[5] Bahkan PKI menjadi partai komunis yang paling hebat mengalami pembinasaan di antara partai komunis lain di Asia Tenggara, misalnya dibandingkan dengan Partai Komunis Malaya (Malayan Communist Party) di Malaysia dan Partindo Komunista ng Pilipinas (PKP) di Filipina.[6]

    Geliat politik perlawanan maupun pembangkangan yang terjadi pada dekade ’80-an karena protes atas proyek modernisasi dengan ongkos penggusuran paksa, kerusakan lingkungan, dll, tidak menyebut dirinya sebagai –katakanlah- kiri atau komunis. Namun jika geliat tersebut berkembang lebih jauh menjadi protes terbuka –apalagi kalau ditambah kata-kata menghina, aparatus keamanan rezim tidak akan segan membubarkan gerakan tersebut dan memberi mereka label kiri atau komunis.

    I

    Di Indonesia hari ini, apakah kiri masih menjadi ancaman? Terdapat regulasi dengan pernyataan eksplisit maupun momen tertentu dalam dinamika perkembangan sektor keamanan di Indonesia yang memperlihatkan bahwa kiri atau komunisme masih dipersepsikan sebagai ancaman bagi NKRI. Pembahasan di bawah ini akan memuat petikan dokumen resmi tentang pertahanan dan keamanan Indonesia, yang memperlihatkan pandangan aktor keamanan terhadap kiri atau komunisme.[7]

    Pertama, Ketetapan MPRS/XXV/1966 tentang pembubaran PKI, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, dan pelarangan bagi penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme, belum dicabut, atau dengan kata lain Ketetapan tersebut masih berlaku. Kedua, praktek pelarangan edar dan pembakaran buku ajar sekolah yang tidak menyebutkan PKI sebagai pelaku G-30-S, misalnya yang terjadi pada tahun 2007: penyimpangan tafsir sejarah resmi adalah kesalahan yang harus dikoreksi.[8]

    Ketiga, pada tahun 2006, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Mayjen Syafnil Armen mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Persepsi Ancaman Internal dan Transnasional” dalam sebuah seminar di Dephan. Makalah tersebut menyebutkan ada tiga kelompok berbasis ideologi yang ingin menggantikan Pancasila. Salah satu kelompok tersebut adalah “radikal kiri” dengan dua orientasi politik, yakni sosial-demokratik dan komunis/Marxis.[9]

    Keempat, dokumen Strategi Pertahanan Negara yang diterbitkan oleh Dephan pada tahun 2007 yang memuat pernyataan bahwa,

    “Ancaman terhadap ideologi negara dapat berasal dari luar dan dapat pula timbul di dalam negeri. Ancaman berdimensi ideologi yang berasal dari luar dapat berbentuk penetrasi nilai-nilai individualisme dan materialisme yang berusaha mendesak nilai-nilai komunalisme, spiritualisme, dan gotong royong yang telah berakar di masyarakat. Sejak keruntuhan Uni Soviet, sistem politik internasional sesungguhnya telah mengalami perubahan yang menyebabkan paham komunis semakin tidak populer. Namun, bagi Indonesia yang pernah menjadi basis kekuatan komunis, pengaruh ideologi komunis belum sepenuhnya hilang. Ancaman ideologi komunis masih tetap merupakan bahaya laten yang diperhitungkan.

    Ancaman berdimensi ideologi dapat pula berbentuk gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang mengklaim diri sebagai kelompok pembaharu, namun dengan cara-cara yang tidak konstitusional dan bertentangan dengan hukum. Gerakan anti-kemapanan, pembela rakyat miskin, aliran sesat, serta kelompok radikalisme yang main hakim sendiri dan melakukan tindakan anarkis dengan berlindung di balik atribut keagamaan atau golongan politik fundamental merupakan bentuk ancaman ideologi yang timbul di dalam negeri. Ancaman berbasis ideologi yang timbul dari dalam negeri dapat pula berasal dari kelompok metamorfosis sisa-sisa kelompok radikal di masa lalu atau sisa-sisa G-30-S/PKI yang telah melebur ke dalam elemen masyarakat.”[10]

    Ancaman lain yang disebutkan dalam Strategi Pertahanan adalah ancaman nirmiliter yang berdimensi politik (separatisme [bersenjata atau tidak bersenjata], “kondisi politik yang fluktuatif”), ekonomi (internal dan eksternal), sosial-budaya (“penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung mempengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal”), teknologi (“dampak kemajuan teknologi di bidang informasi yang terlalu berorientasi terhadap bisnis dan mengabaikan aspek moral”).[11]

    Kelima, Buku Putih Pertahanan 2008 pada paragraf pertama bagian Ancaman Berdimensi Ideologi memuat pernyataan berikut ini,

    “Meskipun sistem politik internasional telah mengalami perubahan, terutama setelah keruntuhan Uni Soviet sehingga paham komunis semakin tidak populer lagi, bagi Indonesia yang pernah menjadi basis perjuangan kekuatan komunis, ancaman ideologi komunis msih tetap merupakan bahaya laten yang harus diperhitungkan. Di masa lalu, Indonesia menjadi salah satu basis komunis yang beberapa kali melakukan kudeta untuk menumbangkan pemerintahan dan berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Walaupun ideologi komunis secara global tidak populer lagi, potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Bentuk-bentuk baru dari ancaman ideologi yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri, yakni metamorfosis dari penganut paham komunis yang telah melebur ke dalam elemen-elemen masyarakat, sewaktu-waktu dapat mengancam Indonesia. Usaha pihak-pihak tertentu melalui penulisan buku-buku sejarah dengan tidak mencantumkan peristiwa G-30-S/PKI dengan Dewan Revolusi, atau gerakan radikalise yang brutal dan anarkis, memberikan indikasi bahwa ancaman ideologi masih potensial.”[12]

    Hal yang menarik adalah Buku Putih Pertahanan 2003 sama sekali tidak memuat pernyataan komunisme sebagai ancaman Indonesia dewasa ini, melainkan terorisme, kelompok separatis bersenjata di Aceh dan Papua, serta kelompok radikal (dengan contoh peristiwa lampau DI/TII, PKI tahun 1948 dan 1965, serta pembajakan pesawat Garuda Woyla tahun 1981). Pada bagian “ancaman dan gangguan kelompok radikal,” Buku Putih Pertahanan 2003 menyatakan,

    “Selain menghadapi kelompok separatis, Indonesia juga menghadapi ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Radikalisme di Indonesia pada umumnya bersumber dari masalah ideologi dan politik. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang belum memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Ideologi sering dipertentangkan dan berkembang menjadi gerakan-gerakan radikal yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akibat fanatisme berlebihan dalam mempertahankan ideologi masing-masing dan belum adanya kematangan berpolitik mendorong para penggerak dan pengikutnya melakukan tindakan radikal yang dapat mengancam stabilitas nasional.”[13]

    Keenam, berbeda dokumen sektor keamanan sebelumnya, Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional dalam berbagai versi tidak ada yang memuat pernyataan eksplisit dalam badan teks utama (naskah RUU) bahwa komunisme atau kiri adalah ancaman.[14] Sejauh pembacaan, penelusuran, dan kemampuan inventaris penulis, ancaman kiri atau komunisme hanya ditemukan dalam teks naskah akademik dan bagian penjelasan dari naskah RUU Kamnas versi Maret 2011. Naskah akademik adalah dokumen awal yang menjelaskan alasan akademik mengapa sebuah aturan perlu dibuat, sedangkan bagian penjelasan adalah uraian yang menerangkan lebih lanjut dari tiap pasal dalam naskah RUU (atau naskah UU, ketika RUU disahkan). Dua teks tersebut memiliki posisi sama penting dengan teks naskah utama tetapi seringkali luput dibaca.

    Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional tidak eksplisit menyatakan bahwa kiri atau komunisme adalah ancaman negara namun, dengan berkaca pada sejarah, menyebutkan bahwa komunisme pernah mencoba menggantikan ideologi Pancasila serta UUD 1945, dan pengalaman itu tidak boleh dibiarkan terulang. Berikut ini adalah uraian lengkapnya,

    “Sesuai dengan teori ketatanegaraan, dikatakan bahwa suatu negara dianggap ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu; wilayah dengan batas-batas yang jelas sebagai wadah, rakyat yang menetap di wilayah tersebut dan pemerintah (kalimat ini diakhiri catatan kaki: Prof. Drs. C. S. T. Kansil, SH, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 [Edisi Revisi], [Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2000], hlm. 16). Dari teori tersebut pemerintahan merupakan kata kunci bagi terselenggaranya proses pencapaian cita-cita nasional, tujuan nasional, dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional, yang implementasinya didistribusikan ke dalam institusi pemerintahan. Acuan utamanya adalah amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu harus pula diperhitungkan perkembangan lingkungan strategis dan ancaman yang dihadapi. Sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya menghadapi berbagai tantangan dinamis yang berubah dari periode waktu ke waktu. Pertama, periode untuk mempertahankan kemerdekaan; kedua, periode untuk mempertahankan integritas wilayah dari perpecahan dalam negeri; ketiga, periode untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dari pengaruh ideologi komunisme; keempat, periode untuk melaksanakan demokrasi dan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pembangunan nasional. Periode waktu tersebut berimplikasi terhadap berbagai upaya perwujudan keamanan nasional dan kesejahteraan nasional.”[15]

    Naskah Penjelasan atas RUU Kamnas Bagian I Umum memuat pernyataan yang sama dengan naskah akademik: Indonesia telah berhasil melewati berbagai tantangan dinamis, yang salah satunya adalah, “ … mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari pengaruh ideologi komunisme.”[16]

    II

    Berdasarkan penelusuran dokumen, kiri atau komunisme betul-betul tampak sebagai ancaman nasional, atau dengan kata lain, ancaman bagi NKRI. Namun, apakah kiri atau komunisme sungguh merupakan ancaman? Apakah pandangan serta penilaian para pemangku kepentingan negara untuk sektor keamanan (lembaga eksekutif dan legislatif) benar serta patut ditindaklanjuti dengan kebijakan operasional?

    Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dua hal perlu diangkat ke permukaan terlebih dahulu. Pertama, mesti diingat bahwa reformasi sektor keamanan di Indonesia, meskipun sudah berlangsung sekitar lima belas tahun, masih berada pada fase perkembangan awal.[17] Masih begitu banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh militer, polisi, maupun intelijen Indonesia dalam menyelaraskan dirinya dengan sistem politik demokrasi, yaitu di antaranya mau menerima pengawasan eksternal dan mau bekerja berdasarkan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, aktor keamanan juga memperlihatkan sikap resistensi terhadap upaya reformasi yang diusung kelompok sipil, terutama legislatif serta organisasi non-pemerintah, atas isu-isu tertentu, seperti misalnya restrukturisasi komando teritorial (perampingan maupun pengurangan jumlah koter di provinsi tertentu), likuidasi dan transfer aset bisnis militer sepenuhnya kepada kementerian sipil (Kementerian Keuangan), serta reformasi peradilan militer (personel militer dapat diadili di pengadilan sipil dan pengadilan hak asasi manusia).

    Kedua, tepat dalam situasi tersebut, mempercayai sepenuhnya penilaian serta pandangan pemangku kepentingan negara di sektor keamanan atas ancaman keamanan nasional merupakan pilihan sikap yang sulit dipertanggungjawabkan. Alih-alih percaya, respon yang semestinya diberikan adalah melakukan evaluasi kritis serta, jikalau diperlukan, menulis-ulang apa yang dipersepsikan sebagai ancaman. Jika aktor keamanan terus melakukan resistensi, jangan-jangan aktor keamanan-lah yang justru menjadi atau akan menjadi ancaman keamanan nasional.

    Dalam kerangka studi keamanan, sedikitnya ada dua situasi yang harus terpenuhi untuk menentukan apakah suatu aktor atau peristiwa adalah ancaman.[18] Pertama, dinamika rezim politik yang mendiskusikan dan, kemudian, menetapkan bahwa suatu objek atau peristiwa adalah ancaman. Dengan kata lain, terjadi proses pengambilan keputusan yang didahului penilaian situasi dan diskusi untuk menentukan ancaman. Di Indonesia hari ini, formasi politik parlementariat sama sekali tidak menunjukkan apresiasi terhadap kiri atau komunisme sebagai filsafat maupun pemikiran politik, bahkan tersirat pun tidak. Sikap yang begitu terlihat adalah, seperti telah dijelaskan sebelumnya melalui penelusuran dokumen, sikap penentangan/oposisi habis-habisan terhadap aspirasi dan tindakan politik yang berorientasi maupun yang (jika ada) betul-betul kiri atau komunisme. Atas dasar itu, kiri atau komunisme memenuhi situasi pertama untuk dipersepsikan sebagai ancaman.

    Tetapi, kiri atau komunisme tidak memenuhi poin yang kedua, yaitu pengaruh eksternal (external influence), yaitu serangkaian peristiwa yang terjadi di luar batas teritori nasional yang dapat memengaruhi (langsung maupun tidak langsung) pembangunan ekonomi-politik dan keamanan nasional.[19] Tidak ada ‘peristiwa kiri atau komunis’ yang signfikan yang berlangsung selama –katakanlah- dua puluh tahun terakhir, selain peristiwa keruntuhan komunisme itu sendiri di Uni Soviet.

    Terdapat sedikitnya lima negara yang sampai sekarang secara formal dan tertulis menyatakan aspirasi kiri, sosialisme/komunisme, yakni Republik Rakyat Cina,[20] Korea Utara,[21] Vietnam,[22] Laos,[23] dan Kuba[24]. Dua negara di antara kelompok tersebut terletak di kawasan Asia Tenggara, yaitu Vietnam dan Laos, yang saat ini sedang mempersiapkan diri menyambut Komunitas Ekonomi ASEAN, yaitu pasar bebas kawasan. Cina, selaku salah satu mitra strategis ASEAN, bersama Jepang dan Korea Selatan dalam skema kooperasi ASEAN+3, juga berpartisipasi dalam komunitas pasar bersama tersebut. Selanjutnya, Korea Utara adalah rezim militer yang telah berhasil mengombinasikan praktek Gulag di Uni Soviet dan Apartheid di Afrika Selatan.[25] Alih-alih mempromosikan ‘komunisme’ –yang telah diganti juche,[26] rezim Korea Utara malah berulang kali melakukan uji coba roket balistik dan menahan sekitar 150,000 hingga 200,000 tahanan politik. Terakhir, Kuba –yang tampaknya menjadi harapan terakhir bagi kiri atau komunisme di dunia- memiliki relasi yang baik dengan Indonesia. Kerja sama di bidang perdagangan, kesehatan dan olah raga telah berlangsung lama di antara kedua negara. Pada tahun 2000, Abdurrahman Wahid dan Fidel Castro bahkan saling balas berkunjung.

    Bagaimanapun, upaya mendeteksi dan merunut persemaian serta pertumbuhan kiri atau komunisme –dan transformasinya menjadi ancaman- memang tidak cukup sekadar dilihat dari relasi formal, serta kacamata teori domino seperti telah dijelaskan di atas. Dunia telah jauh berubah dibandingkan era Perang Dingin. Selain itu, persepsi ancaman pun tidak dapat sekadar ditetapkan dari apa yang terbaca dari konstitusi negara –dengan asumsi ada hubungan antara apa yang tertulis di konstitusi dengan kebijakan politik luar negeri yang mempromosikan ideologi tertentu. Namun pada taraf minimal, teks konstitusi cukup menjadi panduan.

    Selanjutnya, kebijakan politik luar negeri yang operasional mesti didukung oleh perangkat institusional tingkat nasional yang memadai dan memang dibentuk untuk tujuan mempromosikan ideologi. Saya tidak melihat bahwa Cina, Vietnam, Laos, Korea Utara, dan Kuba sedang melakukan hal tersebut. Berbeda dengan demokrasi liberal bagi Amerika Serikat, kiri atau komunisme bagi lima negara di atas merupakan landasan eksistensi dan visi pembangunan nasional negara, dan bukan ideologi politik yang ingin dipromosikan ke luar batas nasional teritorialnya. Seandainya penilaian tersebut salah, maka kita perlu menginvestigasi secara serius tentang, misalnya, bagaimanakah visi kiri atau komunisme Cina diproyeksikan dalam keikutsertaan Cina di ASEAN+3 atau G-20, dan bagaimanakah hubungan antara kerja paksa, penahanan tanpa pengadilan, dan percobaan roket balistik di Korea Utara dengan visi sosialis-komunis; dengan kata lain, apakah yang-kiri atau yang-komunis dari kebijakan politik nasional dan politik luar negeri tersebut.

    III

    Berdasarkan analisis minimal atas penentuan status ancaman di atas, pertanyaan yang mesti (kembali) diangkat adalah mengapa para pemangku kepentingan sektor keamanan di Indonesia pasca Orde Baru, yang merentang dari tahun 1999 era B.J. Habibie hingga 2013 era Susilo Bambang Yudhoyono, selalu mempersepsikan kiri atau komunisme sebagai ancaman, padahal tidak ada ancaman seperti itu dari luar batas teritorial, baik yang bersifat potential maupun imminent.

    Penyebutan kiri atau komunisme sebagai ancaman menunjukkan bahwa orientasi keamanan Indonesia, berdasarkan cara pandang negara, masih belum beranjak dari waktu dulu, yaitu (1) keamanan  dari dalam atau keamanan dari rakyat Indonesia sendiri yang dipersepsikan tidak sejalan dengan ideologi resmi negara, (2) memenuhi kepentingan kekuatan lama serta keturunannya untuk mengeluarkan lawan dari gelanggang politik, ekonomi, budaya, serta akademik. Selain itu, kiri atau komunisme sebagai ancaman pada era pasca Orde Baru adalah upaya berkelanjutan dari semua elemen rezim lama dan keturunannya, terutama, untuk menjustifikasi kekuasaan mereka selama tiga puluh tahun lebih dan keberlanjutannya di masa sekarang.

    Akhir kata, diperlukan landasan yang jauh lebih solid serta fundamental (pertimbangan strategis), dan alasan yang lebih pintar untuk menyatakan bahwa kiri atau komunisme adalah ancaman bagi keamanan nasional Indonesia kontemporer.

    Namun demikian, patut dicatat bahwa pencarian landasan dan alasan itu pun hanya diperlukan jika para proponen kiri atau komunisme di luar batas teritorial Indonesia dan, terutama, gerakan level nasional telah berhasil memperlihatkan gejala bahwa dirinya adalah aktor yang memenuhi kualifikasi untuk masuk dalam sistem peringatan dini ancaman negara, yaitu menjadi subjek politik yang memiliki potensi dan kapabilitas untuk meruntuhkan tatanan ekonomi-politik kapitalistik hari ini dan menggantinya dengan epoh ekonomi-politik komunis.

    Jika, misalnya, perhitungan situasi yang dilakukan serius tidak menunjukkan adanya tanda-tanda revolusioner semacam itu, maka upaya penyelidikan dan, kemudian, penetapan kiri atau komunisme sebagai ancaman sebenarnya dipaksakan dan sebentuk kesia-siaan, semata karena hasil kajiannya hanya menegaskan (-ulang) bahwa tidak ada kiri atau komunisme (di Indonesia) hari ini.

    ***

    [1] Salah satu referensi baru yang membahas represi polisi kolonial terhadap gerakan kiri di Hindia Belanda (Indonesia) adalah Allan Akbar, Memata-matai Kaum PergerakanDinas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-1934 (Jakarta, Marjin Kiri, 2013).

    [2] Referensi klasik namun tetap relevan hingga hari ini untuk membahas hal tersebut adalah Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967. Menuju Dwi Fungsi ABRI (terj.), (Jakarta: LP3ES, 1986).

    [3] Pada tahun 1965, jumlah anggota PKI diperkirakan sebanyak 3,5 juta orang dan lebih dari 20 juta orang tersebar di organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan PKI. Lihat Rex Mortimer, Indonesian Communism under Soekarno: Ideology and Politics, 1959-1965 (Ithaca: Cornell University Press, 1974), hlm. 366, dikutip dari Douglas Kammen dan Katharine McGregor, “Introduction: The Contours of Mass Violence in Indonesia,” dlm. Douglas Kammen dan Katharine McGregor (ed.), Tbe Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965-1998 (Singapura: NUS, 2012), hlm. 13.

    [4] Saya meminjam ‘hantu komunis’ dari Ariel Heryanto, State Terrorism and Political Identity in Indonesia. Fatally Belonging (London: Routledge, 2006).

    [5] Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (New York: Metropolitan Books, 2007), hlm. 67-68.

    [6] M. Fajar, Indonesian Leftist Movements in Post-Authoritarian Era: Rowing Between, Tesis di Development Studies, International Institute of Social Studies (September 2012), hlm. 8.

    [7] Pengutipan panjang diperlukan untuk menjelaskan pokok persoalan.

    [8] Fernando Báez membahas sedikit tentang penghancuran buku (bibliosida) di Indonesia, lihat Fernando Báez, Penghancuran Buku dari Masa ke Masa (terj.), (Jakarta: Marjin Kiri, 2013), hlm. 242-243.

    [9] Kelompok kedua adalah “radikal kanan” yang memperjuangkan penerapan syariat Islam. Terakhir, kelompok “radikal lain,” yaitu organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah, misalnya Imparsial, KontraS, serta ELSAM. Lihat Kepala BAIS TNI Mayjen Syafnil Armen, “Persepsi Ancaman Internal dan Transnasional,” Makalah pada seminar Departemen Pertahanan RI, 26 Agustus 2006, hlm. 14-15, dlm. Rizal Darma Putra, “Badan Intelijen Strategis (BAIS),” dlm. Beni Sukadis (ed.), Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007 (Jakarta: Lesperssi dan DCAF, 2007), hlm. 106-107.

    [10] Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Strategi Pertahanan Negara (Jakarta: Dephan, 2007), hlm. 38-39.

    [11] Ibid., hlm. 39-46.

    [12] Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 (Jakarta: Dephan, 2008), hlm. 32.

    [13] Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21 (Jakarta: Dephan, 2003), hlm. 53.

    [14] Perkembangan RUU Kamnas: (a) RUU Kamnas versi Departemen Pertahanan RI tanggal 26 Juni 1999, 17 Juli 2009, 3 September 2009, 13 Oktober 2009, 30 Maret 2011, 16 Oktober 2012; (b) Naskah Akademik Sistem Keamanan Nasional oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas) bulan Juni 2008; (c) Dokumen berjudul “Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia” yang ditulis Letjen TNI Bambang Dharmono dkk, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Untuk kompilasi rancangan regulasi keamanan nasional ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan Forum Kerja Concern untuk Masyarakat Madani (CONCERN).

    [15] Lihat Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Naskah Akademik Keamanan Nasional, Jakarta, 30 Maret 2011.

    [16] Penjelasan atas RUU Keamanan Nasional versi Dephan bulan Maret 2011, bagian I. Umum.

    [17] Untuk evaluasi kritis atas perkembangan reformasi sektor keamanan –reformasi yang tidak melingkupi militer an sich– di Indonesia pasca Orde Baru, baca Muhamad Haripin, Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru. Melacak Pandangan dan Komunikasi Advokasi Masyarakat Sipil (Jakarta: Marjin Kiri, 2013).

    [18] Konsep ancaman dibahas lebih lanjut dalam Muhamad Haripin, “Threats to Indonesia’s National Security: Discourse and Polemics,” dlm. Ikrar Nusa Bhakti, dkk (ed.), Socio-Political and Economic Reform in Southeast Asia: Assessments and the Way Forward. Proceeding International Seminar. Jakarta, 9-12 March 2013 (Jakarta: P2P LIPI, CSEAS Kyoto University, JSPS, 2013), hlm. 407.

    [19] Ibid.

    [20] “Komunis” hanya disebut satu kali dalam Konstitusi Republik Rakyat Cina (amandemen 2004), yaitu pada Bab I pasal 24, “ … the state advocates the civic virtue of love for the motherland, for the people, for labour, for science and for socialism; it educates the people in patriotism, collectivism, internationalism and communism and in dialectical and historical materialism; it combats the decadent ideas of capitalism and feudalism and other decadent ideas.”

    [21] Korea Utara dan sosialisme, lihat di Konstitusi Republik Demokratik Korea (2009), misalnya Bab II tentang Ekonomi pasal 29 yang sebelumnya memuat istilah “komunisme” kemudian hilang dalam amandemen 2009. Penghapusan istilah “komunisme” juga terjadi pada Bab III tentang Budaya pasal 40.

    [22] Pasal 4 Konstitusi Republik Sosialis Vietnam menyatakan bahwa, “The Communist Party of Vietnam, the vanguard of the Vietnamese working class, the faithful representatives of the rights and interests of the working class, the toiling people, and the whole nation, acting upon the Marxist-Leninist doctrine and Ho Chi Minh’s thought, is force leading the State and society.”

    [23] Bagian pembukaan Konstitusi Republik Demokratik Laos (amandemen 2003) menyebutkan bahwa selama 60 tahun terakhir, kepemimpinan Partai Komunis Indocina (dulu) dan Partai Rakyat Revolusioner (sekarang) telah menuntun masyarakat Laos mengalahkan dominasi serta penindasan dari rezim kolonial serta feudal.

    [24] Konstitusi Republik Kuba (amandemen 2002) pasal 5 menyatakan, “The Communist Party of Cuba, Martian and of Marxist-Leninist, the organized vanguard of the Cuban nation, is the superior leading force of the society and the State, organizing and guiding the common efforts aimed at the highest goals of the construction of socialism and advancement toward the communist society.

    [25] Gambaran situasi ini disampaikan oleh Marzuki Darusman, UN Special Rapporteur untuk situasi hak asasi manusia di Korea Utara. Lihat Muhamad Haripin, “Talk to an old friend: Indonesia-North Korea,” The Jakarta Post, 13 Maret 2013.

    [26] Juche adalah, “Pandangan dunia yang berpusat kepada rakyat, ideologi revolusioner untuk mencapai kebebasan rakyat.” Lihat Konstitusi Republik Demokratik Korea.

    Link Asli; http://politik.lipi.go.id

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

  • Sebelum Revolusi Mental

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME

    Waktu terus berputar tanpa jeda, ia selalu hadirkan kegelisahan pada penduduk bumi manusia, tetapi manusia selalu menanam benih-benih harapan dengan tujuan agar benih itu tumbuh dan menjadi pohon yang membuat manusia-manusia lainnya merasa teduh ketika duduk dibawahnya.

    Tetapi tetap saja sama, permasalahan yang ada dan tiba adalah sama halnya dengan waktu yang tanpa jeda untuk berputar. Seperti deru bumi tanpa berkeputusan. 

    Terlebih-lebih penduduk bumi manusia Indonesia sedang merasa was-was akan sebuah masalah yang bisa saja mengakibatkan ketidaknyamanan tinggal di rumah sendiri, karena di tengah peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, juga Israel yang belum berhenti membuta rakyat Palestina menderita, kini tersiar kabar baru lagi, mengenai Sri Lanka.

    Negeri yang berada di sebelah selatan benua Asia ini sedang digoncang masalah, perihal hutang negara yang terbayar.

    Akibat dari hal itu, rakyat Sri Lanka melakukan protes terhadap pemerintahannya karena dianggap tidak mampu menjalankan sistem. Persoalan hutang tersebutlah yang membuat warga negara Indonesia seperti saya merasa was-was.

    Karena hal yang serupa bisa saja terjadi dan melanda republik ini, mengingat tentang hutang pemerintahan negara ini yang belum kunjung berkurang tetapi malah bertambah.

    Baca Juga: Intimidasi Islam dan Revolusi Kebebasan

    https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9742758471829304&output=html&h=280&slotname=4756147752&adk=2624234283&adf=858870557&pi=t.ma~as.4756147752&w=667&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1655823514&rafmt=1&psa=1&format=667×280&url=https%3A%2F%2Fwww.qureta.com%2Fnext%2Fpost%2Fsebelum-revolusi-mental&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMC4xLjAiLCJ4ODYiLCIiLCIxMDIuMC41MDA1LjExNSIsW10sbnVsbCxudWxsLCIzMiIsW1siIE5vdCBBO0JyYW5kIiwiOTkuMC4wLjAiXSxbIkNocm9taXVtIiwiMTAyLjAuNTAwNS4xMTUiXSxbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMDIuMC41MDA1LjExNSJdXSxmYWxzZV0.&dt=1655823514001&bpp=8&bdt=2491&idt=734&shv=r20220615&mjsv=m202206150101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Db18f6b968b6b67f2-22f0b93a9dd40010%3AT%3D1655816403%3ART%3D1655816403%3AS%3DALNI_MYhwg79XQ3s8OLDRXRw7hxj9xYzyA&gpic=UID%3D000006d7cbfa10b2%3AT%3D1655816403%3ART%3D1655816403%3AS%3DALNI_MZ5DxkrAuSacWXDSKNaZoOeeoUMNw&correlator=6203799871703&frm=20&pv=2&ga_vid=309851464.1655816402&ga_sid=1655823515&ga_hid=286323235&ga_fc=1&u_tz=480&u_his=3&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&dmc=2&adx=341&ady=1469&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C42531606%2C42531607%2C31062930&oid=2&pvsid=487458465384530&tmod=1001122405&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.qureta.com%2Ftopik%2Fpolitik&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=1152&bc=31&ifi=1&uci=a!1&btvi=1&fsb=1&xpc=ga5wZcZpIF&p=https%3A//www.qureta.com&dtd=796

    Kita paham kondisi sosial ekonomi yang rusak ataupun terganggu bisa saja mengakibatkan kekerasan, tidak perlu jauh membuka lembaran buku-buku sejarah dunia, karena hal yang hampir sama dengan Sri Lanka pernah terjadi di negeri ini pada masa rezim Orde Baru.

    KIta tahu bahwa segala hal buruk terjadi pada era itu. Dan potensi terjadi kembali hal buruk tersebut adalah: “ada” kendati itu adalah masa lalu bagi negeri ini, tetapi Sri Lanka dan masa lalu kelam pada masa Orba membuat republik ini bersandar pada “mungkin”, mungkin terjadi dan mungkin saja tidak.

    Tetapi mengenai kemungkinan untuk hal itu terjadi, banyak dari kita merasa pesimis, karena melihat kepemimpinan era ini. Dimana kepemimpinan di era ini terlalu banyak janji sehingga kata “kerja” yang diucapkan sebanyak tiga kali itu tidak diketahui untuk apa fungsi atau gunanya.

    Adalah sesuatu yang wajar jika pesimisme atau rasa was-was itu ada dan melanda warga negara. Karena hal itu disebabkan oleh faktor kecintaan pada negerinya sendiri (nasionalisme) “tidak menginginkan negerinya berantakan” adalah kalimat yang dapat menggambarkan pesimisme warga negara tersebut.

    Sudah seharusnya peristiwa 1998 dan Sri Lanka dijadikan pelajaran oleh para pemimpin republik ini, karena mereka digaji untuk memikirkan kesejahteraan bagi yang memberi gaji (rakyat).

    Dan adalah sesuatu yang sangat klise jika diantara pejabat negeri ini masih mempertahankan ide perpanjangan masa jabatan Presiden sampai tiga periode melalui big data karena big problem sudah di depan mata dan menanti penyelesaiannya.

    Dari hal-hal yang telah terjadi, membuat saya teringat pada perkataan Akademisi Rocky Gerung yang mengatakan bahwa negara bubar itu bukan karena radikalisme tetapi karena faktor utang.

    Dari perkataan Rocky tersebut, kita harus segera mempersiapkan suatu konsep besar demi republik ini di mana kita harus menciptakan sebuah seni untuk memilih pemimpin. 

    Tentu saja konsep kuatnya adalah intelektualitas harus melampaui elektabilitas, hanya dengan cara itulah pemerintahan akal dapat tercipta.

    Tentu saja kita tahu bahwa masyarakat menengah ke bawah di negeri ini sedang terjebak pada kontradiksi habis-habisan yang diciptakan oleh para pemangku kebijakan.

    https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9742758471829304&output=html&h=280&slotname=4756147752&adk=2624234283&adf=234116219&pi=t.ma~as.4756147752&w=667&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1adsid=ChEI8NjFlQYQ4cbdl9j6wdeYARI5AI6IRTZRVUUI_RBMggigO_SqXnYpc0jEiOuBeuxWd0Od4bosR_-1XzROo_CBUy40FG-fDWvM0ZkC&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMC4xLjAiLCJ4ODYiLCIiLCIxMDIuMC41MDA1LjExNSI55816403%3ART%3D1655816403%3AS%3DALNI_MYhwg79XQ3s8OLDRXRw7hxj9xYzyA&gpic=UID%3D000006d7cbfa10b2%3AT%3D1655816403%3ART%3D1655816403%3AS%3DALNI_MZ5DxkrAuSacWXDSKNaZoOeeoUMNw&prev_fmts=667×280%2C0x0&nras=1&correlator=6203799871703&frm=20&pv=1&ga_vid=309851464.1655816402&ga_sid=1655823515&ga_hid=286323235&ga_fc=1&u_tz=480&u_his=3&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&dmc=2&adx=341&ady=2986&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=368&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C42531606%2C42531607%2C31062930&oid=2&psts=AGkb-H-7Lo-1OcQXUiywsJPTlWVEiSwUiCZXhtLGyrdVLPFOj3YInp99fT9G7HAky1Fn9895SvcYqG3JAFVn94I&pvsid=487458465384530&tmod=1001122405&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.qureta.com%2Ftopik%2Fpolitik&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=1152&bc=31&jar=2022-06-21-14&i

    Bukti dari hal tersebut bisa kita lihat dari rencana-rencana para pemangku kebijakan tersebut, seperti: pemindahan ibu kota.

    Dimana rencana tersebut oleh parlemen telah disahkan menjadi undang-undang dan hanya perlu pelaksanaannya saja. 

    Kita tahu negeri ini punya utang yang terhitung cukup besar atau cukup banyak, lalu lahirlah pertanyaan kritis yang cenderung skeptis: “darimana dana pemindahan ibu kota tersebut?”

    Apakah dengan menambah jumlah hutang atau dengan menjual aset negara yang menyebabkan negara menjadi kekurangan aset?.

    Kita harus kembali lagi pada pelajaran yang telah diberikan sejarah kepada kita, 1998 dan Sri Lanka. Sudah seharusnya dua pelajaran ini menjadi alasan bagi para pemangku kebijakan di negeri ini mencari semacam problem solving atas big problem yang terjadi.

    Dimana waktu yang terus berputar dengan permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti tanpa jeda perlu dijadikan sebagai cerminan untuk menyelesaikan permasalahan, karena pada dasarnya kita diburu waktu.

    Dalam rangka menyambut 17 Agustus yang tidak lama lagi, sudah sewajibnya permasalahan demi permasalahan di selesaikan, karena jika tidak, negeri ini akan malu di hadapan dunia internasional sebagai negeri yang merdeka tetapi di dalam pengisian waktu merdekanya, negeri ini memiliki sekian banyak persoalan.

    Terlebih-lebih permasalahan tersebut adalah permasalahan ekonomi seperti hutang negara dan kenaikan harga-harga di tengah daya beli masyarakat yang masih rapuh.

    Kita juga tahu, bahwa peradaban dan ekonomi selalu  berjalan berdampingan, dimana ekonomi rusak maka peradaban akan mengikutinya begitu juga sebaliknya.  Karena ekonomi adalah primer bagi bumi manusia.

    Maka dari itu kita sebagai warga negara juga perlu memberi masukan untuk para pemangku kebijakan: Sebelum revolusi mental perlu sekiranya para pemangku kebijakan untuk melaksanakan revolusi akal.

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

  • Kajian HAM KontraSTerhadap DefinisiPenyiksaan di Papua

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME

    PAPUA VERSI YOUTUBE

    STUDI KASUS VIDEO PENYIKSAAN YOUTUBE

    Dalam catatan KontraS sepanjang tahun 2010 setidaknya telah terjadi 11 kasus penyiksaan di Papua. Tiga diantaranya bahkan mendapat perhatian publik internasional. Sebut saja kasus yang dialami Pendeta Kinderman Gire dan dua video penyiksaan warga Papua yang menyebar luas di YouTube. Dalam ketiga kasus tersebut hadir corak kekerasan yang identik satu sama lain, yakni praktik penyiksaan. Lalu, apa yang membuat ketiga kasus tersebut memiliki derajat kekerasan yang sama satu dengan lain? Mengapa praktik penyiksaan harus dibedakan secara spesifik dengan praktik kekerasan lainnya? Apa yang menyebabkan praktik penyiksaan masih marak terjadi di Papua? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, KontraS secara khusus mengeluarkan laporan HAM terkait meningkatnya kasus-kasus penyiksaan di Papua, khususnya di wilayah Puncak Jaya.

    Respon ini penting dilakukan, mengingat hingga kini belum ada agenda keadilan yang konkret Pemerintah Republik Indonesia untuk memulihkan martabat warga Papua pasca Reformasi 1998. Agenda keadilan tersebut terkait erat dengan praktik-praktik kekerasan yang berujung pada maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan (baca: TNI dan Polri). Runutan laporan HAM KontraS akan dimulai dari laporan pemantauan yang dikeluarkan oleh Tim Pemantau dan Penyelidikan Tindak Kekerasan di Papua Komnas HAM pada tanggal 22 Desember 2010.

    Kesimpulan dari laporan setebal 74 halaman itu menerangkan adanya unsur-unsur pelanggaran HAM dalam ketiga kasus (baca: pembunuhan Pendeta Kinderman Gire, video kekerasan dalam pelaksanaan operasi dan video kekerasan dalam proses interogasi), yang didasarkan pada tipe perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) pelanggaran HAM yang menjadi temuan dasar: Perampasan hak atas hidup, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dan hak atas rasa aman. Sederhananya, Komnas HAM sudah menemukan adanya indikasi yang kuat atas praktik pelanggaran HAM yang berat, di mana hadir unsur tindakan meluas dari perbuatan penyiksaan yang ditujukan kepada warga sipil dalam serangkaian operasi keamanan di Papua. Masyarakat sipil berharap dokumen Komnas HAM ini dapat digunakan menjadi dokumen penguat pada tahapan penyelidikan pro-yustisia (sesuai mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

    Akan tetapi, merujuk kembali laporan Komnas HAM, tidak ada keterangan rekomendasi yang dapat digunakan untuk membentuk mekanisme pro-yustisia. Komnas HAM hanya mengeluarkan rekomendasi normatif, seperti penekanan perubahan pendekatan keamanan negara, peningkatan profesionalisme TNI dan pengusutan serta tindakan penegakan hukum yang harus dilakukan Panglima Daerah Militer Cenderawasih. Dalih lainnya yang digunakan Komnas HAM adalah bahwa aktivitas pementauan ini disesuaikan dengan kewenangan Komnas HAM dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan kekerasan di Puncak Jaya hanya sebatas menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

    Kekecewaan warga Papua ini ditunjukkan ketika mereka menyambangi kantor Komnas HAM, untuk mempertanyakan hasil dua kali putusan Peradilan Militer pada kasus video penyiksaan Puncak Jaya. Hasil putusan Pengadilan Militer III-9 Kodam Cenderawasih Jayapura Papua yang digelar selama lima kali terhitung sejak tanggal November 2010 menjatuhkan masing-masing bulan penjara bagi tiga anggota Kesatuan Pam Rawan Yonif 7 Arga Vira Tama/Nabire Kodam XVII Cendrawasih. Ketiganya adalah Praka Syahmin Lubis, Prada Joko Sulistyono dan Prada Dwi Purwanto. Mereka terbukti memenuhi unsur melanggar pasal 10 KUHPM junto 6 KUHP, yaitu melanggar perintah atasan atau tidak mematuhi perintah dinas untuk memperlakukan masyarakat dengan baik. Pada berkas dakwaan lainnya, Hakim Pengadilan Militer memvonis pemberi perintah Letda Infanteri Cosmos dengan hukuman 7 Bulan penjara karena dianggap melanggar pasal 10 KUHPM junto 6 KUHP: Perbuatan melawan perintah atasan.

    Persidangan ini awalnya diduga untuk merespon insiden video penyiksaan ‘Youtube’ di atas, namun ternyata berhubungan dengan kasus penyiksaan yang lain (korbannya adalah disebutkan dalam fakta persidangan yaitu, Goliat yang dituduh terlibat dalam Organisasi Papua Merdeka/OPM) di Tinggi Nambut. tertanggal 24 Januari 2011. Vonis yang dijatuhkan pada 24 Januari 2011 oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Letkol (CHK) Adil Karo Karo adalah terdakwa telah melanggar tindakan disiplin, bersalah secara sengaja melanggar perintah dinas atau atasan dengan menghukum Sersan Dua Irwan Riskianto (Wakil Komandan TNI Pos Gurage) dengan hukuman penjara 10 bulan, sedangkan anggota TNI Pos Gurage, masing-masing Pratu Thamrin Makangiri dihukum 8 bulan penjara dan Pratu Yakson Agu hukuman penjara 9 bulan. Sebelumnya oditur militer menuntut Serka Dua Irwan Riskianto 10 bulan, Prajurit Satu Thamrin Makangiri 9 bulan dan Prajurit Satu Yakson Agu 12 bulan. 6 Meski Komnas HAM tidak memberikan rekomendasi kuat atas adanya dugaan praktik pelanggaran HAM yang berat di Papua, namun kontinuitas praktik kekerasan di Papua tetap muncul sebagai keniscayaan sehari-hari.

    Jamaknyabahkan muncul dalam wujud penyiksaan, sebagaimana yang dialami langsung oleh Pendekat Kinderman Gire dan warga Puncak Jaya yang terekam dalam video penyiksaan tersebut. Tulisan ini mencoba untuk melihat lebih cermat dari adanya praktik penyiksaan di Puncak Jaya, khususnya yang muncul pada hasil pemantauan laporan Komnas HAM. Diharapkan, tulisan ini dapat menajamkan analisa dan sekaligus menjadi bahan advokasi pelengkap, khususnya pada maraknya praktik penyiksaan di Papua.

    Editor: Amopiya Mee

    Sumber link: https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Kajian-papua.pdf

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

  • OPERASI MILITER PAPUA

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME

    Editor: Piyamoye

    Kondisi Politik Papua Sebelum Menjadi Wilayah Indonesia. Tumbuhnya paham “nasionalisme Papua” di Irian Jaya mempunyai sejarah yang panjang dan pahit. Sebelum dan selama Perang Dunia II di Pasifik, nasionalisme secara khas dinyatakan melalui gerakan millinerian, mesianic dan “cargo-cultis”. Mungkin yang paling terbuka dari gerakan seperti itu adalah gerakan “koreri” di kepulauan Biak, gerakan “were atau wege” yang terjadi di Enarotali dan gerakan “Simon Tongkat” yang terjadi di Jayapura. Berhadapan dengan kebrutalan Jepang pada waktu itu, gerakan koreri di Biak mencapai titik kulminasinya pada 1942 dengan sebuah proklamasi dan pengibaran bendera.1 Dengan masih didudukinya sebagian besar kepulauan Indonesia oleh Jepang, pemerintah Belanda di Nieuw Guinea dihadapkan kepada kekurangan personil yang. terlatih di berbagai bidang pemerintahan dan pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pada tahun 1944 Resident J.P. van Eechoud yang terkenal dengan nama “vader der Papoea’s” (Bapak orang Papua) mendirikan sebuah sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (bestuurscbool) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara l944 sampai 1949. Sekolah inilah yang melahirkan elit politik terdidik (borjuis kecil terdidik) di Nieuw Guinea. Residen J.P. van Eechoud mempunyai misi khusus untuk menanamkan nasionalisme Papua dan membuat orang Papua setia kepada pemerintah Belanda. Untuk itu setiap orang yang ternyata pro-Indonesia ditahan atau dipenjarakan dan dibuang ke luar Irian Jaya sebagai suatu tindakan untuk mengakhiri aktivitas pro Indonesia di IrianJaya. Beberapa orang yang menempuh pendidikan Eechoud dan kemudian meniadi terkemuka dalam aktivitas politik antara lain: Markus dan Frans Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Herman Wajoi, Silas Papare, Albert Karubuy, Mozes Rumainum, Baldus Mofu, Elieser Jan Bonay, Lukas Rumkorem, Martin Indey, Johan Ariks, Herman Womsiwor dan Abdullah Arfan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 ikut mempengaruhi para pemuda terdidik tersebut di atas yaitu antara lain Silas Papare, Albert Karubuy, dan Martin Indey. Pada tahun 1946 di Serui, Silas Papare dan sejumlah pengikutnya mendirikan organisasi politik pro-Indonesia yang bernama Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Di Manokwari pada 17 Agustus 1947 dilakukan upacara penarikan bendera merah putih yang dipimpin oleh Silas Papare. Upacara itu dihadiri antara lain oleh Johans Ariks, Albert Karubuy, Lodewijk dan Barent Mandatjan, Samuel Damianus Kawab, dan Franz Joseph Djopari. Upacara tersebut untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, seluruh peserta tersebut di atas harus masuk tahanan Polisi Belanda selama lebih dari tiga bulan. Pemerintah Belanda menghadapi tentangan yang berat dari organisasi PKII sebab mereka mengklaim seluruh Indonesia Timur termasuk West Nieuw Guinea (Irian Barat/Jaya) adalah wilayah Republik Indonesia. Dua nasionalis Papua lainnya yaitu Frans Kaisiepo dan Johan Ariks bergabung dengan Silas Papare. Johan Ariks kemudian menjadi orang yang sangat anti-Indonesia setelah mengetahui bahwa ada usaha dari Indonesia untuk mengintegrasikan Irian Jaya dengan Republik Indonesia dan bukan sebaliknya membantu kemerdekaan Irian Jaya sendiri. Pada 16-24Juli 1946 dilakukan konferensi Malino, hadir pada konferensi tersebut tokoh nasionalis Papua Frans Kaisiepo yang memperkenalkan nama “Irian” bagi West Nieuw 1 Bagian dari penjelasan fakta-fakta ini dikutip dari John RG Djopari, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993. Cerita tentang kehidupan pada Abad XIX di kawasan Papua dilukiskan secara lengkap dengan menarik oleh Kal Muler. Lihat Kal Muller, Mengenal Papua, Daisy World Book, Jayapura, 2008. Guinea dan secara tegas menuntut West Nieuw Guinea ke dalam Indonesia Timur. Tuntutan itu disampaikan dalam konferensi yang dipimpin oleh wakil pemerintah Belanda Dr. HJ. van Mook, namun hal ini ditolak oleh van Mook karena Belanda masih berkepentingan dengan Nieuw Guinea. Selain gerakan politik PKII, maka terdapat juga suatu gerakan pro-Indonesia yang disebut gerakan nasionalis dari Soegoro Admoprasodjo yang pada waktu itu menjabat sebagai direktur pendidikan pamongpraja di Kotanica-Hollandia. Soegoro membina dan menghimpun semua orang Jawa, Sumatera, Makassar, Bugis, dan Buton yang ada di Nieuw Guinea sebagai kekuatan yang pro-Indonesia. Kegiatannya itu kemudian diketahui oleh pemerintahan Belanda dan sebagai konsekuensinya, aktivitasnya dilarang. Ia diberhentikan sebagai direktur dan dikirim ke Batavia/Jakarta oleh Resident van Eechoud. Berbeda dengan PKII yang dibina Dr. Sam Ratulangi yang tengah menjalani pembuangan oleh Belanda ke Serui, maka pada 1954 dokter Gerungan mendirikan suatu gerakan politik di Hollandia yang bernama Komite Indonesia Merdeka (KIM). Gerakan atau organisasi politik itu dipimpin oleh sejumlah pemimpin Papua yaitu Marten Indey, Nicolaas Jouwe, dan Korinus Krey. Nicolaas Jouwe kemudian menjadi seorang pemimpin Papua yang antiIndonesia. Untuk mewujudkan dan menumbuhkan nasionalis Papua sebagai suatu misi dan cita-cita, van Eechoud melarang aktivitas PKII dan KIM, dan juga menangkap para pemimpinnya serta membuang mereka ke Makassar, Jawa,dan Sumatera. Mereka yang dibuang yaitu Silas Papare, Albert Karubuy, N.L. Suwages, Lukas Rumkorem dan Raja Rumagesang. Namun kegiatan PKII dan KIM terus berlanjut di bawah tanah dengan dipimpin oleh beberapa tokoh seperti Steven Rumbewas, Korinus Krey, Martin Indey, Abraham Koromat, Samuel Damianus Kawab, Elieser Jan Bonay, dan EIi Ujo. Untuk itu, Marten Indey, Kawab, Krey, dan Ujo pernah menikmati penjara untuk beberapa saat, tapi semangat perjuangan itu terus hidup dan dilanjutkan di bawah tanah, yaitu semangat pro-Indonesia atau semangat ingin menggabungkan Nieuw Guinea dengan Indonesia. ElieserJan Bonay kemudian menjadi Gubernur pertama Irian Jaya untuk kurang dari satu tahun (1961-1964) yang kemudian pada 1970 meninggalkan Irian Jaya dan menjadi pendukung dan tokoh OPM serta berdomisili di Belanda. Bonay pada mulanya adalah tokoh yang pro-Indonesia. Pada awal integrasi, ia dijadikan sebagai Gubernur Irian Jaya yang pertama. Namun, pada 1964, ia mendesak agar segera dilakukan Act of Free Choice di Irian Jaya bagi Kemerdekaan Irian Jaya sendiri dan desakan itu disampaikan ke PBB. Ia diberhentikan sebagai Gubernur dan diganti oleh Frans Kaisiepo. Pemberhentian tanpa menduduki posisi lain dalam jajaran pemerintahan apalagi status kepegawaiannya tidak diperhatikan oleh pemerintah dan akhirnya ia mengkoordinir berbagai kegiatan dan rapat “gelap” di Jayapura dan melakukan hubungan “rahasia” dengan para tokoh OPM di luar negeri. Setelah mengetahui bahwa ia akan ditangkap oleh pihak keamanan karena kegiatannya yang membantu OPM, maka ia memutuskan diri lari ke Belanda melalui Papua New Guinea. Untuk menghadapi PKII dan KIM, maka pemerintah Belanda mendirikan Gerakan Persatuan Nieuw Guinea dengan satu-satunya tujuan untuk menentang pengaruh Indonesia. Gerakan ini mempunyai sejumlah tokoh Papua yang terkenal, yaitu Markus Kaisiepo, Johan Ariks, Abdullah Arfan, Nicolaas Jouwe, dan Herman Womsiwor, di mana mereka itu kemudian menjadi pendukung yang kokoh bagi pemerintah Belanda dan nasionalisme Papua. Pada 1960 dibentuklah suatu “uni perdagangan” yang pertama di Nieuw Guinea yang bernama Christelijk Werkneemers Verbond Nieuw Guinea (Serikat Sekerja Kristen Nieuw Guinea) yang pada mulanya hanya berhubungan dengan pemerintah Belanda dan pekerjapekerja kontraktor Eurasia, dan dalam waktu yang singkat keanggotaan orang Papua menjadi 3.000 orang. Organisasi ini yang pada gilirannya bersama Gerakan Persatuan Nieuw Guinea membentuk dasar dan pemimpin dari Partai Nasional. Dalam tiga bulan menjelang akhir 1960, pemerintah Belanda membentuk beberapa partai dan organisasi atau gerakan politik sebagai perwujudan dari kebijakan politik dari Kabinet De Quay untuk mempercepat pembentukan Nieuw Guinea Raad melalui pemilihan umum, yaitu realisasi dari politik dekolonisasi untuk Nieuw Guinea yang dilakukan secara bertahap. Adapun berbagai partai dan organisasi atau gerakan politik tersebut adalah:2 (1) Partai Nasional (Parna) (Ketua Umum: Hermanus Wajoi) (2) Democratische Volks Partij (DVP) (Ketua: A. Runtuboy) (3) Kena U Embay (KUD) (Ketua: Essau Itaar) (4) Nasional Partai Papua (Nappa) (Anggota: NMC Tanggahma) (5) Partai Papua Merdeka (PPM) (Ketua: Mozes Rumainum) (6) Committee Nasional Papua (CNP) (Ketua: Willem Inury) (7) Front Nasional Papua (FNP) (Ketua: Lodewijk Ayamiseba) (8) Partai Orang Nieuw Guinea (PONG) (Ketua: Johan Ariks) (9) Eenheids partij Nieuw Guinea (APANG) (Ketua: L. Mandatjan) (10) Sama-Sama Manusia (SSM) (11) Persatuan Kristen Islam Radja Ampat (Perkisra) (Ketua: M.N. Majalibit) (12) Persatuan Pemuda-Pemudi Papua (PERPEP) (Ketua : AJF Marey). Partai Nasional (Parna) dipimpin oleh orang-orang yang beraliran nasionalis Papua yang menghendaki suatu pemerintahan sendiri dan secara tegas menolak penggabungan dengan Indonesia. Propaganda anti-Indonesia terus ditingkatkan, dimana pada saat itu West Nieuw Guinea akan diberikan pemerintahan sendiri (kemerdekaan) oleh Belanda pada 1970 dimana bentuk dan isi dari pemerintahan itu kemudian akan ditentukan. Janji ini yang menyebabkan sebagian dari pemimpin Papua tidak mengungsi ke negeri Belanda pada saat Belanda harus meninggalkan Irian Jaya, tapi mereka memutuskan untuk tinggal dan ingin memilih dan menerima kenyataan janji itu setelah Irian Jaya digabungkan dengan Indonesia. Beberapa pemimpin Parna yang terkenal adalah Markus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Herman Womsiwor, Frits Kirihio kemudian dikirim untuk belajar ke Belanda dan berubah pikirannya menjadi pro-Indonesia. Frits Kirihio kemudian berjuang untuk meyakinkan dunia bahwa West Nieuw Guinea merupakan bagian dari Indonesia, dan ia diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. Silas Papare menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan mereka membentuk suatu Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Silas Papare sangat aktif dalam kegiatan front ini dan diikutkan pada delegasi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membicarakan masalah lrian Jaya pada 1922. Pada 1958 hingga 1961 sejumlah pemuda Papua melintas batas ke Indonesia, yang oleh pemerintah Indonesia diterima dan dijadikan atau dilatih menjadi tentara dalam rangka persiapan perebutan kembali Irian Jaya dari pemerintah Belanda. Beberapa pemuda yang terkenal pada waktu itu antara lain AJ. Dimara, Benny Torey, Marinus Imbury (almarhum), Zadrack Rumbobiar, Melkianus Torey, dan Metu-salim Fimbay. Akibat tekanan internasional sehubungan dengan adanya sengketa dengan Indonesia, pemerintah Belanda di Irian Jaya sesuai terpaksa mempercepat pembangunan infrastruktur teknis ekonomi, dengan anjuran pembentukan pasar bagi pertanian rakyat dan sama sekali menghindari campur tangan dari pencangkokan ekonomi Hindia Belanda. Juga menganjurkan dasar pengajaran yang dilakukan secara luas atas wilayah dan bersamaan 2 John RG Djopari, op cit., hal. 33. dengan itu dibentuk suatu elit-Papua (Irian Jaya) yang modern, meminjamkan dan merangsang supaya seia-sekata dalam mempercepat pengembangan masyarakat sehingga dapat dibentuk dewan daerah dan dewan Papua, penolakan kembali situasi kekuasaan dengan menggantikan para pejabat orang Indonesia di lrian Jaya mulai dari atas ke bawah dengan fungsionaris Belanda yang berkecimpung dalam struktur pemerintah daerah di Irian Jaya yang kemudian dialihkan kepada orang Irian Jaya. Selain itu, pihak Belanda juga mempercepat Papuanisasi dari kader rendah hingga menengah. Terutama di Hollandia dan Manokwari, para kader nasionalis Papua dibentuk menjadi elit-politik dengan kemampuan berdiskusi dengan baik. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Australia di Papua Nugini yang terkenal dengan Bully beef club yang melahirkan para pemimpin Partai Panggu yang nasionalis radikal di Perguruan Tinggi Administrasi Port Moresby. Pemilihan Umum untuk Nieuw Guinea Raad diselenggarakan pada 18-25 Februari 1961 Aktivitas partai politik dalam rangka pemilihan tersebut menonjol dan penting terutama di Hollandia dan Manokwari, sebab di kedua tempat tersebut banyak berdomisili orang-orang Belanda, Indo-Belanda, Indonesia (Ambon, Menado, Jawa, Makassar, Bugis, Buton, dll) serta kader-kader Papua yang terdidik (kader rendah dan menengah). Pada tanggal 5 April 1961, Nieuw Guinea Raad diresmikan atau disahkan untuk mulai bekerja. Kewenangan yang penting dari Nieuw Guinea Raad adalah hak petisi atau mengajukan permohonan, hak interpelasi atau meminta keterangan, menyampaikan nasehat tentang undang-undang dan peraturan umum pemerintah yang mengikat bagi Irian Jaya, tugas bantuan berdasarkan hak amandemen/usul perubahan terhadap ketentuan ordonansi-ordonansi, tugas-bantuan terhadap pelaksanaan dari anggaran yang berhubungan dengan tinjauan dan pengamatan pada umumnya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Nieuw Guinea Raad memiliki kekuasaan legislatif bersama dengan pemerintah dan mnelaksanakan beberapa pengawasan terhadap anggaran belanja. Dalam perencanaan pembentukan Nieuw Guinea Raad, Belanda menyadari bahwa lembaga itu pada awalnya mempunyai sarana latihan demokrasi. Pada tahun 1960, telah dibentuk sebuah batalyon sukarelawan Papua (Papua Vrtjwillegers Korps) dan berkedudukan di Arfai-Manokwari. Setelah pembentukan Nieuw Guinea Raad, pada awal 1962 dilanjutkan dengan pembentukan 10 dewan daerah (streekraad). Implementasi dari “demokrasi kolonial” ini bertujuan untuk menindas perasaan-perasaan pro-lndonesia. Masalah Nieuw Guinea terus menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda, dimana Belanda terus melaksanakan politik dekolonisasi dan ingin menjadikan Nieuw Guinea sama kedudukannya dengan Suriname dan Antillen. Sengketa yang berkepanjangan itu mendorong Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Joseph Luns, pada 1961 mengajukan suatu rencana pemecahan masalah Nieuw Guinea pada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Sidang Umum pada 28 November 1961. Rencana Luns terdiri dari 4 (empat) pasal sebagai berikut. Pertama, harus ada jaminan tentang adanya suatu undang-undang penentuan nasib sendiri bagi orang Papua/IrianJaya. Ke dua, harus ada kesediaan sampai terbentuknya pemerintah dengan persetuiuan internasional. Ketiga, sehubungan dengan kesediaan tersebut juga akan diberikan kedaulatan. Keempat, Belanda akan terus membiayai perkembangan masyarakat, ke taraf yang lebih tinggi.3 Secara garis besar rencana ini mengandung pengertian bahwa perlu ada jaminan bagi orang Papua untuk menentukan nasibnva sendiri, dan dunia internasional menjamin terbentuknya suatu pemerintahan yang berdaulat, dan untuk itu Belanda memikul beban pembangunan/pengembangan masyarakat Papua ke taraf yang lebih tinggi/baik. Sebelum 3 Ibid., hal 35. rencana Dr. Joseph Luns tersebut dibuat pada Oktober 1958 dalam suatu konferensi antara para pejabat Belanda dan Australia, dicapailah suatu kesepakatan adanya kerjasama untuk pembentukan “Persatuan Melanesia” (Melanesische Unie), yang mencakup wilayah-wilayah Nieuw Guinea, Bismarck, dan Kepulauan Solomon sebagai suatu federasi. Tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut dari usaha persatuan itu. Satu tahun kemudian diadakan lagi suatu konferensi antara Belanda dan Australia di Canbera pada 2l-22 Oktober 1959 dan dilanjutkan di Hollandia pada Maret 1960, dengan agenda dasar mendiskusikan berbagai kemungkinan untuk mempersatukan Nieuw Guinea (wilayah Belanda dan Australia) menjadi satu negara di kemudian hari dan pemerintah Australia menyetujuinya. Usaha gagal dilakukan karena Indonesia terus menuntut pengembalian Nieuw Guinea sehingga mendesak Dr. Joseph Luns untuk membuat rencana tersebut di atas. Di Nieuw Guinea, sebagai jawaban atas rencana Luns yang akan didiskusikan di PBB, maka 5 (lima) dari anggota Nieuw Guinea Raad yang dipimpin oleh Mr. de Rijke merancangkan suatu manifesto dan membentuk suatu Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang. Komite ini menyelenggarakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh 70 orang Papua terdidik. Dalam pertemuan ini, di Hollandia menghasilkan: Bendera Nasional Papua, lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, nama bangsa “Papua” dan nama negara “West Papua atau Papua Barat”.4 Pekerjaan Komite Nasional itu, hasilnya kemudian diajukan kepada Nieuw Guinea Raad dan segera mendapatkan persetujuannya. Mr. de Rijke mempunyai peranan yang besar dalam melahirkan hasil dari Komite Nasional tersebut atas. Hasil ini menyebabkan pemerintah Belanda menunjukkan simpati penuh serta dukungan atau bantuan mereka pada aliran nasional yang tumbuh di Nieuw Guinea atau IrianJaya, karena Belanda yakin bahwa dengan politik dekolonisasi semacam ini akan membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa tuntutan-tuntutan dari Indonesia untuk mengembalikan Nieuw Guinea itu tidak berdasar, dan akan membuka jalan ke arah transisi dalam perdamaian untuk mencapai dominasi neokolonial. Pada 1 November 1961, bendera nasional Papua dikibarkan sejajar atau bersamaan dengan bendera Belanda dan lagu kebangsaan Papua dinyanyikan pada saat itu. Kegiatan itu mendapatkan publisitas dengan cepat dan meluas baik di Nieuw Guinea, maupun ke penjuru dunia. Untuk kepentingan publisitas, dicetak, dan dibuat bendera dalam berbagai ukuran, lagu kebangsaan, dan logo bendera dalam berbagai ukuran yang disebarluaskan teruama kepada seluruh masyarakat Papua mulai dari kota sampai ke kampung-kampung yang dapat dijangkau oleh aparat pemerintah. Kegiatan dari Komite Nasional tersebut mendapatkan kritik dari sekelompok orang Papua, karena mereka menilai bahwa Komite Nasional belum sepenuhnya mewakili seluruh rakyat Papua, dan tindakan yang diambil atau dilakukan tergesa-gesa. Kelompok itu kuatir terhadap rencana Luns apabila tidak diterima dalam Sidang Umum PBB (28 Oktober 196l) sehingga mereka mengajukan alternatif lain seandainya rencana Luns itu benar-benar demikian, maka pemerintah Belanda harus menghormati janjinya pada tahun 1960 yaitu pemberian pemerintahan sendiri atau kemerdekaan kepada bangsa Papua, dan bila perlu di bawah bimbingan Belanda. Perlu dicatat pula bahwa Batalyon Sukarelawan Papua yang dibentuk pada 1960 dan berkedudukan di Arfai-Manokwari itu selain merupakan embrio dari Tentara Nasional Papua, juga dipersiapkan untuk menghadapi konfrontasi bersenjata dengan Republik Indonesia. 4 Penjelasan tentang penggunaan nama Papua bisa dibaca secara panjang lebar dalam Yorrys Th. Raweyai, Mengapa Papua Ingin Merdeka, Presidium Dewan Papua, Jayapura, 2002, hal. 1-8. Indonesia Merebut Papua Dari Belanda Untuk menghadapi politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda di atas, maka Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 196l di Yogyakarta, yang isinya sebagai berikut: Pertama, gagalkan pembentukan “Negara Papua” buatan Belanda kolonial. Kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia. Ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan Kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Dalam piudatonya, Soekarno menyatakan, “Bangsaku sekalian! Di Sumatera, di Jawa, di Borneo, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dari Sabang sampai Merauke!”.5 TRIKORA merupakan momentum politik yang penting, sebab dengan TRIKORA maka pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian di PBB yang dikenal dengan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 mengenai Nieuw Guinea. Supaya pemerintah Belanda tidak malu maka penyerahan Nieuw Guinea kepada Indonesia dilakukan melalui UNTEA yaitu suatu badan PBB yang dibentuk untuk itu. Penyerahan ini dilakukan pada 1 Mei 1963. Sedangkan pemerintah Belanda menyerahkan penyelenggaraan administrasi pemerintah kepada UNTEA pada 1 Mei 1962.6 Isi perjanjian tersebut antara lain, pertama, apabila PBB telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaannya atas Irian Jaya kepada UNTEA. Kedua, terhitung 1 Mei 1963, UNTEA sebagai pemikul tanggung jawab administrasi pemerintah di lrian Jaya menyerahkan kepada Indonesia. Ketiga, untuk akhir 1969, di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Cboice dalam mana orang Irian Jaya dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan status/kedudukan yang lain. Keempat, Indonesia dalam tenggang waktu itu akan mengembangkan/membangun kebersamaan orang Irian Jaya, sehingga orang Irian Jaya pada akhir 1969 akan menentukan status negerinya. Secara garis besar ke-4 butir tersebut di atas menyatakan tentang pengalihan pengurusan Nieuw Guinea dari Belanda kepada Indonesia melalui UNTEA pada 1 Mei 1963. Paling lambat pada akhir 1969 harus dilakukan pemilihan bebas untuk menentukan nasib Nieuw Guinea oleh orang Papua sendiri apakah bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri (merdeka). Indonesia berkewajiban untuk membangun dalam kurun waktu itu (dari 1963 sampai 1969) sampai pada pelaksanaan pemilihan bebas. Menurut Pasal XVIII Perjanjian New York (Indonesia-Belanda) tahun 1962, memuat ketentuan rinci mengenai pelaksanaan hal penentuan nasib sendiri (Act of Free Choice) yang diatur untuk dibuat oleh Indonesia dengan”nasehat, bantuan, dan partisipasi” PBB yang meliputi 4 butir sebagai berikut. Pertama, konsultasi atau musyawarah dengan sembilan dewan perwakilan mengenai prosedur dan cara-cara untuk mengetahui kebebasan pernyataan kehendak rakyat. Kedua, 5 John RG Djopari, op cit., hal 119. 6 Uraian detil mengenai upaya pengambilan Papua dari tangan Belanda dari sudut pandang pemerintah Indonesia bisa dilihat pada Baharuddin Lopa, Jalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat, PN Percetakan & Periklanan Daya Upaya, Jakarta, 1962. Buku lain yang juga banyak mengungkap sisi heroisme dari pihak Indonesia bisa dilihat dari buku biografi Benny Murdani dan si Pending Emas Herlina. Sedangkan catatan proses politik yang lebih lengkap bisa dilihat pada Dr. PBR de Geus, Masalah Irian Barat: Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer, Yayasan Jayawijaya, Jakarta, 2003. Baca juga tulisan Tarmidzy Thamrin tentang sejarah penggabungan Papua dari yang tadinya berada di bawah struktur pemerintahan Belanda ke Indonesia dalam Drs. H. Tarmidzy Thamrin, Boven Digul: Lambang Perlawanan Terhadap Kolonialisme, CISCOM-Cottage, Surabaya, 2001. Sedangkan sisi rekayasa dan operasi intelijen yang dilakukan untuk menggagalkan Pepera bisa dilihat dalam Yorrys Th Raweyai, op cit. dan juga Aziz Ahmadi (ed), Feisal Tanjung: Terbaik Untuk Rakyat, Terbaik Bagi ABRI, Penerbit Yayasan Dharmapena Nusantara, Jakarta, 1999, hal. 222-253. dalam jangka waktu ditetapkan oleh persetujuan tersebut, ditentukanlah tanggal yang pasti untuk pelaksanaan Act of Free Choice. Ketiga, suatu formulasi yang jelas sehingga penduduk dapat menentukan apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia. Keempat, suatu jaminan bagi semua penduduk pribumi untuk ikut memilih dalam rangka penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktek internasional. Indonesia menurut Pasal XXII perjanjian itu juga akan menjamin hak-hak penduduk Irian Barat, termasuk hak-hak dan kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk bergerak dan berkumpul. Sesaat sebelum TRIKORA dicetuskan oleh Presiden Soekarno, terjadi penolakan PBB atas tuntutan Indonesia mengenai persoalan Irian Jaya pada akhir 1957. Saat itu, dilakukan kebijaksanaan dan tindakan menasionalisasikan seluruh perusahaan Belanda yang ada di Indonesia pada awal tahun 1958. TRIKORA juga merupakan ajang bagi terciptanya serangan-serangan militer terbatas dari Indonesia melawan Belanda di Irian Barat pada akhir tahun 1961 sehingga ikut mempercepat pencapaian perjanjian tersebut di atas antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat atau Nieuw Guinea menanggapi usul-usul Ellsworth Bunker. Pada tahun 1962, para elit Papua mulai ragu-ragu, bimbang dan bingung dengan keputusan 15 Agustus 1962 (Perjanjian New York) bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil-alih pemerintahan di Irian Barat menyusul delapan bulan pengawasan dari badan PBB yang bernama UNTEA. Pada bulan September 1962, dilakukan Konggres Nasional yang didorong oleh ketua Parna Herman Wajoi dan anggota Nieuw Guinea Raad Nicolaas Tanggahma. Kongres tersebut diikuti 90 elit politik Papua (pemimpin-pemimpin rakyat) dan memutuskan untuk menerima perjanjian 15 Agustus 1962 dengan keraguan. Kongres ini pada akhirnya menyetujui kerja sama dengan PBB dan pemerintah Indonesia, dan menuntut UNTEA untuk menghormati bendera dan lagu nasional Papua dan bahwa pemilihan umum harus diadakan pada 1963 segera setelah masa kerja resmi dari UNTEA. Berbagai perasaan yang diekspresikan pada masa itu adalah tidak pro-Belanda, tidak proIndonesia, tapi pro-Papua. Mereka merasa dikhianati oleh Belanda dan merasa kuatir terhadap nasionalis-Indonesia yang sudah mulai memberi kesan bahwa tidak ada keperluan untuk mengadakan pemilihan umum, kaum elit tersebut mengarahkan kepercayaannya kepada PBB. Tampak jelas pemerintah Belanda berupaya menumbuhkan nasionalisme di Nieuw Guinea menghasilkan 3 (tiga) kelompok borjuis/elit politik kecil Papua terdidik yang berorientasi politik. Antara lain kelompok Pro-Papua dan pro-Indonesia. Yang pro-Papua terbagi dua yaitu yang kerjasama dengan Belanda dan yang tidak kerjasama dengan Belanda. Mereka yang “pro-Papua dan kerja sama dengan Belanda” adalah mereka yang pada saat Belanda harus meninggalkan Irian Barat ikut berimigrasi ke negeri Belanda seperti: Markus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe dan kawan-kawan beserta keluarganya, sekalipun kemudian dari negeri Belanda mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. Mereka yang”proIndonesia” adalah mereka yang berjuang untuk mengintegrasikan Irian Barat denganIndonesia seperti Silas Papare, Alben Karubuy, Marten Indey, Lukas Rumkorem, dan kawan-kawannya. Sedangkan mereka yang “pro-Papua dan tidak kerjasama dengan Belanda” adalah mereka yang menantikan realisasi janji Belanda pada tahun 1960, dan menantikan pelaksanaan AFC, di Irian Barat pada 1969 seperti Johan Ariks, Herman Wajoi, Mori Muzendi, Willem Inurf, Nicolaas C. Tanggahma, Izaac Hindom, Permenas Hans Torey, Mozes Rumainum, Baldus Mofu, Aser Demotekay, Tontji Meset, Abdullan Arfan, Clemens Kiriwaib, FKT Poana, Terianus Aronggear, Dolf. A. Faidiban, Alex Robert Wamafma, Johanes Rombobiar, A. Mambrisau dan kawan-kawan. Papua di Bawah UNTEA UNTEA mulai menjalankan roda pemerintahan di Irian Barat dengan berbagai kesulitan yang terus dihadapi sebagai konsekuensi dari proses peralihan kekuasaan. Mandat utama UNTEA adalah pertama, memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kedua, mengumumkan dan menerangkan secara luas semua ketentuan dalam persetujuan Indonesia dan Belanda serta memberitahukan kepada penduduk Papua mengenai penyerahan pemerintahan kepada pihak Indonesia. Termasuk mengenai penentuan nasib sendiri sebagaimana telah dicapai dalam persetujuan tersebut. UNTEA memeiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan baru dan mengubah peraturan yang telah ada sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada padanya. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mempekerjakan pegawai bangsa Indonesia maupun Belanda dalam berbagai kedinasan. Perkecualian diberlakukan untuk jabatan tertinggi seperti direktur departemen, residen dan kepala polisi harus dijabat oleh pejabat berkebangsaan selain Indonesia dan Belanda.7 Selain para pejabat sipil internasional, UNTEA terpaksa bekerja sama dengan perwakilan Republik Indonesia di Irian Barat yang waktu itu dipimpin Sudjarwo Tjondronegoro, SH serta perwakilan Belanda yang dipimpin LJ. Goedharta. Pemerintahan UNTEA akhirnya dapat berjalan lancar dan relatif tenang serta damai. Namun demikian terdapat beberapa insiden yang dapat ditanggulangi yaitu di Sorong dan Manokwari. Keberhasilan UNTEA itu ditandai dengan antara lain berjalannya semua dinas umum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban, dipertahankannya stabilitas perekonomian dengan persediaan barang-barang pokok yang cukup. Selesainya berbagai proyek umum seperti rumah sakit, dermaga, sekolah, pusat penelitian pertanian, penflnpanan air minum, gedung perwakilan ralyat dan gedung pengadilan, perluasan jalan dan lapangan terbang. UNTEA benar-benar melaksanakan rugasnya dengan baik sehingga segala sesuatu dipersiapkan dan pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat sepenuhnya kepada Pemerintah Republik. Sebelum penyerahan kekuasaan kepada Indonesia, pada Desember 1962, suatu delegasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang Irian Barat (Papua) yang dipimpin oleh Elieser Jan Bonav mendesak agar penyerahan kekuasaan oleh UNTEA kepada Indonesia dilakukan sebelum tanggal 3l Desember 1962. Delegasi itu menyampaikan usulnya kepada pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, dan Sekretaris Jenderal PBB. Usul tersebut ditolak oleh Belanda dimana Perdana Menteri De Quay menyatakan bahwa perjanjian New York harus dihormati dan untuk itu harus menunggu hingga 1 Mei 1963. Sekretaris Jenderal PBB menolak karena menurut peraruran tata tertib PBB bahwa suatu perutusan yang ingin menghadap haruslah disponsori oleh sebuah negara anggota PBB. Indonesia harus bersikap netral di sini agar tidak timbul penilaian yang salah terhadap Indonesia, sehingga delegasi itu kembali tanpa diterima oleh Sekretaris Jenderal PBB sejak tanggal 19 Desember 1962. Berbagai demonstrasi pro-Indonesia muncul di berbagai kota seperti Kotabaru, Manokwari, Ransiki, Biak, Merauke, Enarotali dan Kokonao yang pada intinya menuntut perpendekan masa pemerintahan IINTEA. 7 Pemerintahan UNTEA sendiri dibagi dalam 8 departemen yang terdiri dari Department of Cultural Affairs (including Education), Department of Economic Affairs, Department of Finance, Department of Internal Affairs, Department of Public Health, Department of Public Works, Department os Social Affairs and Justice, dan Department of Transport and Power. Sedangkan untuk dukungan administrasi, pemerintahan UNTEA dijalankan oleh sebuah sekretariat pemerintah yang strukturnya sama dengan di masa pemerintahan Belanda yang masingmasing dikepalai oleh seorang residen. Ada enam divisi yaitu Hollandia (Jayapura), Biak, Manokwari, Fak-Fak dan Central Highlands (Pegunungan Jayawijaya). Lihat John RG Djopari, op cit., hal. 55. Pada 14 Januari 1963 di Kotabaru, suatu delegasi yang dipimpin oleh 18 pemimpin rakyat menyampaikan suatu pernyataan kepada Administrator UNTEA, Dr. Djalal Abdoh yang berisikan, “Kami rakyat Irian Barat dengan ini menyatakan: Pertama, menuntut perpendekan pemerintahan UNTEA. Kedua, berggabung segera kepada Republik Indonesia secara mutlak dan tanpa syarat. Ketiga, setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945. Keempat, menghendaki adanya negara kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Kelima, menghendaki otonomi yang seluasluasnya dalam Republik Indonesia bagi wilayah Irian Barat.” Pada 15 Januari 1963, terjadi demonstrasi rakyat Merauke yang menimbulkan insiden yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka ketika anggota Polisi Irian Barat di bawah pemerintahan UNTEA melepaskan tembakan terhadap Bendera Merah Putih yang dibawa oleh para demonstran untuk membubarkan mereka, hal itu disambut dengan protes keras oleh Komandan Pasukan kontingen Indonesia Kolonel Sudarto yang menganggap bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Sebelum itu, yaitu pada awal Januari 1963, rakyat Irian Barat yang pro-Indonesia terutama di Kotabaru dibagi-bagikan bendera Merah Putih, lencana Garuda Pancasila dan Gambar Presiden Soekarno. Adapun tuntutan mereka dengan berbagai resolusi maupun pernyataan politiknya adalah penggabungan dengan Republik Indonesia secara mutlak dan tanpa syarat. Dan, perpendekan masa pemerintahan UNTEA di Irian Barat serta penolakan terhadap plebisit. Pada Oktober 1962, di Sorong terjadi insiden antara TNI Patimura di bawah pimpinan Lettu Nusi dengan polisi setempat dipimpin oleh Letnan G. Dimara. Insiden tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh UNSF-UNTEA. Juga pada Desember 1962, di Manokwari, Batalyon Papua atau PVK melakukan penyerangan terhadap pasukan Indonesia dari Kodam Brawijaya yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom dan kawan-kawan, di mana oleh LNSF-UNTEA Awom dan 20 temannya diberhentikan dari PVK setelah terlebih dulu dipenjarakan selama satu bulan. Walaupun dalam perjalanan pemerintahan UNTEA dihadapkan kepada berbagai permasalahan, namun dapat dikatakan bahwa UNTEA berhasil dalam tugasnya dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Indonesia dengan baik sesuai dengan persetujuan New York seperti pada lampiran II. Papua di Bawah Indonesia dan di Jaman Orde Baru Setelah daerah Irian Barat secara de jure dan de facto berhasil dikembalikan ke negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka wilayah kekuasaan Republik Indonesia meliputi Sabang-Merauke yaitu seluruh wilayah bekas jajahan pemerintahan Belanda. Sehubungan dengan itu pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden (Pen.Pres) Nomor 1 Tahun 1963 sebagai kebijaksanaan untuk segera melaksanakan pemerintahan di wilayah Irian Barat atau Irian Jaya dalam masa peralihan sehingga susunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Irian Jaya sarna dengan daerah Indonesia lainnya. Penpres Nomor 1 Tahun 1963 ini adalah ketentuan pokok mengenai pemerintahan dalam masa peralihan dengan memperhatikan Penpres Nomor 1 Tahun 1962 dan UU Nomor 1 Tahun 1957 serta beberapa ketentuan atau peraturan lainnya mengenai pemerintahan daerah. Dalam Pasal 4 Penpres No 1 tahun 1963 dijelaskan bahwa, Pemerintah Afdeling, Onderafdeling dan Distrik termasuk badan perwakilannya yang ada menjelang penyerahan Pemerintahan seluruhnya kepada Republik Indonesia, membantu Pemerintah Propinsi Irian Barat menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing menurut petunjuk Gubernur. Jelaslah bahwa struktur pemerintahan di tingkat Afdeling, Onderafdeling dan Distrik belum diubah atau disesuaikan dengan struktur pemerintahan di daerah Indonesia lainnya. Keadaan Politik dan Keamanan Sebelum bergabung dengan Indonesia, di bawah pemerintahan Belanda telah terbentuk beberapa organisasi atau partai politik yang telah memilih Niew Guinea Raad. Partai-partai politik tersebut sebenarnya dengan sendirinya dengan peralihan kekuasaan dari Belanda ke UNTEA dan dari UNTEA ke Indonesia sudah tidak berfungsi lagi. Namun karena statusnya yang mengambang dan membutuhkan penegasan tentang status tersebut, maka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pembinaan politik dalam negeri, pada 1 Desember 1963 para wakil rakyat Irian Barat mengadakan musyawarah di Kotabaru (Jayapura) membicarakan tentang keamanan daerah yang berhubungan dengan perkembangan politik dewasa itu. Sebagai tindak lanjut ke arah keamanan politik demi stabilisasi dan normalisasi sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1963 yang berlaku khusus untuk Irian Barat, maka musyawarah itu telah menyetujui untuk mengeluarkan pernyataan tentang pembubaran semua organisasi politik di Irian Barat. Adapun isi dari pernyataan itu adalah sebagai berikut: PERNYATAAN I. Bahwa Daerah Irian Barat adalah sebagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. II. Bahwa hanya ada satu dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945, sedang Manipol merupakan haluan negara dan Pancasila merupakan ideologi negara. III. Bahwa semua ideologi negara yang berhaluan lain atau tidak sesuai dengan dasar-dasar yang sah dari Negara Republik Indonesia sebagai yang tersebut di atas maka itu adalah merupakan alat pemecah kesatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan apa yang telah ditandaskan di atas dan sesuai pula dengan keinginan rakyat Irian Barat untuk tetap bersatu-padu dengan daerah-daerah lain di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dipisah-pisahkan lagi, maka dengan ini kami menyatakan bahwa: (1) Semua partai-partai politik atau organisasi-organisasi politik lainnya yang didirikan pada waktu penjajahan Belanda mulai terhitung tahun 1950 s/d Agustus 1962, dinyatakan bubar, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan politik pada dewasa ini. (2) Partai-partai politik dan organisasi-organisasi politik lainnya yang menyatakan bubar adalah i. Commite National Papua ii. Front Nasional Papua (FNP) iii. Nasional Partij Papua (Nappa) iv. Partai Nasional (Parna) v. Democratische Volks Partij (DYP) vi. Panai Papua Merdeka ePM) vii. Kena U Embay (KUE) (3) Tanggal pembubaran mulai terhitung I Mei 1963 tepat dengan hari kembalinya Irian Barat ke wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Demikianlah pernyataan ini dibuat oleh kami bersama di Kotabaru pada tanggal yang tersebut di atas. Kotabaru/Irian Barat, 1 Desember 1963. Kami yang bertanda: (1) Willem Inury (ttd) mantan Ketua Komite Nasional Papua (2) Lodewijk Ajamiseba (ttd) mantan Ketua Umum Front Nasional Papua (FNP) (3) Nicolaas M.C. Tanggahma (ttd) mantan Anggota Nasional Partai Papua (Nappa) (4) Hermanus Wajoi (ttd) mantan Ketua Umum Partai Nasional (Parna) (5) Manuel Waromi (ttd) mantan Sekretaris Democratische Volks Partij (DVP) (6) Mozes Rumainum (ttd) mantan Ketua Umum Partai Papua Merdeka (PPM) (7) Pilatus Keratua (ttd) mantan Penasehat Kena U Embay (KUE) (8) Essau Ittar (ttd) mantan Ketua Kena U Embay (KUE) Pembubaran partai politik itu merupakan suatu langkah penting yang berkaitan dengan usaha memantapkan proses integrasi dengan Indonesia, sebab partai-partai politik tersebut merupakan produk dari sistem pemerintahan Belanda. Sejumlah pernyataan kemudian dilakukan oleh rakyat Irian Jaya. Pernyataan rakyat itu dimulai di Manokwari pada 9 Oktober 1962. Rincian banjirnya pernayataan itu adalah sebagai berikut. Pada 1962 terdapat 2l pernyataan, pada 1963 terdapat 25 pernyataan, pada 1964 terdapat 7 pernyataan, pada 1965 terdapat 4 pernyataan, pada 1968 terdapat 3 pernyataan, pada 1967 terdapat 23 pernyataan, pada 1968 terdapat 35 pernyataan. Jadi jumlah keseluruhan pernyataan rakyat yang merupakan kebulatan tekad untuk berintegrasi dengan Indonesia ada 118 pernyataan rakyat. 8 Pada hakekatnya,lahirnya berbagai pernyataan tersebut merupakan hasil gemilang yang dicapai oleh pemerintah Indonesia melalui direktorat khusus atau direktorat sosial politik dan lembaga Operasi Khusus Irian Barat (OPSUS) untuk mencapai kemenangan pada Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969. Selagi dilakukan penggalangan dan pembinaan ke arah integrasi dengan Indonesia terutama oleh OPSUS, maka di pihak lain para kader nasionalis Papua yang dibentuk oleh Belanda dulu juga menghimpun kekuatan dengan membentuk organisasi atau perkumpulan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Barat terlepas dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Di Jayapura, dibentuklah suatu organisasi dengan bentuk gerakan di bawah tanah oleh Aser Demotekay, mantan kepala distrik Demta Kabupaten Jayapura pada 1963. Gerakan ini diberi nama Gerakan menuju Kemerdekaan Papua Barat. Di Manokwari pada 1964 terbentuk sebuah gerakan yang diberi nama “Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat” yang oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak keamanan dan kejaksaan disebut sebagai “Organisasi Papua Merdeka” atau OPM. Kedua gerakan yang dibentuk itu mulai melakukan gangguan terhadap keamanan atau mulai melakukan pemberontakan baik secara radikal maupun secara pembinaan ideologi Papua Merdeka atau Papua Barat mulai dari 1963 sampai sekarang, namun dalam hal ini penulis hanya membatasi diri pada aktivitas pemberontakan selama 20 tahun, yaitu dari 1964 sampai 1984. Selanjutnya mengenai Act of Free Choice atau PEPERA itu dilaksanakan pada 1969. Musyawarah penentuan pendapat rakyat Irian Barat dimulai di Merauke pada 14 Juli dan 8 Ibid., hal 73. berakhir di Jayapura pada 2 Agustus 1969. Musyawarah yang diselenggarakan di 8 kota di IrianJaya itu disaksikan utusan PBB bernama Dr. Fernando Ortiz-Sanz, duta besar dari Bolivia untuk PBB yang oleh Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas yang berkaitan degan palaksanaan Act of Free Choice di Irian Jaya pada 1969. Untuk mengatur bagaimana Act of Free Choice dilaksanakan di Irian Jaya, maka Ortiz-Sanz tiba di Jayapura pada 22 Agustus 1969 dengan tiga orang staf ditambah atau didampingi Mr. Sudjarwo Tjondronegoro, pembantu khusus Menteri Luar Negeri Indonesia untuk masalah Irian Jaya. Setelah melakukan kunjungan ke wilayah dan memperoleh data tentang cara pelaksanaan PEPERA, maka pada tanggal 1 Oktober 1968 sebagai wakil PBB Ortiz-Sanz menerima bentuk musyawarah rakyat yang dilakukan pada 1969 nanti. Dewan Musyawarah PEPERA yang dibentuk pada 8 kota di Irian Jaya itu mewakili berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Jumlah anggota Dewan Musyawarah PEPERA sebanyak 1.025 orang dari jumlah penduduk sebesar 809.337 orang. Selain wakil dari PBB atau Ortiz-Sanz, maka pelaksanaan PEPERA tersebut disaksikan juga oleh duta besar dari Thailand, Belanda, Australia, Jerman Barat, Selandia Baru, dan Burma. Walaupun terjadi beberapa insiden yang berupa protes maupun demonstrasi pada hari penyelenggaraan PEPERA di Merauke, Fak-Fak, Manokwari, Paniai dan Jayapura, acara musyawarah itu dapat berjalan dengan sukses dimana rakyat Irian Jaya melalui Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) secara aklamasi memutuskan untuk bergabung ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berintegrasi dengan berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Sebelum PEPERA diselenggarakan, pada tanggal 12 Februari 1969 di Jayapura diselenggarakan suatu demonstrasi masyarakat yang secara tertib menuju ke kediaman Ortiz-Sanz dengan menyerahkan sebuah resolusi untuk menuntut penyelenggaraan pemilihan pada 1969 tidak secara musyawarah tetapi menurut ketentuan Perjanjian New York yaitu dengan cara one man one vote. Juga resolusi yang disampaikan itu menyampaikan keinginan rakyat Irian Barat untuk merdeka sendiri sesuai dengan janji Belanda dan menyampaikan protes terhadap tindakan dari aparat atau tentara Indonesia yang melakukan sejumlah penangkapan terhadap para tokoh Irian Barat serta pengikutnya dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Delegasi yang dipimpin oleh Herman Wajoi dan Penehas Hans Torrey BA itu kemudian diterima oleh Ortiz-Sanz dan berjanji akan melanjutkannya kepada Sekretaris Jenderal PBB U Thant. Demonstrasi massa yang tertib semula dengan menyanyikan lagu rohani “Laskar Kristen Maju” itu kemudian bubar saat mendengar tembakan panser kavaleri yang tidak disengaja. A. Irian Barat Sebagai Bagian Dari NKRI Proses pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilangsungkan mulai tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. Seperti diketahui, pada akhirnya hasil penentuan pendapat rakyat ini yang memperoleh suara terbanyak ialah kelompok pro integrasi. Dengan demikian dianggap bahwa masyarakat Papua menyatakan keinginannya untuk berada dalam wadah Negara Republik Indonesia. Hasil PEPERA ini pun dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB dalam sidangnya pada tanggal 19 November 1969 yang dituangkan dalam resolusi Nomor 2504, yang isinya antara lain mengesahkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri di Irian Jaya sesuai dengan Persetujuan New York tahun 1962. Pengesahan inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemerintah RI untuk menyatakan bahwa seluruh proses PEPERA sudah sesuai ketentuan internasional dan hasilnya telah pula diterima oleh komunitas internasional. Berbeda halnya dengan kolompok yang pro-integrasi, kelompok yang berkeinginan agar Papua membentuk negara sendiri dan berpisah dari Republik Indonesia, tidak dapat menerima proses dan hasil PEPERA. Argumentasi yang disampaikan oleh kelompok pro-pemisahan ini dilandasi oleh adanya berbagai intimidasi yang dilakukan oleh otoritas dan aparat bersenjata Republik Indonesia selama masa sosialisasi PEPERA di berbagai daerah di Papua. Selain itu, sebagian dari kelompok ini juga memandang bahwa PEPERA yang hanya ditentukan oleh perwakilan kelompok masyarakat (bukan dengan mekanisme ‘one man one vote’) tidak sah untuk dokualifikasikan sebagai proses yang adil dalam penentuan nasib sendiri. Pasca PEPERA menyebabkan menguatnya gerakan sipil untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terlepas dari adanya perbedaan tajam argumentasi antara kelompok prointegrasi dengan kelompok pro-pemisahan diantara masyarakat Papua, pada faktanya sejak peralihan kekuasaan pemerintahan kepada Pemerintah RI pada 1 Januari 1963 telah terjadinya begitu banyak peristiwa kekerasan, yang sebagian diantaranya layak untuk diselidiki lebih lanjut guna memastikan apakah peristiwa tersebut tergolong sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dari peristiwa tersebut dilatari oleh perbedaan pandangan politik antara bergaung atau berpisah dengan Negara RI. Salah satu lembaga non pemerintah merilis data bahwa selama kurun waktu sekitar 40 tahun (sejak PEPERA hingga era tahun 1990-an), diperikirakan sebanyak 100.000 orang Papua telah menjadi korban berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua. Kuatnya perlawanan kelompok masyarakat Papua yang pro-pemisahan telah membuat otoritas Negara RI melakukan sejumlah operasi militer dalam rangka mengeliminir gerakan-gerakan anti pemerintah RI. Sekadar menyebut contoh, sejak tahun 1962 hingga 1971 dilakukan operasi militer dengan Sandi Winumurti I dan II guna melakukan penggalangan dan pengamanan sebelum, selam dan sesudah proses PEPERA. Antara tahun 1970 hingga 1985 dilaksanakan Operasi Tumpas dengan sasaran melumpuhkan basis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan tahun 1977 dilakukan operasi militer dengan mengerahkan pesawat pembom yang mengakibatkan hancurnya 17 desa dan diperkirakan menelan korban ribuan jiwa, termasuk kelompok anak-anak, orang tua dan perempuan, di wilayah sekitar pegunungan Jayawijaya9. Selain itu, masih terdapat sejumlah operasi militer lainnya yang diterapkan di tanah Papua. B. Dasar Hukum Pemberlakuan Kondisi Kenegaraan Kondisi kehidupan suatu negara senantiasa dinamis dari masa ke masa. Ada kalanya suatu negara hidup dalam keadaan tertib sejak berdirinya hingga saat ini, namun ada juga negara yang sering menghadapi situasi tidak normal dalam sejarah perjalanan kehidupan kenegaraannya. Pada umumnya, seluruh aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh suatu negara dibuat dan diperuntukkan bagi kehidupan kenegaraan dalam situasi normal karena pada prinsipnya situasi tidak normal atau situasi darurat tidak dapat diprediksi secara persis keadaannya. Namun demikian, setiap pemerintah, termasuk pemerintah Republik Indonesia, biasanya tetap berupaya melakukan langkah-langkah antisipasi apabila secara tiba-tiba terjadi keadaan yang tidak normal, melalui pembentukan hukum keadaan darurat atau bahaya. 9 Lihat Majalah SAMPARI, Edisi 02 Februari 2006 (Jakarta: Solidaritas Nasional Untuk Papua, 2006) hal. 9-10. Keadaan bahaya dapat bervariasi bentuknya, mulai dari yang paling ringan tingkat ancaman bahayanya hingga yang paling besar ancaman bahayanya terhadap kelangsungan kehidupan suatu negara. Keadaan bahaya kenegaraan dapat berkaitan dengan hal-hal berikut: 1. Keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar negeri; 2. keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar negeri; 3. keadaan bahaya karena peperangan di dalam negeri atau ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di dalam negeri; 4. keadaan bahaya karena kerusuhan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya; 5. keadaan bahaya karena terjadinya bencana alam (natural disaster) atau kecelakaan dahsyat yang menimbulkan kepanikan, ketegangan dan mengakibatkan pemerintahan konstitusional tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya; 6. keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu atau menyebabkan mekanisme administrasi negara tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara yang tidak mendukung atau di mana ketersediaan keuangan kenegaraan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya tugastugas pemerintahan oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara sebagaimana mestinya, sementara kebutuhan untuk bertindak sudah sangat genting dan mendesak untuk dilakukan; dan 8. keadaan lain di mana fungsi-fungsi kekuasaan konstitusional yang sah tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya10. Sejarah perjalanan eksistensi negara Republik Indonesia merupakan sejarah berliku dalam memperoleh kemerdekaannya. Pengalaman menghadapi berbagai situasi tidak normal ketika berusaha memperoleh status merdeka dari kolonialisme bangsa-bangsa asing, telah membuat para pemimpin negara mengantisipasi kondisi kebangsaan yang tidak normal dalam kehidupan kenegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan penelusuran sejarah hukum, undang-undang pertama yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengantisipasi kondisi yang tidak menentu pasca Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ialah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, yang diundangkan pada tanggal 6 Juni 1946. Pemberlakuan undang-undang tersebut kemudian diikuti dengan pernyataan pemberlakuan keadaan bahaya atas beberapa wilayah Republik Indonisia, yakni Daerah Istimewa Surakarta pada tanggal 6 Juni 1946, wilayah Jawa dan Madura pada tanggal 7 Juni 1946 dan keadaan bahaya di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 28 Juni 1946. Kemudian, pemerintah RI mengeluarkan Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, yang dikeluarkan pada masa sistem pemerintahan parlementer dan penyiapan perubahan konstitusi oleh Dewan Konstituante. Selanjutnya, setelah Presiden Sukarno mengumumkan bahwa konstitusi negara Republik Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hukum keadaan darurat atau bahaya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya11, yang diundangkan pada 16 Desember 1959. Hingga saat ini, undang-undang tersebutlah yang menjadi dasar hukum pemberlakuan keadaan tidak normal di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, segala kebijakan dan atau tindakan negara c.q pemerintah untuk 10Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara Darurat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 68. 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor1908 memberlakukan keadaan bahaya di wilayah hukum Republik Indonesia haruslah mengacu kepada undang-undang tersebut. Pemberlakuan kondisi kenegaraan tidak normal atau keadaan bahaya dalam wilayah Republik Indonesia sesungguhnya merupakan kewenangan presiden dalam kapasitasnya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, yang berbunyi “Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) undangundang tersebut, maka keadaan bahaya ini terdiri dari 3 tingkat, yaitu darurat sipil, darurat militer atau darurat perang. Syarat pemberlakuan keadaan bahaya menurut ketentuan pasal ini ialah: 1. Apabila keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; 2. Apabila timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga 3. Apabila hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Dengan demikian tahap pertama yang wajib dilakukan oleh penguasa atau pemerintah untuk memberlakukan keadaan bahaya ialah adanya suatu pernyataan atau deklarasi keadaan bahaya di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan “Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang”. Dengan demikian, maka satu-satunya pihak yang berwenang untuk mencabut kondisi darurat atau keadaan bahaya hanyalah presiden selaku panglima tertinggi angkatan perang. Berdasarkan studi yang dilakukan Tim Pengkajian, sejauh ini tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa setelah peralihan tanggungjawab administrasi wilayah Papua dari Belanda kepada Republik Indonesia, negara c.q pemerintah Republik Indonesia pernah menetapkan Papua sebagai wilayah dalam status bahaya. Hal ini agak berbeda dengan pemberlakuan kondisi wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, yang pernah beberapa kali ditetapkan sebagai wilayah darurat. Sebagai perbandingan, Propinsi Nanggroe Aceh Darusaalam (NAD) pernah dinyatakan dalam keadaan bahaya atau darurat melalui sejumlah Keputusan presiden, yakni Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan pada 18 Mei 200312. Dengan Keputusan Presiden tersebut, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam keadaan bahaya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 19 Mei 2003. Dengan pertimbangan bahwa situasi bahaya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum kondusif, pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 12Lihat Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 200413. Status keadaan bahaya dengan tingkatan darurat sipil di Propinsi NAD tersebut dicabut pada akhirnya dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan oleh Presiden RI pada 18 Mei 200514. Dengan demikian, meskipun secara faktual sama-sama terjadi gerakan bersenjata baik di Aceh maupun Papua, namun terdapat 2 (dua) pola penanganan yang berbeda secara yuridi oleh pemerintah dalam menyikapi gerakan bersenjata di kedua wilayah tersebut. Dalam kasus gerakan bersenjata di Aceh, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan prosedur hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni dengan membuat deklarasi atau pernyataan keadaan bahaya melalu sejumlah keputusan presiden dan peraturan presiden yang mencabut keadaan bahaya tersebut. Atas dasar pernyataan kepala negara tersebutlah aparat militer melaksakan tugas-tugasnya melakukan sejumlah operasi serta aktivitas pemerintahan lain sesuai tingkatan keadaan bahaya yang telah ditentukan dari waktu ke waktu. Semestinya pemerintah RI terlebih dahulu menetapkan status keadaan bahaya di Papua sebelum menindaklanjutinya dengan berbagai kebijakan yang bersifat operasional oleh aparat militer, sebab hal tersebut secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 195 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya. Meski status keadaan bahaya dapat diberlakukan atas sebagian wilayah hukum suatu negara, namun hal tersebut bukan berarti bahwa aparat negara bebas melakukan segala tindakan sewenang-wenang yang dapat berakibat terlanggarnya hak-hak asasi manusia penduduk atau warga masyarakat di wilayah tersebut. Sebagaimana diketahui, hak asasi manusia hanya dapat dikurangi atau dibatasi dengan undang-undang15. Pengurangan atau pembatasan hak-hak asasi manusia dalam keadaan bahaya harus memenuhi sejumlah persyaratan, yakni: 1. Hanya bersifat untuk sementara waktu; 2. Dimaksudkan untuk mengatasi keadaan krisis; dan 3. Dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan normal guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental16. Dalam teori hukum tata negara, apabila keadaan darurat atau bahaya memang ada dan diberlakukan secara praktik, tetapi tidak didahului oleh suatu proklamasi atau deklarasi 13Dengan keputusan presiden ini, selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 19 Mei 2004, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berubah statusnya menjadi bahaya darurat sipil. Lebih lanjut lihat Keputusan Presiden 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 46. 14Dengan diterbitkannya peraturan presiden tersebut, terhitung mulai tanggal 19 Mei 2005 wilayah Propinsi NAD kembali statusnya menjadi tertib sipil. Lebih lanjut lihat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 42. 15 Lihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 16 Jimly Asshidiqie, op cit, hal. 97. secara resmi, maka keadaan darurat yang demikian hanya dapat diakui sebagai ‘emergency de facto’ yang sangat rawan dan mudah disalahgunakan atau lemah dalam legitimasinya. Praktik pemberlakuan keadaan darurat yang demikian sulit untuk dianggap sah dan ‘legitimate’ karena hanya didasarkan atas kehendak subjektif oleh para penentu kebijakan saja17. Dengan demikian, sejauh tidak ada deklarasi pemberlakuan keadaan bahaya atas suatu wilayah tertentu oleh presiden/panglima tertinggi, maka status wilayah tersebut berada dalam kondisi tertib sipil dan tindakan-tindakan keamanan yang dilakukan hanya sebatas tindakan penegakan hukum oleh aparat kepolisian Negara. C. Operasi dan kebijakan Militer di Papua D.I. Latar belakang/motif digelarnya operasi militer Operasi militer di Papua secara umum bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah Indonesia terhadap wilayah Papua dari gerakan separatisme, khususnya kelompok masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selain itu, diduga, motif operasi militer di Papua adalah agar pemerintah pusat tetap menguasai sumber daya alam Papua yang sangat kaya, khususnya dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia sejak 1967. Beberapa laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia menunjukkan beberapa motivasi lain lahirnya operasi militer di Papua, yaitu untuk mempertahankan penguasaan sumber daya alam dan bahan tambang di Papua. Sebagai contoh adalah pengerahan pasukan militer18 di wilayah konsesi tambang PT. Freeport19, bisnis kayu gaharu20, bagi-bagi konsesi hutan di Papua melalui berbagai perizinan terutama hak 17 Lebih lanjut lihat Jimly Asshidiqie, op cit, hal. 293 – 302. 18 “Uang Keamanan: Pertambangan Freeport dan Uang Keamanan di Indonesia”, Global Witness, 2005 . 19 Freeport Sulphur, kemudian menjadi Freeport McMoRan, sebuah perusahaan AS, mulai melakukan kegiatan eksplorasi di Papua bagian selatan pada tahun 1960. Perusahaan tersebut menandatangani kontrak produksi dengan Indonesia pada tahun 1966, tiga tahun sebelum diberlakukannya kekuasaan Indonesia atas Papua. Soeharto bersama resimnya yang didukung militer sangat mebutuhkan modal asing, dan Freeport diberi keleluasaan besar dalam menyusun ketentutuan-ketentuan dari investasinya sendiri. Tambang tersebut dikelola oleh anak perusahaan bernama Freeport Indonesia, yang dikendalikan oleh Freeport McMoRan yang berbasis di Amerika Serikat. 20 Menurut Norkelis Kewa Ama (Wartawan Harian Kompas) dalam artikelnya berjudul “Mengapa Sulit Masuk ke Asmat”, Kisah perburuan gaharu di Papua dimulai sejak 1990 ketika sejumlah hutan gaharu di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumbawa (NTB) mulai punah. Pemburu dan pemodal mulai melirik Papua sebagai daerah sasaran perburuan gaharu. Perburuan dimulai di hutan-hutan pedalaman Jayapura, kemudian beralih ke Mimika, terus sampai pedalaman Merauke yakni wilayah suku Asmat. Walau menghadapi berbagai kesulitan geografis namun pemburu ini mencarter helikopter untuk berburu gaharu di pedalaman Papua. Di Mimika, tahun 2001 terjadi pembantaian tujuh pencari gaharu asal Sulawesi di Kali Kopi, Mimika oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pencarian gaharu diduga dibekingi oknum aparat keamanan, yang pada saat itu membangun pos komando khusus di Kali Kopi untuk memantau dan mengawasi keamanan para pencari gaharu. World Wide fund for Nature (WWF) Bioregion Sahul, Papua melaporkan, pemburu gaharu saat ini menguasai sebagian Taman Nasional Laurentz. Mereka berhasil membujuk penduduk setempat kemudian masuk ke pedalaman Taman Nasional Laurentz, merusak hutan dan satwa di dalam taman itu. Mereka tidak hanya mengambil gaharu, tetapi sekali jalan mereka juga mengambil burung cenderawasih, kasuari, rusa, dan kanguru serta tumbuhtumbuhan tertentu. Para pemburu gaharu ini mendapat dukungan kuat dari pengumpul di kota. Mereka dibekali bahan makanan dan uang selama berburu di hutan, kata Direktur WWF Bioregion Sahul, Benya Mambay. Informasi yang diterima seorang pemburu gaharu yang tidak bersedia disebut namanya, mereka mendapat senjata (pistol) dari aparat keamanan selama berburu gaharu di hutan Kali Kopi, Mimika. Tetapi syaratnya, hasil perburuan gaharu dan hewan lain yang ditemukan di hutan dibagi dengan anggota TNI itu. Berburu gaharu di pengusahaan hutan (HPH)21 terutama di rezim Soeharto22, maupun untuk melindungi praktek aparat militer yang sering menyelundupkan binatang langka dan dilindungi dari Papua ke Pulau Jawa, terutama untuk diperdagangkan23. Contoh betapa eratnya kaitan antara operasi militer dengan sumber daya alam dapat dilihat pada peristiwa berikut. Pada 31 Maret 2001, berlatar belakang protes terhadap sebuah perusahaan penebangan kayu di wilayah Wasior oleh warga Papua, tiga karyawan perusahaan dibunuh oleh segerombolan warga Papua yang bersenjata. Kemudian pasukan huru-hara Brimob dikirim untuk memburu para pembunuh dan melindungi perusahaan penebangan kayu yang lain, sehingga banyak warga desa ketakutan dan melarikan diri. Pada tanggal 3 Mei 2001, pasukan Brimob menyerang warga sipil yang mungkin tengah menuju pulang setelah menghadiri sebuah perayaan. Enam warga dilaporkan tewas, baik ditembak polisi maupun karena tenggelam24. Namun secara umum, operasi militer di Papua berawal untuk memobilisasi dan “mengintimidasi” rakyat Papua agar memilih bergabung (berintegrasi) dengan Indonesia pasca transisi pemerintahan di Papua yang dipegang oleh UNTEA sejak tahun 1963 sampai menjelang dilaksanakannya PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969. Menurut penuturan seorang mantan petinggi militer ke Komnas HAM, pelanggaran HAM banyak terjadi pada saat masa transisi kekuasaan UNTEA yaitu dengan digelarnya operasi khusus dibawah pimpinan Ali Murtopo25. Bentuk pelanggaran HAM tersebut diantaranya adalah pembunuhan, penculikan, dsb. Namun data tentang bentuk pelanggaran secara lebih kongkret, jumlah korban, dan lokasi yang spesifik (locus delicti) tidak mudah untuk ditelusuri. Sedangkan bentuk-bentuk operasi militer yang dipergunakan di Papua adalah merupakan operasi teritorial, operasi intelijen, dan operasi tempur. Operasi militer bertujuan untuk secara persuasif membujuk masyarakat agar mensukseskan Pepera dengan memenangkan Indonesia. Operasi ini dilakukan diantaranya dengan pendampingan masyarakat, sosialisasi, maupun pembangunan daerah. Operasi teritorial ini adalah operasi militer yang paling soft karena lebih menekankan pada cara-cara yang persuasif untuk menarik simpati rakyat. Bentuk operasi lain yang biasanya dilakukan bersamaan dengan operasi teritorial adalah operasi intelijen. Operasi intelijen bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kondisi suatu wilayah atau kelompok masyarakat, maupun untuk melakukan kalkulasi sikap dan Papua penuh risiko dan tantangan. Kondisi geografis yang sulit ditempuh, berikut kehadiran OPM yang menguasai sebagian wilayah hutan rimba. Karena itu pemburu gaharu sering bekerja sama dengan aparat keamanan sehingga mendapat akses ke pedalaman. 21 Kompas, 8 Agustus 2001. Jumlah resmi HPH di Papua saat ini sebanyak 53, dengan luasan sekitar 13 juta hektar 22 Industri kayu di Papua dikuasai kalangan elit dari zaman Soeharto. Pemain terbesar adalah Djajanti Group, yang pemegang sahamnya termasuk saudara sepupu Soeharto, yaitu Sudwikatmono, serta mantan pejabatpejabat dan petinggi militer. Sebuah perusahaan besar lainnya, yakni Barito Pacific Timber, dikelola oleh bekas konco Soeharto, Prayogo Pangestu. Kedua konglomerat tersebut menanggung hutang sangat besar kepada negara setelah krisis finansial 1997-1998 namun secara politik masih memiliki koneksi yang kuat. Sebuah perusahaan yang lebih kecil, yaitu Hanurata, dikuasai oleh keluarga Soeharto. Diperkirakan para jenderal purnawirawan, politisi Jakarta, serta pengusaha besar pun memegang HPH. 23 Baca hasil studi WWF atas praktek penyelundupan satwa liar Papua yang telah merugikan negara triyiunan rupiah setiap tahunnya. 24 Indonesia: ICG, Sumber Daya dan Konflik di Papua, ICG, 12 September 2002. 25 FGD Tim Komnas HAM dengan narasumber, Bogor, 14 Mei 2009. kecenderungan sosial politik suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Hasil dari operasi intelijen ini untuk selanjutnya akan dipergunakan untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan atas suatu wilayah atau kelompok masyarakat yang dijadikan target operasi intelijen. Jika operasi intelijen menunjukkan kecenderungan suatu wilayah atau kelompok masyarakat melakukan resistensi atas kehendak penguasa, maka pilihan yang diambil adalah melancarkan operasi tempur dengan kekuatan bersenjata, baik dari satuan organik maupun kombinasi dengan pasukan non-organik. Dari berbagai bentuk operasi militer tersebut, operasi tempur adalah yang paling sering terjadi, terutama sejak dilancarkan di era pemerintahan Soekarno melalui Komando Trikora 1 Desember 1961. Operasi tempur menjadi wajah yang mendominasi wajah pemerintah Indonesia bagi rakyat Papua dan sepertinya menjadi sebuah sikap politik dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memperlakukan rakyat Papua. Pemerintah Indonesia lebih memilih pengerahan kekuatan bersenjata daripada mempergunakan pendekatan dialogis dan kultural dalam menghadapi rakyat Papua. D.II. Sejumlah Operasi Militer di Papua Selama periode dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1998, tercatat oleh Tim Komnas HAM setidaknya telah dilancarkan 44 (empat puluh empat) operasi militer di wilayah Papua. Model operasi militer tersebut terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu sebelum pelaksanaan PEPERA dengan tujuan untuk memenangan PEPERA dan sesudah pelaksanaan PEPERA dengan tujuan untuk mempertahankan hasil PEPERA, menyukseskan Pemilu, dan menumpas gerakan OPM. D.II.a. Operasi-operasi militer sebelum PEPERA (1961-1969) Pada masa sebelum digelarnya PEPERA tahun 1969, setidaknya tercacat telah digelar operasi-operasi militer sebagai berikut: 1. Operasi Jayawijaya (1961-1962) Setelah Komando Trikora dicanangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 1961, operasi militer dilakukan dengan cara menginfiltrasi tentara Indonesia ke Papua dengan sebutan “sukarelawan”.26 Pada waktu itu, salah satu perwira yang diterjunkan sebagai infiltran adalah Benny Moerdani (Menhanham/Pangab periode tahun 1983-1988 dan Menhankam periode tahun 1988-1993). Ia bergabung dengan pasukan yang berkekuatan 206 orang yang berasal dari RPKAD dan Kompi II Batalyon 530/Para dari Kodam Brawijaya. Pasukan ini diterjunkan ke Merauke dengan sandi Operasi Jayawijaya. Fase infiltrasi bertujuan untuk membentuk basis-basis gerilya dan mempersiapkan pembentukan pos terdepan bagi upaya menguasai Papua yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Di fase ini, tentara Indonesia masih menjadi bagian dari pasukan bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Pada fase ini, sebanyak 10 kompi (sekitar 1.000 orang) prajurit ABRI dikerahkan 26 Lebih detil kisah infiltrasi parea sukarelawan ke tanah Papua melalui sejumlah gelombang operasi militer bisa dilihat dalam R. Ridhani, Mayor Jenderal Soeharto: Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, PT Pustaka Sinar Harapan, jakarta, 2009. Baca juga Usamah Hisyam, Feisal Tanjung: terbaik Untuk Rakyat, Terbaik Untuk ABRI, Penerbit Yayasan Dharmapena Nusantara, Jakarta, 1999, hal. 219-253. ke Papua. Fase berikutnya setelah melakukan infiltrasi adalah dengan melancarkan serangan-serangan terbuka (open attack) di berbagai daerah strategis seperti Biak, Fak-Fak, Sorong, Kaimana, dan Merauke. Fase ketiga adalah konsolidasi pasukan sebagai kekuatan militer di Papua dengan tujuan untuk mengukuhkan eksistensi kekuasaan militer di Papua melalui pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam). Sejak saat itulah masyarakat Papua untuk pertama kalinya mengetahui Negara Indonesia lewat sepak terjang tentara-tentara Indonesia yang sangat tidak bersahabat bagi rakyat Papua. Bisa dikatakan bahwa kesan pertama rakyat Papua terhadap Indonesia adalah kekerasan dan kekejaman militer, bukannya sebuah negara yang santun, bertoleransi, dan menghormati kultur masyarakat. Setelah perjanjian New York (New York Agreement) ditandatangani 15 Agustus 1962, Benny Moerdani dipindahkan ke Holandia (Jayapura) sebagai komandan sementara seluruh pasukan infiltran Indonesia di Papua Barat. Perjanjian New York adalah perjanjian yang difasilitasi oleh Pemerintah Amerika Serikat atas nama Pemerintah Indonesia untuk menyerahkan kekuasaan atas Papua Barat dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia. Di dalam artikel II Perjanjian tersebut, pemerintah Belanda akan menyerahkan kekuasaan secara administrasi ke United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang didirikan di bawah yurisdiksi Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan administrasi ke Pemerintah Indonesia. Pada artikel XVIII Perjanjian tersebut juga menyebutkan adanya jaminan agar rakyat Papua diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya secara bebas (Act of Free Choice), apakah akan memilih bergabung dengan Indonesia ataukah akan berdiri sendiri. Periode 1962-1969 adalah masa transisi kekuasaan di Papua yang melibatkan secara intensif interaksi antara PBB yang representasikan oleh UNTEA dan pemerintah Indonesia yang direpresentasikan oleh kekuatan militer. Pengerahan pasukan infiltran juga merupakan pelaksanaan atas Perjanjian New York. Seluruh pasukan infiltran ini diorganisasi ke dalam Kontingen Indonesia (Kontindo) sebagai bagian dari United Nation Security Forces (UNSF) yang merupakan aparat gabungan di bawah otoritas UNTEA. Konsentrasi pasukan ini pada mulanya adalah di wilayah Merauke, Kaimana, Fak-Fak, dan Sorong. Semua pasukan Indonesia ini kemudian dibagi dalam empat datasemen, yaitu Datasemen A di Merauke, Datasemen B di Kaimana, Datasemen C di FakFak, dan Datasemen D di Sorong. Walaupun tentara Indonesia diperbantukan di United Nations Security Forces (UNSF), komando atas mereka tetap di bawah Panglima Mandala. Artinya, pasukan ini merupakan pasukan yang tidak terpisahkan dari ABRI. Sehingga tanggung jawab organisatoris dan administrasi tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Pada fase awal di Papua, keberadaan ABRI setidaknya memiliki dua misi27. Misi pertama secara formal adalah sebagai alat kelengkapan UNTEA, dan yang kedua secara informal adalah untuk melanjutkan Komando Trikora28 yang dicanangkan Presiden Soekarno. Maka dari itu, ABRI dalam Kontindo lebih berkepentingan untuk mengawasi UNTEA agar tidak merugikan Indonesia dan menekan kekuatan sosial politik orang-orang Papua yang menentang Indonesia. Dengan mengintrodusir pendekatan militer di masa transisi kekuasaan tahun 1962-1969, menyebabkan rakyat Papua memandang Indonesia sama dengan kekerasan dan kekejaman. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas rakyat Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh anggota 27 Socrates Sofyan Yoman, Pemusnahan Etnis Malanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, Yogyakarta, 2007. ABRI yang menjadi representasi Indonesia di Papua selama bertahun-tahun. Sikap ABRI atas reaksi orang Papua bukannya mencari jalan penyelesaian secara damai, melainkan mengintensifkan kekerasan dengan skala yang lebih besar melalui operasi militer dengan menjadikan Papua sebagai wilayah Operasi Militer. Walaupun intensitas operasi militer di Papua sangat sering (setidaknya tercatat ada 16 operasi militer antara tahun 1961-1998), namun tidak pernah ada penetapan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Papua adalah daerah tertib sipil29. Akibatnya, lingkaran kekerasan menjadi tidak terputus di Papua sampai sekarang30. Para infiltran yang tergabung dalam Kontindo adalah inti kekuatan ABRI di Papua ketika Kodam XVII/Tjendrawasih dibentuk. Kodam XVII/Tjendrawasih yang awalnya bernama Kodam XVII/Irian Barat dibentuk melalui Surat Men/Pangad No. Kpts-1058/8/1962 pada tanggal 17 Agustus 1962 atau 2 hari setelah Perjanjian New York ditandatangani. Karena belum memiliki kekuasaan di Papua, Kodam hanya menjadi bayangan dengan fungsi mengawasi UNTEA dan gerak politik orang-orang Papua. Brigjen U. Rukman yang merupakan komandan Kontindo merupakan Pangdam XVII/Tjendrawasih pertama di Papua. Kodam XVII/Tjendrawasih kemudian direalisasikan secara nyata pada tanggal 12 Januari 1963 mendekati hari penyerahan administrasi pemerintahan Papua dari UNTEA ke Pemerintah Indonesia. Kodam ini kemudian membentuk komando teritorial pada tanggal 3 Maret 1963 menjadi Korem, 8 Kodim, 70 Puterpa, dan 20 Koorterpa. 2. Operasi Wisnumurti (1963-1965) Pada tahun 1963, Men/Pangad Jend. A. Yani mengeluarkan perintah Operasi Wisnumurti untuk mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa, Makasar, dan Maluku untuk mengembangkan kekuatan tempur dan staf Kodam XVII/Tjendrawasih. Tugas pokoknya adalah menegakkan kewibawaan Pemerintah Indonesia, menjamin keamanan dan ketertiban serta membantu pemerintah sipil dan membangun Irian Jaya Barat, khususnya untuk mengkounter gerakan separatis. Gerakan separatis dalam bentuk Perlawanan senjata OPM untuk pertama kalinya terjadi di Kebar, Manokwari, pada tanggal 26 Juli 1965. perlawanan ini dipimpin oleh Johanes Djambuani dengan kekuatan 400 orang yang berasal dari Suku Karun dan Ayamaru. Seiring dengan itu, Suku Arfak di Afai, Manokwari, melancarkan perlawanan yang dipimpin oleh Mayor Tituler Lodewick Mandatjan yang diikuti Kapten Tituler Barent Mandatjan dan Lettu Tituler Irogi Maedogda dengan mengajak penduduk lari ke hutan. Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada awalnya adalah reaksi orang-orang Papua atas sikap pejabat-pejabat Indonesia yang mengecewakan rakyat Papua karena mengintrodusir dan mengedepankan operasi militer dalam menghadapi rakyat Papua. Di samping itu, rakyat Papua merasa secara historis dan geneologis berbeda dengan kebanyakan ras Melayu, dan tidak pernah merasa menjadi bagian atau jajahan dari kerajaan-kerajaan yang kemudian melebur menjadi Negara Indonesia. Masyarakat Papua secara fisik maupun sosial berbeda dari masyarakat Indonesia di daerah-daerah lain. Mayoritas orang Indonesia berasal dari Kamboja, sedangkan orang Papua adalah rumpun melanesia ras negroid di Pasifik. Secara sosial orang Papua memiliki otoritas tersendiri yang bersifat khas dalam mengatur, 29 FGD Tim Komnas HAM dengan Mayjen (Purn) Samsudin, Bogor, 14 Mei 2009. 30 Pemusnahan Etnis Malanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, Socrates Sofyan Yoman, 2007. mengembangkan kebutuhan dan penyelesaian masalah berdasarkan hukum adat yang membebani hak dan kewajiban adat bagi para individu31. Kemudian di Manokwari pada tanggal 28 Juli 1965, terjadi perlawanan yang dilakukan oleh Permenas Ferry Awom dengan pengikutnya sebanyak 400 orang yang berasal dari Suku Biak, Ajamaru, Serui, dan Numfor yang menyerang asrama Yonif 641/Cenderawasih I. Akibatnya, 3 orang tentara Indonesia tewas. 3. Operasi Sadar (1965) Setelah terjadi penyerangan oleh gerakan OPM, diluncurkan Operasi Sadar dibawah komando Pangdam Brigjend R. Kartidjo untuk menghancurkan perlawanan OPM. Operasi ini tidak saja bertujuan untuk mematahkan perlawanan OPM di Manokwari, tetapi juga menegaskan kekuasaan Kodam XVII/Tjendrawasih atas seluruh wilayah Papua. Tugas utama adalah menghancurkan gerombolan yang bergerak di sekitar Manokwari dan Kebar, sekaligus untuk menangkap Ferry Awom dan Julianus Wanma. Operasi yang dilancarkan sejak 10 Agustus 1965 ini dilancarkan secara intensif dari kampung ke kampung yang menjadi basis perlawanan OPM. Dalam operasi ini dilaporkan 36 penduduk tewas. Operasi Sadar kemudian diperluas ke ke seluruh wilayah Papua pada 25 Agustus 1965, dipimpin langsung oleh Pangdam XVIII/Tjendrawasih. Operasi ini membagi wilayah Papua menjadi 4 sektor. Sektor I adalah daerah yang meliputi Manokwari dan sekitarnya yang menjadi pos terdepan operasi. Untuk itu dilancarkan operasi intelejen dan teritorial untuk mendukung operasi tempur. Di sektor lainnya yang belum muncul perlawanan OPM, dilancarkan operasi intelejen dan teritorial untuk mencegah meluasnya pengikut perlawanan OPM. 4. Operasi Bharatayudha (1966-1967) Operasi kemudian dilanjutkan oleh Brigjend R. Bintoro sepanjang 1966-1967 secara lebih massif. Nama operasi ini adalah Operasi Bharatayudha dengan mendatangkan pasukan dari Yonif 314/Siliwangi dengan dua kompi Yon 700/RIT dan 2 Kompi Yon 935/Brimob. Selain itu juga melibatkan 2 Ton KKO/ALRI, 1 Ton Kopasgat, dan 1 Tim RPKAD. Pasukan juga diperkuat dengan pesawat bomber B-26, 1 pesawat dakota, dan 1 kapal perang. Operasi ini bertujuan untuk menghancurkan perlawanan dan memenangkan PEPERA. Dalam operasi ini dilaporkan timbul banyak korban jiwa. Sepanjang tahun 1967, operasi telah menembak mati 73 orang dan menangkap 60 orang dengan menyita 39 pucuk senjata. Sedangkan yang menyerahkan diri adalah sekitar 3.539 orang. 5. Operasi Wibawa (1967) Ketika Brigjend Sarwo Edi menjadi Pangdam XVIII/Tjendrawasih, digelar operasi baru yaitu Operasi Wibawa, dengan tugas utama memenangkan PEPERA untuk Indonesia. Kodam melakukan sinkronisasi operasi tempur, intelijen, dan teritorial. Pangdam juga memerintahkan agar pada setiap Kodim disiapkan kekuatan tempur. Dalam kerangka Operasi Wibawa untuk memenangkan PEPERA, di Kodam diperbantukan intelijen dari Den Dipiad dan dari Tim Karsa Yudha/RPKAD. Operasi ini secara keseluruhan melibatkan 6.220 personil.Untuk memenangkan Pepera, intimidasi oleh kekuatan bersenjata telah menyebabkan sebagian orang terpaksa memilih Indonesia. 31 Alternative Dispute Resolution Papua Merdeka, Foker LSM Papua, 28 Oktober 1999 Pada masa ini, pemerintah dan angkatan bersenjata Republik Indonesia memasukkan ribuan aparat keamanan dan petugas-petugas pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat Papua Barat menjadi bagian integral dari Republik Indonesia bilamana ‘Act of Free Choice’ terjadi. Rakyat diintimidasi, terjadinya penangkapan dan penahanan di luar hukum, pembunuhan-pembunuhan. Akibatnya hanya 1.025 saja dari total 800.000 rakyat Papua waktu itu yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia untuk secara terpaksa memilih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia32. Selain itu, Pepera cacat secara hukum, karena tidak melibatkan rakyat Papua dalam sebuah musyawarah sebagaimana diamanatkan dalam Perjajian New York, juga tidak diterapkan prinsip “one man one vote” 33. Namun Operasi Wibawa ini tidak berjalan mulus. Perlawanan dilakukan di Enarotali. Kelompok bersenjata secara terang-terangan menolak untuk bergabung dengan Indonesia. Perlawanan ini dipimpin AR. Wamafma, Senen Mote, dan Thomas Douw. Perlawanan didukung oleh polisi asal Papua yang mendukung perlawanan. Untuk menghentikan perlawanan, Pangdam Brigjen Sarwo Edi memerintahkan penghancuran kelompok perlawanan. Untuk itu diterjunkan Batalyon Kopasanda dan pasukan dari Batalyon 724/Hasanudin untuk membantu pasukan di Kodim 1705/Nabire. Dalam operasinya, pasukan juga didukung diantaranya oleh Satgas AURI yang dilengkapi dengan pesawat B-26, Dakota, dan Hercules. Pasukan Yon 724/Hasanudin kemudian bergerak melancarkan operasi ke berbagai daerah di sekitar Paniai. Operasi yang dipimpin oleh Mayor Mochtar Yahya dan Mayor Sitompul ini menimbulkan korban jiwa sekitar 634 orang. Gencarnya operasi yang dilancarkan oleh Pangdam Sarwo Edi ini tidak lepas dari fungsinya sebagai Ketua Proyek Pelaksana Daerah. Sesuai dengan surat Mendagri No. 30/1969, Pangdam bertanggung jawab dalam pengendalian, penggerakan, dan koordinasi kegiatan semua aparatur pemerintah daerah, sipil, militer, dan swasta. Dengan kata lain, pangdam memegang kekuasaan tertinggi di Papua dalam menjalankan pemerintahan dan bertanggungjawab memenangkan Pepera. 6. Operasi Khusus Pemenangan Pepera (1961-1969) Kemudian juga dalam kerangka memenangkan PEPERA, dilaksanakan Operasi Khusus Pemenangan Pepera (OPSUS) dipimpin oleh Mayor Ali Martopo selama periode 1961- 1969. Operasi ini bergerak dalam bidang intelijen dan sosial ekonomi dalam kerangka melancarkan operasi teritorial.34 Operasi pemenangan Pepera dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama bertujuan untuk menghancurkan kelompok perlawanan dan sekaligus memperluas sebaran pasukan ABRI ke daerah-daerah yang dikuasai. Selain itu di setiap Puterpa disiapkan 1 regu pasukan untuk melakukan operasi teritorial. Fase kedua adalah untuk memastikan daerah-daerah kepala 32 “Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Papua: Demi Persatuan Nasional dan Pembangunan”, John Rumbiak, Elsham Papua Online 33 Berburu keadilan di Papua: Mengungkap dosa-dosa politik Indonesia di Papua Barat, Yakobus F. Dumupa, 2006 34 Cerita detil operasi intelijen yang dilakukan sejumlah satuan RPKAD (sekarang Kopassus) bisa dibaca pada burung Pepera dimenangkan Indonesia. Fase ketiga dan keempat adalah memastikan kemenangan pada hari- H dan mengamankan hasilnya. Sejalan dengan proyek pemenanganan Indonesia dalam Pepera, ABRI menjalankan pula fungsi sosial dan politiknya. Untuk Kodam melancarkan program pergantian para pejabat kabupaten dan dinas-dinas yang diragukan loyalitasnya ke Indonesia. ABRI juga dirapatkan di kampung-kampung untuk mengawasi kehidupan masyarakat secara langsung. Juga dilancarkan proyek civilisasi dan kesehatan bekerjasama dengan zending dan misi yang berbeda. Di bidang ekonomi dengan mengontrol harga dan arus barang. Kegiatan-kegiatan ini disebut dengan civic mission ABRI di Papua. 7. Operasi Tumpas (1967-1970) Pada tahun 1967, dilancarkan Operasi Tumpas. Operasi ini dikonsentrasikan di wilayah Ayaamaru, Teminabuan, dan Inanwatan. Akibat operasi ini, diperkirakan terjadi pembunuhan massal di daerah-daerah tersebut yang jumlahnya sekitar 1.500 orang. Namun demikian, tidak ada pendataan yang pasti untuk mengungkap kebenaran statemen jumlah korban ini. Operasi militer di Papua semakin masif di sejak pergantian Presiden dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1968. Setelah ABRI sukses menjadi lokomotif Negara untuk memenangkan Pepera tahun 196935, tidak lantas operasi dan kebijakan militer di Papua berhenti ataupun berkurang. Pada 29 Januari 1970, Bridjend Acub Zainal ditunjuk menjadi Pangdam XVIII/Tjendrawasih. Pada bulan Mei 1970, wanita yang sedang hamil bernama Maria Monsapia disiksa dan ditembak di tempat oleh tentara. D.II.b. Berbagai Operasi Militer Pasca PEPERA Operasi-operasi militer pasca-PEPERA yang dimenangkan oleh Indonesia secara umum bertujuan untuk mempertahankan hasil PEPERA, mensukseskan Pemilu, dan menumpas gerakan separatis OPM. Operasi-operasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Operasi Pamungkas (1971-1977) Setelah berhasil memenangkan PEPERA dan untuk menyambut pelaksanaan Pemilu 1971, Kodam direorganisasi menjadi 3 Korem, 9 Kodim, dan 3 Yonif. Dalam persiapan Pemilu 1971, terjadi perlawanan terutama di Biak Utara dan Biak Barat, serta di kepala burung Manokwari. Untuk itu dilancarkan Operasi Pamungkas dengan pendekatan operasi teritorial dibantu intelejen dan tempur. Pelaksana operasi adalah Kodim Biak yang dibantu pasukan tempur Yonif 753 dan 752 Cinderawasih serta Dipiad. Pada Juli 1971, operasi ini dilancarkan di Manokwari untuk mengejar Ferry Awom yang belum menyerah. Operasi yang dipimpin Mayor Ahmad ini berhasil membujuk Ferry Awom dan 400 anggotanya untuk menyerah. Kemudian, pada 1974 terjadi pembunuhan di Kampung Busdori, Krisdori (Biak Barat) dan Ampobukor (Biak Utara), dimana sebanyak 45 orang disiksa dan dibunuh. 35 PBB melalui Resolusi No. 2504 mengesahkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang hasilnya Papua menjadi bagian dari wilayah Negara Indonesia 2. Operasi Koteka (1977-1978) Perlawanan orang Ndani (Lani) di daerah Jayawijaya diawali oleh perasaan tidak suka suku Ndani terhadap kebijakan Pemerintahan Indonesia yang memaksa mereka berganti pakaian, dari pakaian adat Koteka ke pakaian biasa. Sekitar 15.000 orang berkumpul untuk melakukan protes. Untuk menghadapi perlawanan ini, ABRI melancarkan Operasi Koteka. Di daerah Tiom, sekitar 4000 orang melawan dengan cara menyerang pos pemerintah. Akibatnya diterjunkan pasukan RPKAD yang di-drop dari helikopter. Penduduk mencoba menyelamatkan diri ke hutan, namun terus dihujani tembakan dengan pesawat/helikopter dari udara. Pada 1977-1978, di wilayah pelayanan Baptis, sebanyak 300 orang dibunuh oleh tentara. Ada yang dibunuh dengan cara memanaskan besi dan dimasukkan dalam dubur, ada yang dibunuh dengan mengiris tubuh dengan silet dan pisau dan digosok dengan rica yang ditumbuk dalam jumlah banyak. Ada pula yang disuruh gali kuburan sendiri dan dikuburkan sendiri setelah ditembak mati. Juga pada 1977-1978, terjadi operasi militer besar-besaran di daerah pedalaman Jayawijaya, yaitu di Piramit, Kelila, Bokondini, dan hampir seluruh daerah Jayawijaya. Tanpa membedakan jenis kelamin dan usia, orang Papua dimusnahkan dengan cara yang mengerikan. Menjelang Pemilihan Umum pada 1977, perlawanan kembali dilancarkan oleh Kelompok OPM di daerah daerah Tiom dan Kwiyawage (lembah di Baliem), Kobagma, Bokondini, Mulia, Ilaga, Piramid (Kabupaten Jayawijaya). Perlawanan ini dipicu oleh penempatan kesatuan-kesatuan ABRI di hampir seluruh Papua. Operasi militer untuk mematahkan perlawanan menjelang Pemilu 1977 dan Sidang Umum MPR 1978 ditingkatkan secara kualitatif dan kuantitatif. Selain itu perlawanan OPM juga terjadi di Enarotali, Biak, dan Mimika serta di sepanjang perbatasan dengan PNG. Era ini dianggap oleh orang Papua sebagai awal dari status “Daerah Operasi Militer” bagi Papua diterapkan36. Di areal PT. Freeport di Timika pada Juli 1977, penduduk yang ditengarai OPM melancarkan serangan ke pipa-pipa dan fasilitas milik PT.Freeport karena merasa kecewa atas kehadiran perusahaan itu yang menyengsarakan masyarakat, merampas tanah ulayat masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup. ABRI membalas perlawanan ini dengan menyerang kelompok OPM dari udara mempergunakan pesawat Bronco OV-10. Kemudian di daerah selatan Jayapura yang berdekatan dengan markas OPM diterjunkan pasukan dalam jumlah besar 10.000 orang tentara setelah daerah itu dibombardir dengan pesawat Bronco OV-10. Akibatnya diperkirakan sebanyak 1.605 orang pendukung OPM dan penduduk sipil di wilayah itu tewas. Sepanjang 1977-1978, Dubes Indonesia untuk Papua New Guinea (PNG) memperkirakan, sebanyak 1.800 orang tentara Indonesia dikerahkan beroperasi di hutan-hutan di perbatasan antara Indonesia dan PNG untuk melakukan pengejaran dan 3.000 pasukan bersiaga di lapangan. 3. Operasi Senyum (1979-1980) Menyadari bahwa operasi militer ini telah menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, Panglima ABRI Jendral TNI M. Yusuf mengumumkan akan mengurangi operasi militer di Papua dengan mengintrodusir kebijakan baru dengan nama Operasi Senyum. Melalui operasi ini, tidak dilaksanakan operasi militer besar-besaran, karena OPM dilihat mulai 36 Pemusnahan Etnis Malanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, Socrates Sofyan Yoman, 2007 mengecil dan tidak membahayakan. ABRI hanya melancarkan patroli di perbatasan dan tugas keamanan rutin. Pada tahun 1980-an, Kodam dinyatakan sebagai Kotama dalam jajaran Angkatan Darat. Dengan status ini, Pangdam adalah pimpinan di daerah untuk seluruh jajaran komando militer semua angkatan. Posisi Pangdam langsung berada di bawah Panglima ABRI. Panglima ABRI juga memiliki komando langsung pada Kotama AD, yaitu Kostrad dan Kopassus dengan perintah langsung dari Panglima ABRI dan Kodam hanya memfasilitasi. Hal Ini disebut sebagai BKO (Bawah Kendali Operasi). Di era ini, Papua tertutup bagi media sehingga tidak banyak operasi yang dilancarkan di Papua yang bisa diketahui oleh orang luar. Robin Osborne menyebut keadaan ini sebagai perang rahasia Indonesia di Papua. Pada awal tahun 1989-an, KOPKAMTIB mengeluarkan analisis bahwa kekuatan OPM sudah melemah dan terpencar-pencar dalam kelompok-kelompok kecil dengan senjata yang sangat terbatas. Gerakan OPM aktif di sekitar perbatasan dengan PNG. Sebagai respon atas informasi ini, diterjunkan pasukan baret merah (Kopassus). Pengerahan pasukan ini menakutkan penduduk di sekitar perbatasan. Akibatnya, ratusan orang dilaporkan melarikan diri (eksodus) ke PNG. Pengungsian ke PNG pada tahun 1984 semakin meningjat ketika Suku Muyu di Midiptana, Waropko, dan Merauke juga masuk ke wilayah PNG. Gerakan suku Muyu ini kemudian diikuti penduduk dari daerah lainnya yaitu Jayapura, Wamena, Sorong, Mimika, Manokwari, dan Fak-Fak. Seluruh pengungsi dari Papua yang masuk ke wilayah PNG diperkirakan berjumlah 10.000 orang. Sementara Yafet Kambai mencatat, dari seluruh pengungsi itu hanya sekitar 7.500 orang yang berhasil masuk PNG. Sedangkan sekitar 1.900 orang berdiam di perbatasan. Di PNG, seluruh pengungsi ditempatkan di Kamp East Westin dan Western Province. Gerakan pengungsian/eksodus ke PNG, selain dikarenakan faktor operasi militer di daerah perbatasan, juga disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut yaitu aktifitas OPM di daerah perbatasan, munculnya rasa kecewa masyarakat karena macetnya pembangunan di Papua, banyaknya operasi intelijen yang mengintimidasi penduduk, dan masuknya arus transmigrasi (dari Pulau Jawa) secara besar-besaran ke Papua, terutama di daerah sekitar perbatasan. Pengungsian ke PNG dalam kurun waktu tahun 1983-1984, juga dipicu oleh banyaknya penangkapan di kota Papua, terutama Jayapura oleh intelijen Kopassus. Mereka yang ditangkap ada sebanyak 20 orang yang berasal dari Universitas Cinderawasih dan pegawai gubernuran Irian Jaya. Salah seorang dari mereka adalah Arnold AP yang menjabat sebagai Kepala Museum Antroplogi Uncen. Penangkapan ini menimbulkan keresahan di Jayapura. 4. Operasi Gagak I (1985-1986) Operasi yang lain adalah Operasi Gagak I (1985-1986), yang dipimpin oleh Pangdam Mayjen H. Simanjuntak. Dalam operasi ini, pasukan dibagi dalam beberapa sektor. Yaitu Sektor A di perbatasan, Sektor B di tengah, dan Sektor C di kepala burung, dengan komando di Korem masing-masing. Sektor C yaitu daerah di Fak-Fak, memfokuskan operasinya di daerah C3, yaitu daerah kompleks Tembagapura, Agimuga, dan Timika. Pimpinan OPM yang hendak dikejar adalah Victus Wangmang. Pasukan yang dikerahkan berasal dari Yonif 752 dengan kekuatan 2 kompi dibantu Apter dan 2 SST hansip/Wanra. Dalam Operasi Gagak I ini tercatat 14 orang yang diduga OPM dibunuh dan 8 orang ditangkap beserta senjatanya yang dibawa/dipakai. 5. Operasi Gagak II (1986) Memasuki tahun 1986, operasi dilanjutkan dengan Operasi Gagak II, dengan pimpinan Mayjen Setiana. Tugas pokok operasi ini adalah menghancurkan Gerakan Pengacau Keamanan dan deteksi loyalitas rakyat. Pasukan yang dilibatkan adalah seluruh pasukan organik tempur dari teritorial Kodam VIII/Trikora, serta pasukan BKO dari Satgas Yonif 321/Kostrad, 6 Tim Intelpur Kostrad, 1 Kompi Yonzipur/Dip, 1 Kompi Yon Zipur/Brawijaya, satuan dari TNI AL dan AU serta Penerbad. Selama operasi ini ABRI melaporkan, sebanyak 21 orang terbunuh, 5 ditangkap, dan 12 orang menyerah dengan menyita 13 pucuk senjata. 6. Operasi Kasuari I (1987-1988) Kemudian digelar Operasi Kasuari I (1987-1988) dengan Pangdam Trikora waktu itu adalah Mayjend. Wismoyo Arismunandar, dengan tugas utama menghancurkan GPK secara fisik terutama di daerah sekitar perbatasan. Operasi ditekankan di wilayah Jayapura, FakFak, Paniai, dan Biak. Di daerah subsektor B1, sasaran adalah Enarotali dan Sugapa, dengan menerjunkan pasukan dari Yonif 753, Intel Laksusda, Kazipur 4/Diponegoro, Pleton Intelrem 173, Ru Marinir, 1 Pleton Kopaskhas AU, 1 Tim khusus Kodim Nabire dan 2 SKK Wanra. Kampung yang menjadi sasaran adalah kampung Tigitakaida, Seruai, Swaipak, Ampobukar, Supriori, dan Swainober di Biak Barat. 7. Operasi Kasuari II (1988-1989) Operasi militer ini dilanjutkan dengan Operasi Kasuari II (1988-1989), yang difokuskan di sepanjang perbatasan dengan PNG dengan titik tekanan adalah operasi teritorial, intelijen, tempur serta kamtibmas. Operasi teritorial diarahkan untuk membentuk desa binaan agar berpihak pada ABRI. Pasukan yang bertugas dan sektor (wilayah) operasi sama dengan Operasi Kasuari I. Kelly Kwalik muncul sebagai pimpinan OPM di daerah Agrimuka dan Tembagapura pada saat Operasi Kasuari II ini dilancarkan. 8. Operasi Rajawali I (1989-1990) ABRI melanjutkan operasi dengan menggelar Operasi Rajawali I (1989-1990) dan Operasi Rajawali II (1990-1991) dengan pimpinan Mayjen Abinowo dengan tujuan untuk menghancurkan OPM di sepanjang perbatasan dengan PNG. Jenis operasi adalah teritorial, intelijen, dan tempur secara terpadu dan serempak. Operasi teritorial ditujukan untuk pembentukan desa binaan dengan tujuan memisahkan rakyat dan GPK. Sementara operasi intelijen ditujukan untuk mengindentifikasi gerakan GPK dan menetralisir pengaruhnya. Sementara operasi tempur ditujukan untuk melancarkan patroli, pengejaran, dan penghancuran. Pasukan yang terlibat adalah pasukan organik Kodam VIII ditambah Yonif 621/Tanjungpura, Yonif 431/Brawijaya (diganti Yonif 310/Siliwangi), 1 Intelpur Kostrad, Satgas Dampak XX Kopasus, Satgas Udara 3 Heli Puma, 1 Cassa AL, dan 32 polsek dan 6 SKK/Wanra. Di masa inilah Thomas Wanggai mengibarkan bendera Melanesia barat di Jayapura. 9. Operasi Rajawali II (1990-1995) Pada 1990, operasi intelijen militer yang berintikan pasukan Kopassus di Papua meningkat. Penangkapan yang disertai pembunuhan terhadap orang-orang yang ditengarai OPM kerap terjadi di berbagai tempat. Operasi jenis ini mulai terkuak ketika terjadi pembunuhan terhadap penduduk kampung di Desa Wea, Tembagapura di bulan Oktober sampai Desember 1995. Dalam aksi ini, pasukan Yonif 752 melakukan penembakan secara membabi buta terhadap penduduk yang sedang berada di rumah-rumah mereka. Hal ini dipicu oleh pengibaran bendera bintang kejora, yang kemudian berakibat pada 11 orang terbunuh dan beberapa orang lainnya ditangkap. Pada 6 Oktober 1994, Marius Kwalik, Romulus Kwalik, Hosea Kwalik, dan Sebastinaus Kwalik, ditangkap oleh aparat militer dengan alasan keempat orang ini bekerjasama dengan Kelly Kwalik. Orang-orang ini ditahan dan disiksa di Pos tentara Koperapoka, Timika sampai pada 15 November 1994. Secara detil tercatat berbagai operasi militer yang digabung dengan operasi intelijen dan kadang operasi teritorial adalah sebagai berikut: No Nama Operasi Tahun Musuh Yang Dihadapi Isu Operasi 1 Antrareja Mulai 1961 Belanda Melawan kolonial Belanda, disintegrasi 2 Aluguro 3 Sikat 4 Banteng I 5 Banteng II 6 Lintas 7 Garuda Merah 8 Garuda Putih 9 Srigala 10 Kancil I 11 Kancil II 12 Kancil III 13 Naga 14 Lumba-Lumba 15 Lumbung 16 Gurita 17 Lumbung 18 Jatayu 19 Elang 20 Alap-Alap 21 Badar Besi 22 Show of Force Maret 1962-Juni 1962 23 Cakra I Juli 1962 24 Cakra II 25 Merpati 26 Sadar 1963-1965 27 Wisnumurti 1963 28 Merpati 29 Damai 30 Nurti 31 Janggi 32 Imam Sura 33 Bharata Yudha 1966-1967 34 Penegak X OPM Disintegrasi 35 Sadar Maret 1967-Juni 1968 36 Wibawa 1967 37 Pamungkas 1971 38 Koteka 1977 39 Gagak I 1985-1986 40 Gagak II 1986-1987 41 Kasuari 01 1987-1988 42 Kasuari 02 1988-1989 43 Rajawali 01 1989-1990 44 Rajawali 02 1990-1991 Diolah dari berbagai sumber Tabel Daftar Pangdam XVII/ Cendrawasih dan Operasi Yang Dilakukan No Nama Lama Tugas Keterangan 1 Brigjen U Rukman 1963-1964 – Operasi Wisnumurti I – Operasi Wisnumurti II 2 Brigjen Inf. Kartidjo 1964-1966 – Operasi Wisnumurti III – Operasi Wisnumurti IV – Operasi Giat – Operasi Tangkas – Operasi Sadar 3 Brigjen TNI R. Bintoro 1966-1968 – Operasi Bharatayudha 4 Brigjen TNI Sarwo Edi Wibowo 1968-1970 – Operasi Sadar – Operasi Bharatayudha – Operasi Wibawa 5 Brigjen Acub Zainal 1970- 1974 – Operasi Pamungkasa – Operasi Koteka 6 Brigjen Imam Munandar 1977-1978 – Berbagai operasi di daerah perbatasan 7 Brigjen C.I. Santosa 1978-1982 Belum teridentifikasi 8 Brigjen RK Sembiring Meliala 1982-1985 Belum teridentifikasi 9 Mayjen H. Simanjuntak 1985-1986 – Operasi Gagak I 10 Mayjen Setiana 1986-1987 – Operasi Gagak II 11 Mayjen Wismoyo Arismunandar 1987-1989 – Operasi Kasuari I – Operasi Kasuari II 12 Mayjen Abinowo 1989-1991 – Operasi Rajawali I – Operasi Rajawali II 13 Mayjen I Ketut Wardhana 1994-1995 – Operasi Rajawali III 14 Mayjen Johny Lumintang 1995-1996 Belum teridentifikasi 15 Mayjen Amir Sembiring 1998-1999 – Berbagai operasi daerah rawan 16 Mayjen Mahidin Simbolon 1999-2002 – Operasi Pengendalian Pengibaran Bendera

    Sumber: Artikel KKPK

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

  • Gerakan Sosial: Kajian Teoritis

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME

    Oleh; Asep Setiawan *)
    Kata Pengantar

    Sebagai bagian dari sebuah gerakan sosial, gerakan mahasiswa tahun 1998 merupakan sebuah contoh gerakan sosial yang berhasil dalam misinya. Memang tidak semua slogan yang diinginkan dalam gerakan mahasiswa bisa terwujud namun langkah-langkah dan karakteristik yang diambil dalam aksi unjuk rasa mahasiswa
    Indonesia selama tahun 1998 menunjukkan sebuah ciri-ciri gerakan sosial. Saat Presiden Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 1998, gerakan mahasiswa yang marak di hampir seluruh kampus di Indonesia mencapai klimaksnya. Sesudah itu perlahan-lahan situasi kampus kembali ke kehidupan perkuliahan.Boleh dikatakan, gerakan sosial seperti itu seperti sebuah gerakan resi yang turun gunung manakala situasi membahayakan negara memanggilnya. Begitu persoalan utama selesai yakni mundurnya Presiden Soeharto, maka mereka kembali ke tempat semula, bekerja seperti biasa. Sebuah gerakan sosial yang maha besar – meski sesaat -seperti diperlihatkan oleh ratusan ribu mahasiswa adalah fenomena menarik dalam kehidupan masyarakatIndonesia yang sering dikatakan paternalistik.

    Mahasiswa yang muncul sebgai suatu segmen masyarakat yang terdidik, terpengaruh budaya pendidikan Barat dan belajar menganalisa masyarakatnya keluar dari tradisi-tradisi umumnya yang ingin menempatkan “pemerintah” sebagai sebuah institusi yang serba benar.

    Dalam kamus sosial di Indonesia, jarang sekali pemberontakan itu muncul dari sebuah kalangan tanpa didahului penindasan. Namun dalam kasus kebangkitan mahasiswa yang berlangsung dalam tempo singkat, peruabahn terwujud karena gerakan sosial mahasiswa hidup dalam lingkungan yang sudah matang. Lingkungan itu antara lain, pengaruh krisis moneter yang sudah sangat akut, macetnya mesin-mesin politik dalam perbaikan negara, ketakutan masyarakat terhadap aparat pemerintah dan trauma masa lalu yang dialami aktivis memunculkan kekuatan baru dalam segmen masyarakat yang disebut mahasiswa.Jika dilihat lebih dekat, bahkan dunia mahasiswa sendiri tidak bebas dari pendangkalan politik.

    Sejak NKK/BKK diberlakukan terhadap kampus untuk meredam pengaruh politik dari ormas-ormas yang ada atau pengaruh dari pesaing politik yang anti atau vokal terhadap kebijakan pemerintah, mahasiwa disibukkan oleh urusan kuliah. Sistem SKS yang diberlakukan telah mendorong mereka untuk mencurahkan perhatian semata-mata pada perkuliahan. Kegiatan ekstrakulikuler dan keorganisasian mahasiswa lainnya dipersulit untuk dikatakan tidak dilarang sama sekali. Oleh karena itulah generasi NKK/BKK itu melahirkan mahasiswa yang manut terhadap kekuatan pemerintah atau bahkan mungkin penakut.

    Situasi ini menciptakan iklim dimana mereka alergi terhadap isu-isu dan diskusi politik. Bahkan diskusi tentang politik di kampuspun menjadi sesuatu yang dicurigai aparat keamanan karena ditakuti akan menyebarkan benih-benih anti pemerintah.Setelah sekian lama konsep pelumpuhan daya dobrak dan daya kritik mahasiswa terhadap negaranya, ternyata karakter alamiah yang melekat pada kampus tidak luntur. Daya kritis masih tetap ada dan hidup baik dunia akademis. Sebagian pengajar malah masih menyuarakan pandangan-pandangan kritis dan oposan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

    Sikap-sikap kritis inilah yang meskipun skalanya kecil tetap menghidupkan suatu cita-cita ideal tentang kampus dan masyarakatnya yang demokratis, maju, makmur dan modern.Pertanyaan-pertanyaan yang “nakal” pun tentang situasi di seputarnya, terutama elit politik dan ekonomi di Indonesia, tidak padam begitu saja. Terbukti meski diredam dengan segala daya – baik peraturan, kultur menakutkan dan sanksi terhadap aktivis mahasiswa – tidak memudarkan citra kampus sebagai sebuah lembaga agen perubahan.

    Di sinilah barangkali analisa terhadap karakter dan daya dobrak gerakam sosial menjadi menarik.Sebagai bagian dari masyarakat akademis yang senantiasa kritis dan ditantang untuk berpikir – terutama di kampus-kampus prestisius serta oleh lulusan lua negeri – para mahasiswa ini tidak bisa begitu saja melihat NKK menjadi sebuah lembaga yang tak bisa diganggu gugat.

    Apalagi dengan krisis moneter yang meledak Juli 1997 makin menjadi-jadi di bawah Orde Baru. Maka kemudian lahirlah sebuah gerakan sosial yang memiliki ciri-ciri mengarah pada perbuhahan reformatif.Risalah singkat ini akan berusaha mengungkapkan apa yang dimaksud dalam gerakan sosial. Bab I akan menguraikan definisi dari sebuah gerakan sosial. Definisi ini memang melahirkan konsekuensi tentang makna sebuah gerakan itu.

    Dalam Bab II penulis akan menguraikan karakteristik dari sebuah gerakan sosial. Dari ciri-ciri yang muncul dalam sebuah gerakan sosial diharapkan bisa dipahami apakah sebuah gerakan itu berlandaskan kelas, etnik atau motif politik.

    Bab III akan mengupas kehidupan dalam sebuah gerakan sosial termasuk didalamnya soal taktik dan strategi, masalah pengorganisasian gerakan sosial dan manajemen gerakan.

    Bab IV meninjau soal perubahan sosial dan gerakan sosial. Sebagai sebuah gerakan yang menghendaki perubahan kemudian bagaimana perubahan itu bisa berjalan. Dalam bab ini akan diulas pula mengenai pengaruh lingkungan internasional terhadap gerakan sosial.

    Bab V akan berusaha menyimpulkan mengenai ciri dan makna gerakan sosial dalam masyarakat. Tampaknya karena sifat masyarakat yang terus berubah dan sebagian lagi tak menginginkan perubahan, maka gerakan sosial akan muncul dalam masyarakat manapun meski kadarnya berbeda-beda.

    BAB I

    Definisi Gerakan Sosial

    Gerakan sosial termasuk istilah baru dalam kamus ilmu-ilmu sosial. Meskipun demikian di lingkungan yang sudah modern seperti di Indonesia fenomena munculnya gerakan sosial bukanlah hal aneh. Misalnya ketika kenaikan tarif listrik sudah terlalu tinggi kemudian muncul nama seperti Komite Penurunan Tarif Listrik.Model-model aksi sosial seperti terjadi dalam kasus penggusuran tanah di Kedung Ombo atau lahan yang dijadikan lapangan golf sehingga melahirkan sejumlah aktivitas masyarakat yang berusaha menolak “pemaksaan” itu sudah menjadi bagian dari pemberitaan media massa.Presiden Soeharto saat menjadi presiden bahkan mencap mereka yang bertahan di Kedung Ombo yang dijadikan bendungan itu sebagai orang-orang PKI. Label ini telah mematahkan semua aksi perlawanan terhadap aparat pemerintah. Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan seperti itu dapat dikategorikan sebuah gerakan sosial.Beberapa gerakan sosial dan bahkan individu terlibat dalam usaha mendukung masyarakat Kedung Ombo yang disuruh transmigrasi tapi tetap ingin tinggal di kampung halamannya. Sikap gerakan masyarakat dan tokoh lembaga swadaya masyarakat itulah yang memberi warna pada munculnya gerakan perlawanan terhadap penguasa. Di sini jelas bahwa gerakan sosial memang lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Biasanya gerakan sosial seperti itu mengambil bentuk dalam aksi protes atau unjuk rasa di tempat kejadian atau di depan gedung dewan perwakilan rakyat atau gedung pemerintah.Namun demikian label kepada masyarakat Kedung Ombo yang membangkang terhadap pemerintah karena sikapnya yang tidak adil itu berakhir manakala era reformasi lahir akibat gerakan sosial lainnya. Setelah Mei 1998, gerakan sosial semakin marak dan ketidakadilan atau ketidakpuasan yang muncul jauh sebelum 1998 dibongkar untuk dicari penyelesaiannya. Situasi itu menunjukkan bahwa dimana sistem politik semakin terbuka dan demokratis maka peluang lahirnya gerakan sosial sangat terbuka. Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM dan Ormas bahkan Parpol yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa memang dalam suasana demokratis maka masyarakat memiliki banyak prakarsa untuk mengadakan perbaikan sistem atau struktur yang cacat.Dari kasus itu dapat kita ambil semacam kesimpulan sementara bahwa gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat.Karena gerakan sosial itu lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun di tubuh pemerintah menjadi sorotannya. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi maka gerakan sosial yang sifatnya menuntut perubahan insitusi, pejabat atau kebijakan akan berakhir dengan terpenuhinya permintaan gerakan sosial. Sebaliknya jika gerakan sosial itu bernafaskan ideologi, maka tak terbatas pada perubahan institusional tapi lebih jauh dari itu yakni perubahan yang mendasar berupa perbaikan dalam pemikiran dan kebijakan dasar pemerintah. Namun dari literatur definisi tentang gerakan sosial ada pula yang mengartikan sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa pula hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.Jika definisi digunakan maka gerakan sosial tidak terbatas pada sebuah gerakan yang lahir dari masyarakat yang menginginkan perubahan pemerintah tapi juga gerakan yang berusaha mempertahankan kemauannya. Jika ini memang ada maka betapa relatifnya makna gerakan sosial itu sebab tidak selalu mencerminkan sebuah gerakan murni dari masyarakat.

    BAB II

    Gerakan Kelas dan Etnik

    Dalam sejarah modern dikenal ada ada dua jenis gerakan sosial yakni gerakan kelas dan gerakan kelompok etnik. Contoh gerakan sosial adalah antara kelas menengah lawan kelas dan kaum bangsawan, kelas petani lawan tuan tanah, kelas pekerja lawan majikan, petani lawan tengkulak dan petty bourgeoisie (borjuis kecil) lawan pengusaha besar. Mungkin lebih luas lagi kelas miskin lawan kelas kaya.
    Para pendukung gerakan kelas ini adalah mereka yang mendapatkan keuntungan ekonomi dan kemajuan sosio-ekonomi, merasa tereksploitasi dan secara politis tertekan. Beberapa gerakan, khususnya gerakan tandingan dan gerakan protes berasal dari kelas yang secara sosioekonomis mundur. Oleh sebab itulah, gerakan buruh Eropa mulai dari para pengrajin yang kehilangan kemerdekaan ekonomi dan pekerja terampil yang terwakili dalam ekonomi dan elit intelektual protelariat. Perbedaan harus dibuat antara gerakan petani dan gerakan petani besar (farmer). Yang pertama terjadi di masyarakat dimana tanah adalah properti kelas penguasa yang tidak selalu terlibat dalam pertanian namun menyewakan atau mendapatkan pendapatan uang tunai atau sejenisnya atau jasa dari petani. Tipe gerakan petani bertujuan menghapuskan kewajiban-kewajiban ini dan mengembalikan tanah ke pemilik sebenarnya. Ketika petani dan tuan tanah berasal dari kelas berbeda seperti terjadi di beberapa negara Amerika Latin dan negara jajahan, maka konflik itu menjadi tajam. Sebaliknya, gerakan petani modern khususnya terjadi dikalangan petani komersial di satu kawasan panen dimana kerawanan ekonomi hadir. Kecuali adanya petani garapan yang luas, masalah tanah tidak muncul. Isu yang muncul biasanya tentang harga, tingkat bunga dan pajak. Target utama juga adalah pedagang, kreditor dan pemerintah. Gerakan petani modern sebagai penguasa tidak mengembangkan ideologi yang rinci namun mengangkat tuntutan-tuntutan konkret sehingga lebih dekat dengan gerakan protes. Namun jika penderitaan mereka tidak bisa dihindari, bahkan petani modern menjadi terbuka terhadap gerakan ideologis radikal. Misalnya terjadi pada gerakan petani selama kebangkitan Nazisme. Gerakan petani mungkin melahirkan kekerasan. Ideologi mereka jika ada mungkin pada saat sama menganut tradisionalisme dan restoratif. Namun biasanya dalam wilayah tradisional kerusuhan petani , komunisme kontemporer mendapatkan dukungan luas khususnya di Eropa selatan dan Amerika Latin. Bisa mengatakan bahwa sebuah gerakan didukung kelas tertentu tidak berarti setiap anggota gerakan milik kelas tertentu atau setiap anggota kelas milik gerakan. Korelasi ini tak pernah sempurna. Beberapa gerakan direkrut terutama dari anggota yang tercabut akarnya atau anggota kelas tertentu yang teralienasi. (Misalnya, banyak dari anggota Nazi awalnya, termasuk Hitler, berasal dari kelas menengah-rendah). Sistem kepercayaan para pemimpin pendiri kelas dan petani modern sering merupakan anggota teralineasi kelas lainnya. Dalam hal ini tak bisa dilupakan pentingnya peran kaum intelektual dalam melahirkan para pemimpin gerakan revolusioner. Karena tidak memiliki akar dalam masyarakat, mereka gampang menerima keyakinan ideologis yang menjanjikan mereka sebuah masyarakat dimana mereka dapat menemukan status memuaskan. Istilah “gerakan kelompok etnik” digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena. Sejumlah gerakan etnik yang paling penting antara lain :

    1. Gerakan kemerdekaan politik minoritas nasional dalam kekaisaran negara di Eropa.

    2. Gerakan kemerdekaan pribumi di negara kolonial Asia-Afrika.

    3. Gerakan persatuan nasional – misalnya, di Jerman dan Italia pada abad ke-19 dan gerakan Pan Arab dalam abad ke-20.

    4. Gerakan nasionalitas untuk kesederajatan sipil dan kultural dalam negara yang etniknya heterogen. Misalnya Fleming di Belgia)dan untuk superioritas (seperti Finns di Finlandia).Sebagai penguasa gerakan-gerakan ini dipimpin dan didukung terutama oleh elit budaya dan ekonomi dan dalam sejmlah kasus elit militer yang memiliki kepentingan vital dalam meraih sasaran mereka.
    Para pemimpin gerakan kemerdekaan saat ini di negara kolonial, dengan beberapa kekecualian kaum intelektual dan profesional, adalah “orang-orang marginal” yang tersentuh budaya dan pendidikan Barat.
    Para pengikut mereka datang hanya dan bahkan yang pertama dari strata sosial rendah. Namun pada saat ini ebih luas lagi datang dari kelas berkembang pekerja kerah putih, pegawai negeri, perwira militer serta pengusaha kelas menengah dan besar yang lemah kaerna dominasi kekuasaan dan ekonomi Barat. Dukungan tambahan datang dari berbagai lapisan masyarakat seperti penambang, petani, buruh perkebunan dan pekerja lainnya yang bersentuhan dengan sistem ekonimi dan pemerintahan Barat serta mereka yang tercerabut akarnya pedesaan atau suku. Bahkan diantara masyarakat primitif di Pasifik selatan, gerakan berkembang yang sebagian diarahkan menuju kemerdekaan dari dominasi kulit putih. Gerakan negro di Amerika tidak memiliki hubungan pola khusus dengan gerakan kelompok entik kaerna kebanyakan orang Negro tidak beraspirasi kemerdekaan politik atau otonomi budaya namun integrasi kedalam masyarakat dan budaya Amerika. Karena Negro Amerika bukan minoritas nasional atau kelas sosial, gerakan mereka tak bertujuan untuk mengubah secara fundamental tatanan sosial namun realisasi hak-hak konstitusional. Namun tercapainya tujuan Negro tak hanya mengubah kebiasaan lokal dan regional namun juga sebagian dari tatanan hukum yang ada.

    BAB III

    Strategi dan Taktik Gerakan Sosial

    Dalam politik, perbedaan antara strategi dan taktik tak dapat dipisahkan dengan tajam seperti halnya dalam perang. Dalam masyarakat dimana kebebasan berpendapat hadir, adalah hal biasa gerakan sosial mengalami konflik dengan pemerintah mengenai taktik dan bukannya strategi. Khususnya terjadi manakala gerakan sosial itu terlibat “aksi langsung” seperti sabotase, pemogokan umum, boikot, aksi “duduk”, teror dan aksi kekerasan. Atau bahkan dalam persiapan serius kudeta. Perselisihan dalam sebuah gerakan sosial biasanya muncul dalam hal taktik. Misalnya masalah reformasi dan revolusi. Mereka bertikai bukan dalam soal strategi. Meskipun demikian ada perpecahan serius misalnya dalam strategi jangka panjang. Contoh, kontroversi Stalinist -Trotksyite. Bagi orang luar, sering sulit memutuskan apakah perubahan dalam kebijakan sebuah gerakan karena perubahan dalam tujuan akhir atau semata-mata manuver taktik. Aksi langsung biasanya tidak demokratik karena menyangkal kalangan oposisi peluang untuk berdiskusi sebuah isu, sering dilakukan saat aksi politik yang sah gagal. Dalam situasi ekstrim, gerakan akan berpuncak pada revolusi keras. Taktik dan strategi dalam gerakan soaial adalah saling tergantung dengan ideologi dan bentuk organisasi. Misalya, sebuah gerakan yang bertujuan revolusi perlu organisasi lebih otoritarian daripada organisasi yang percaya reformasi bertahap. Pilihan akan taktik serta bentuk organisasi sebagian tergantung terhadap sistem politik dimana gerakan sosial itu beroperasi. Sebagian lagi tergantung besarnya gerakan sosial dan pengaruhnya terhadap sistem politik. Oleh karena itulah, taktik sebuah gerakan sosial mungkin berubah sejalan dengan pertumbuhan. Mungkin mereka kurang revolusioner saat gerakan itu mendapatkan banyak pengaruh atau mungkin menjadi lebih agresif manakala peluang untuk berhasil membesar. Sebagian besar gerakan sosial beroperasi di masyarakat karena publisitas memberikan pengaruh dan menaikkan pendukung. Namun, kerahasiaan dilakukan saat situasi dimana hak-hak berkumpul, berdiskusi dan kebebasan beropini ditolak atau dimana anggota gerakan tertentu dilarang secara hukum dan diadili. Gerakan buruh pada tahap awalnya dipaksa untuk rahasia. Konsekuensinya, perpecahan gerakan yang besar menjadi banyak kelompok atau kelompok yang kurang agresif. Dalam dunia politik seperti halnya dalam militer dan bisnis, sukses muncul karena langkah inovator. Berkuasanya dan prestasi politik luar negeri kekuatan Fasis dan Nazi sebagian karena fakta bahwa mereka tidak bermain bukan dalam kerangka aturan sedangkan lawannya baik di dalam maupun di luar negeri memperkirakan akan mentaati aturan. Hal yang sama dapat dikatakan dengan sedikit modifikasi, mengenai gerakan komunis: seringnya perubahan taktik cenderung membingungkan musuhnya. Mao Zedong berhasil karena ia menyimpang dari strategi ortodoks Leninis. Revolusi radikal dan gerakan kontrarevolusi mampu melanggar “aturan main” karena anggotanya tiak dianggap pesaingnya sebagai bagian dari komunitas politik. Mereka mengkonsepkan semua hal berbau politik dalam pengertian hubungan sahabat-musuh., dimana tak ada aturan yang melarang. Hal ini bisa menjelaskan penggunaan teror sebelum dan sesudah perebutan kekuasaan dan pradoks bahwa orang-orang yang berniat menciptakan dunia yang lebih baik mampu mengorbankan jutaan manusia dalam prosesnya.

    BAB IV

    Perubahan Sosial dan Basis Sosial

    Hipotesis besar dalam bidang ini adalah gerakan sosial merupakan produk dari perubahan sosial . Situasi muncul dimana hubungan yang sudah lama terjalin tidak lagi memadai. Hasilnya dari hubungan terhambat dari situasi lama dan baru ini menimbulkan ketidakpuasan. Salah satu tugas sosiolog adalah menganalisa sebuah gerakan untuk mengidentifikasi ketidakpuasan dan melihat hubungannya dengan gerakan. Misalnya, sebuah gerakan yang bertujuan menegakkan bahasan resmi Norwegia di pedesaan sebagai bahasa resmi Norwegia diperlihatkan sebagai produk chauvinisme budaya dengan petani merespon terhadap aliran lembaga dan pribadi urban di propinsi.

    Basis-basis sosial gerakan

    Seperti halnya perubahan yang jarang sama di sebuah masyarakat, demikian pula geraka sosial biasanya mengajak beberapa segmen masyarakat. Dengan kata lain, geraan memiliki lokasi dalam struktur sosial. Misalnya, gerakan kemerdekaan India memiliki daya tarik khusus untuk kaum profesional India yang saat itu menjadi sebuah kelas terdiri dari kaum profesional meskipun mereka diberi pendidikan Inggris. Gerakan Poujadist di Perancis menarik pengusaha kecil dan petani. Kaum Metodis dalam tahap-tahap awalnya memiliki daya tarik bagi pekerja kelas Inggris. Gerakan spesifik tentu saja mengajak lebih dari satu segmen sosial dan budaya. Analisa gerakan biasanya melibatkan pertimbangan masalah-masalah yang ada dalam usaha menyatukan kelompok sosial yang berbeda-berbeda dalam satu asosiasi. Dengan demikian, seperti diperlihatkan gerakan sosial Amerika biasanya terlibat dalam pertikaian yang muncul karena kenaekaragaman radikalisme pedesaan Amerika dengan radkilamisme perkotaan seperti imigran dan pekerja. Radikalisme Amerika pribumi adalah populis dan anti industri sedakan radikalisme urban adalah kelas pekerja yang mengusahakan industrialisasi.

    Deprivasi relatif dan perubahan social

    Tidak ada hubungan garis tunggal antara pengalaman sebuah kelompok dan perkembangan gerakan terhadap perubahan. Prinsip relative deprivation dapat menjelaskan hubungan persepsi perampasan (deprivation) atau (persepsi ancaman) dan ekspresi dan organisasi ketidakpuasan. Riset menunjukkan situasi absolut sebuahkelompok bukanlah instrumen yang membentuk dan memfokuskan ketidakpuasan persepsi apa yang adil, diharapkan dan mungkin. Revolusi mungkin dan sering muncul setelah revolusi segmen masyarakat telah memperbaiki posisi ekonomir mereka. Karena harapan kelompok meningkat, situasi baru mungkin dialami lebih menekan daripada sebelumnya. Dalam beberapa kasus, kecemasan akan kehilangan keuntungan baru meningkatkan kerusuhan. Lebih jauh lagi, kehilangan status mungkin berpengaruh dalam membentuk gerakan yang bertujuan pemulihan. Ini adalah salah satu faktor dalam perkembangan serikat buruh Inggris. Awal industrialisasi mengancam menghapus garis antara pengrajin dan pekerja terampil sehingga mengancam posisi pekerja terampil.

    Aspek structural

    Pendukung potensial gerakan sosial harus dikaji dari berbagai pandangan keterampilan dan peluang mereka untuk pengembanga aksi kolektif. Perubahan sosial mungkin membentuk gerakan melalui perubahan kultural seperti peningkatan kapasitas kelompok untuk tugas-tugas komunikasi, kepemimpinan dan organisasi. Misalnya, pendidikan kolonial bertindak sebagai dasar pelatihan serta bibit ketidakpuasan untuk gerakan nasionalis antikolonial.

    Isi ideology

    Keyakinan gerakan sosial manapun mencerminkan situasi unik segmen sosial yang membuat gerakan itu. Keyakinan-keyakinan ini menjadi paradigma pengalaman dimana ideologi dan program gerakan mungkin benar, adil dan memadai untuk segmen terentu. Hal itu disebabkan telah melalui pengalaman yang dapat membuatnya ideologi tampak relevan dan valid. Ini benar meskipun ideologi mungkin tersusun dalam pernyataan umum. Sebagai contoh, gerakan amandemen konstitusi AS yang melarang diskriminasi seks telah dinyatakan retorika hak-hak sederajat untuk semua wanita. Amandemen disponsori oleh kelas atas wanita yang akan mendapat keuntungan dari kesejajaran dengan suaminya dalam hak-hak properti dan ditentang kelas pekerja wanita yang mencapai perlindungan tertentu dan keuntungan dalam tunjangan berdasarkan UU yang membatasi jam kerjanya. Dalam kasus ini retorika “hak-hak sederajat” memiliki arti berbeda bagi wanita kelas pekerja daripada wanita kelas atas.

    BAB V Fungsi Gerakan Sosial

    Perubahan-perubahan besar dalam tatanan sosial di dunia yang muncul dalam dua abad terakhir sebagian besar secara langsung atau tak langsung hasil dari gerakan-gerakan sosial. Meskipun misalnya gerakan sosial itu tidak mencapai tujuannya, sebagian dari programnya diterima dan digabungkan kedalam tatanan sosial yang sudah berubah. Inilah fungsi utama atau yang manifest dari gerakan-gerakan sosial. Saat gerakan sosial tumbuh, fungsi-fungsi sekunder atau “laten” dapat dilihat sebagai berikut:

    1. Gerakan Sosial memberikan sumbangsih kedalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial dan politik dan melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan gerakan kedalam opini publik yang dominan.

    2. Gerakan Sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang aka menjadi bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan posisinya menjadi negarawan penting.Gerakan-gerakan burush sosialis dan kemerdekaan nasional menghasilkan banyakpemimpin yang sekarang memimpin negaranya. Para pemimpin buruh dan gerakan lainnya bahkan sekalipun mereka tidak memegang jabatan pemerintah juga menjadi elit politik di banyak negara. Kenyataan ini banyak diakui oleh sejumlah kepala pemerintahan yang memberikan penghargaan kepada para pemimpin gerakan sosial dan berkonsultasi dengan mereka dalam isu-isu politik. Saat dua fungsi ini mencapai titik dimana gerakan sesudah mengubah atau memodifikasi tatanan sosial, menjadi bagian dari tatanan itu maka siklus hidup gerakan sosial akan berakhir karena melembaga. Ini adalah benar jika gerakan revolusioner meraih kemenangan seperti terlihat di Uni Soviet dan Cina. Gerakan komunisme tak lagi disebut sebuah gerakan namun mengalami transformasi menjadi sebuah rejim. Hal itu juga terjadi seperti pada gerakan buruh sosialis dan gerakan petani di negara maju Eropa utara dan barat dan di AS serta di daerah jajahan Inggris. Sementara itu negara dimana reformasi sosial dan ekonomi mendesak telah tertunda-tunda atau dicegah maka menjadi bibit tumbuhnya gerakan-gerakan sosialis dan komunis revolusioner.

    BAB VI

    Penutup

    Gerakan jelas seperi dipaparkan lalu ternyata memiliki akar-akar sejarah yang panjang dalam berbagai masyarakat di berbagai negara. Di Inggris misalnya, gerakan buruh yang bertujuan untuk memperbaiki nasib para pekerja ini dalam menghadapi majikan akhirnya berbentuk partai politik. Di bawah Tony Blair, Partai Buruh mengalahkan dominasi Partai Konservatif pada tahun 1997. Kemenangan dicapai setelah ia membawakan arus reformasi yang mengubah tatanan dan pemikiran Buruh lama menjadi Buruh baru. Jika diamati secara seksama jelas bahwa gerakan sosial akan senantiasa muncul dalam masyarakat apakah bentuknya kecil atau besar, lama atau sebentar. Namun yang jelas sebagai sebuah aktivitas kemasyarakatan gerakan sosial tidak berhenti pada suatu titik, akan selalu datang susul menyusul dari satu gerakan ke gerakan lain. Semua itu bisa terjadi karena, sifat masyarakat sendiri yang terus berubah. Perubahan itu terjadi karena arus baru dalam diri masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan. Tingginya harga-harga sembilan bahan pokok seperti di Indonesia mendorong berbagai aksi sosial yang mendesak turunnya harga sembako itu. Perubahan itu juga terjadi kalau ada tekanan internasional. Faktor eksternal dari sistem masyarakat itu sendiri melahirkan masukan yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat. Semakin terbuka suatu masyarakat maka semakin besar peluang tumbuhnya gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Barangkali pandangan mirip dengan apa yang ditulis Ali A Mazrui (1983) bahwa gerakan sosial tak hanya disandera oleh sistem negara-negara berdaulat tapi juga mesin kapitalis dunia. Oleh sebab itulah, masa depan gerakan-gerakan sosial di dunia tunduk pada dua hegemoni yakni hegemoni kapitalisme dan di sisi lain sistem negara.[1]

    Daftar Pustaka

    Amos, John, W., Palestinian resistance organization of a nationalist movement New York: Pergamon, 1980.

    Touraine, Alain, Solidarity: The Analysis of a Social Movement ,Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

    Jen, Yu-wen, The Taiping revolutionary movement. London: Yale University Press, 1973.

    Useem, Michael, Conscription, protest, and social conflict: the life and death of a draft resistance movement , New York: John Wiley of Sons, 1973.

    Schoenhals, Kaip and Richard A. Melanson, Revolution and intervention in Grenada: the jewel movement, the United States, and the Caribbean London: Westview Press, 1985.

    Rude, George, Paris and London in the eighteenth century: studies in popular protest. London: Collins, 1970.

    Ingleson, John, Road to exile the Indonesian Nationalist Movement, 1927-1934. Singapore: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1979.

    The Indonesia women’s movement: a cronological survey of the women’s movement in Indonesia —
    Jakarta: Departement of Information RI, 1968.

    Page, William (ed), The Future of Politics,
    London: Frances Pinter, 1983.

    Sudarsono, Juwono (ed), Pembangunan Politik dan Perubahan Politik.
    Jakarta, Gramedia, 1976.


    [1] Ali A. Mazrui, Post-Liberation Movements in Search of Racial, Sexual and Class Utopias, dalam The Future of Politics oleh William Page (editor), London, Frances Pinter, 1983.

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

  • Sebelum Revolusi Mental

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME

    Sumber: samosirku.blogspot.com

    editor, echo fwp

    Waktu terus berputar tanpa jeda, ia selalu hadirkan kegelisahan pada penduduk bumi manusia, tetapi manusia selalu menanam benih-benih harapan dengan tujuan agar benih itu tumbuh dan menjadi pohon yang membuat manusia-manusia lainnya merasa teduh ketika duduk dibawahnya.

    Tetapi tetap saja sama, permasalahan yang ada dan tiba adalah sama halnya dengan waktu yang tanpa jeda untuk berputar. Seperti deru bumi tanpa berkeputusan. 

    Terlebih-lebih penduduk bumi manusia Indonesia sedang merasa was-was akan sebuah masalah yang bisa saja mengakibatkan ketidaknyamanan tinggal di rumah sendiri, karena di tengah peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, juga Israel yang belum berhenti membuta rakyat Palestina menderita, kini tersiar kabar baru lagi, mengenai Sri Lanka.

    Negeri yang berada di sebelah selatan benua Asia ini sedang digoncang masalah, perihal hutang negara yang terbayar.

    Akibat dari hal itu, rakyat Sri Lanka melakukan protes terhadap pemerintahannya karena dianggap tidak mampu menjalankan sistem. Persoalan hutang tersebutlah yang membuat warga negara Indonesia seperti saya merasa was-was.

    Karena hal yang serupa bisa saja terjadi dan melanda republik ini, mengingat tentang hutang pemerintahan negara ini yang belum kunjung berkurang tetapi malah bertambah.

    Kita paham kondisi sosial ekonomi yang rusak ataupun terganggu bisa saja mengakibatkan kekerasan, tidak perlu jauh membuka lembaran buku-buku sejarah dunia, karena hal yang hampir sama dengan Sri Lanka pernah terjadi di negeri ini pada masa rezim Orde Baru.

    KIta tahu bahwa segala hal buruk terjadi pada era itu. Dan potensi terjadi kembali hal buruk tersebut adalah: “ada” kendati itu adalah masa lalu bagi negeri ini, tetapi Sri Lanka dan masa lalu kelam pada masa Orba membuat republik ini bersandar pada “mungkin”, mungkin terjadi dan mungkin saja tidak.

    Tetapi mengenai kemungkinan untuk hal itu terjadi, banyak dari kita merasa pesimis, karena melihat kepemimpinan era ini. Dimana kepemimpinan di era ini terlalu banyak janji sehingga kata “kerja” yang diucapkan sebanyak tiga kali itu tidak diketahui untuk apa fungsi atau gunanya.

    Adalah sesuatu yang wajar jika pesimisme atau rasa was-was itu ada dan melanda warga negara. Karena hal itu disebabkan oleh faktor kecintaan pada negerinya sendiri (nasionalisme) “tidak menginginkan negerinya berantakan” adalah kalimat yang dapat menggambarkan pesimisme warga negara tersebut.

    Sudah seharusnya peristiwa 1998 dan Sri Lanka dijadikan pelajaran oleh para pemimpin republik ini, karena mereka digaji untuk memikirkan kesejahteraan bagi yang memberi gaji (rakyat).

    Dan adalah sesuatu yang sangat klise jika diantara pejabat negeri ini masih mempertahankan ide perpanjangan masa jabatan Presiden sampai tiga periode melalui big data karena big problem sudah di depan mata dan menanti penyelesaiannya.

    Dari hal-hal yang telah terjadi, membuat saya teringat pada perkataan Akademisi Rocky Gerung yang mengatakan bahwa negara bubar itu bukan karena radikalisme tetapi karena faktor utang.

    Dari perkataan Rocky tersebut, kita harus segera mempersiapkan suatu konsep besar demi republik ini di mana kita harus menciptakan sebuah seni untuk memilih pemimpin. 

    Tentu saja konsep kuatnya adalah intelektualitas harus melampaui elektabilitas, hanya dengan cara itulah pemerintahan akal dapat tercipta.

    Tentu saja kita tahu bahwa masyarakat menengah ke bawah di negeri ini sedang terjebak pada kontradiksi habis-habisan yang diciptakan oleh para pemangku kebijakan.

    Bukti dari hal tersebut bisa kita lihat dari rencana-rencana para pemangku kebijakan tersebut, seperti: pemindahan ibu kota.

    Dimana rencana tersebut oleh parlemen telah disahkan menjadi undang-undang dan hanya perlu pelaksanaannya saja. 

    Kita tahu negeri ini punya utang yang terhitung cukup besar atau cukup banyak, lalu lahirlah pertanyaan kritis yang cenderung skeptis: “darimana dana pemindahan ibu kota tersebut?”

    Apakah dengan menambah jumlah hutang atau dengan menjual aset negara yang menyebabkan negara menjadi kekurangan aset?.

    Kita harus kembali lagi pada pelajaran yang telah diberikan sejarah kepada kita, 1998 dan Sri Lanka. Sudah seharusnya dua pelajaran ini menjadi alasan bagi para pemangku kebijakan di negeri ini mencari semacam problem solving atas big problem yang terjadi.

    Dimana waktu yang terus berputar dengan permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti tanpa jeda perlu dijadikan sebagai cerminan untuk menyelesaikan permasalahan, karena pada dasarnya kita diburu waktu.

    Dalam rangka menyambut 17 Agustus yang tidak lama lagi, sudah sewajibnya permasalahan demi permasalahan di selesaikan, karena jika tidak, negeri ini akan malu di hadapan dunia internasional sebagai negeri yang merdeka tetapi di dalam pengisian waktu merdekanya, negeri ini memiliki sekian banyak persoalan.

    Terlebih-lebih permasalahan tersebut adalah permasalahan ekonomi seperti hutang negara dan kenaikan harga-harga di tengah daya beli masyarakat yang masih rapuh.

    Kita juga tahu, bahwa peradaban dan ekonomi selalu  berjalan berdampingan, dimana ekonomi rusak maka peradaban akan mengikutinya begitu juga sebaliknya.  Karena ekonomi adalah primer bagi bumi manusia.

    Maka dari itu kita sebagai warga negara juga perlu memberi masukan untuk para pemangku kebijakan: Sebelum revolusi mental perlu sekiranya para pemangku kebijakan untuk melaksanakan revolusi akal.

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

  • Perlawanan Papua Sebelum Perang Pasifik

    PEMILIK BLOG : YULIANUS PIGOME

    Oleh: Yuli Echowaiphode pigome

    Sedikit yang telah ditulis tentang perlawanan Papua terhadap Eropapenjajah. Mengabaikan ini berarti gagal memahami akar dari sejarah Papua kontemporer. Pusat utama perlawanan dikembangkan di Biak dan pulau-pulau lain di Geelvink (sekarang Teluk Cendrawasih). dan di kawasan Danau Sentani dekat ibu kota Hollandia (sekarang Jayapura). Itu mengambil bentuk milenarian, gerakan memproklamirkan datangnya Zaman Keemasan Masyarakat Sempurna, ketika Belanda akan diusir, menandakan berakhirnya kerja paksa dan perpajakan wajib.

    Mereka dikenal sebagai gerakan Mansren. perpanjangan dari mitos kuno yang datang untuk mengekspresikan tanggapan terhadap peristiwa dari dominasi kolonial. Sejak tahun 1867, pencarian pembebasan adalah diungkapkan berkali-kali dalam pengulangan gerakan yang semakin dibarengi dengan aksi-aksi pemberontakan gerakan Mansren adalah salah satu dari ratusan gerakan milenarian yang terjadi di bawah kondisi kolonialisme:

    Aspek umum mereka dapat ditemukan dalam keyakinan bahwa keselamatan orang-orang dari penindasan akan datang melalui intervensi dari kekuatan supranatural. Gerakan milenarianisme kolonial seperti ini telah disebut ‘agama kaum tertindas’. Peter Worsley, seorang penulis terkemuka tentang milenarianisme, telah menekankan aspek sosial dan revolusioner dari gerakan-gerakan ini di Papua Barat.

    Banyak dari nabi mereka, yang dikenal sebagai ‘konor’, menjadi sangat populer. Kerusuhan sosial yang sering mereka timbulkan di zaman Belanda menyebabkan pejabat kolonial tidak mempercayai mereka bahkan sebelum mereka mulai menantang setiap aspek pemerintahan kolonial. Worsley mengacu pada beberapa nonmilenarian dan pemberontakan sekuler di wilayah Teluk Geelvink, pemberontakan di Makukar dan Arwan pada tahun 1906 yang dipicu oleh pengenaan kerja paksa untuk pembangunan jalan, dan Aweho dan Pemberontakan Aduweri pada tahun 1921 dan 1926. Protes politik milenarian tetap umum selama masa penjajahan Belanda administrasi sebelum Perang Pasifik, sebagian besar karena terbuka, sekuler protes lebih berbahaya dan dapat ditekan.

    Pada tahun 1938, sebuah gerakan milenarian yang kuat berakar di Biak, berpuncak pada apa yang orang Papua sebut sebagai proklamasi 1942 mereka kemerdekaan. Gerakan ini, yang berakhir tragis dan berdarah, berpusat di sekitar seorang wanita bernama Angganita. Setelah dipukul oleh kusta, dia hidup sebagai pertapa sampai penyembuhan ajaib memungkinkan baginya untuk kembali ke desanya. Dia kemudian dianggap memiliki sihir kekuasaan dan menjadi dihormati secara luas. Perkembangan ini diikuti oleh pejabat Belanda dengan penuh kecurigaan. Ketika dia mulai berkhotbah perlawanan, penangkapannya membuat wilayah itu kacau balau.

    protes adalah meluas dan orang-orang mulai menolak membayar pajak kolonial. De Bruijn, seorang administrator kolonial Belanda di daerah itu, mengacu pada gerakan sebagai “jauh lebih sedikit agama yang orang Papua sadar diri nasionalisme budaya Orang lain yang muncul sebagai pemimpin adalah Saudara-saudara Simiopiaref yang sebelumnya dipenjarakan oleh Belanda, dan Stephanus Dawan.

    Dorongan anti-asing dari gerakan ini juga ditujukan terhadap pejabat menengah yang didatangkan Belanda dari barat ke bekerja sebagai polisi, juru tulis, guru dan sejenisnya. orang Indonesia juga dipekerjakan oleh misi Kristen sementara yang lain terlibat dalam perdagangan. Dalam banyak kasus, mereka menganggap superioritas ras dan seringkali merupakan wajah kekuasaan kolonial yang lebih terlihat. Seperti itulah perasaannya permusuhan mereka mengilhami bahwa mereka dikenal sebagai amberi, an kata Biaki tanpa embel-embel yang digambarkan oleh orang Papua sebagai artinya “orang asing yang berbicara manis tetapi memiliki niat jahat”. Dari posisi istimewa mereka, mereka memandang orang Papua sebagai ‘primitif’ dan menyebut mereka bodoh atau jahil, sikap yang masih mendominasi di antara orang Indonesia yang sekarang menguasai Papua Barat.

    Selama pendudukan Jepang, Biak menjadi pangkalan udara utama dengan jalan raya, landasan udara, dan benteng pertahanan. Ilusi bahwa Jepang telah datang sebagai pembebas dengan cepat dihilangkan dan “doktrin” kebebasan dari semua kontrol asing segera di udara’r Seperti Belanda, Jepang melihat gerakan Angganita sebagai ancaman dan ditekan dia. Sejumlah bentrokan kekerasan terjadi pada Juli 1942. Semua yang terkemuka tokoh-tokoh ditangkap dan dibunuh, dan seluruh desa dimusnahkan.

    Worsley mencatat bahwa Jepang “dengan kejam mendeportasi seluruh desa, memenggal dan menyiksa banyak orang dan meletakkan beban berat secara paksa kerja atas laki-laki, perempuan dan anak-anak”. Pada puncaknya, gerakan Angganita menyerukan penghapusan semua non-Papua, termasuk orang Indonesia, dari tanah Papua dan bersikeras bahwa seluruh Papua Barat, dari Sorong di barat hingga Hollandia dan Merauke di timur, dibebaskan dari kuk asing. Sebelum Gerakan akhirnya ditumpas, telah menyeru orang Papua dimana-mana untuk mendukung proklamasi kerajaan Papua dengan benderanya sendiri, triwarna Belanda terbalik untuk melambangkan peran terbalik orang Papua dan orang kulit putih. Desa memiliki raja sendiri dengan staf mereka sendiri, militer organisasi dan pegawai negeri. Gerakan Angganita itu khas perlawanan milenarian Papua. Itu tidak berarti satu-satunya tapi telah didokumentasikan paling teliti oleh antropolog barat.

    Papua Barat dan kemerdekaan Indonesia West New Guinea diduduki oleh Sekutu di bawah komando Jenderal MacArthur pada 23 April 1944. Sebuah kekuatan besar Amerika dan Pasukan Australia menduduki Hollandia dan Biak dan dihancurkan kekuatan angkatan laut Jepang di wilayah tersebut. Pejabat Belanda kembali dan cukup waktu untuk memulihkan kendali di sana jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan pada bulan Agustus 1945.

    Berakhirnya kekuasaan Jepang mengambil jalan yang sangat berbeda di Indonesia. Republik Indonesia diproklamasikan dua hari setelah kekalahan Jepang tetapi sebelum pasukan pendudukan Jepang secara resmi menyerah kepada pasukan Sekutu. Meskipun proklamasi datang sebagai puncak dari perjuangan panjang kemerdekaan, itu sekaligus waktu didukung dan didorong oleh otoritas fasis Jepang yang telah, selama pendudukan, menikmati kolaborasi beberapa nasionalis Indonesia terkemuka, termasuk Sukarno, orang yang menjadi presiden pertama Republik.

    Proklamasi dan perang kolonial yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya adalah terkonsentrasi terutama di Jawa. Dukungan untuk Indonesia di Papua Barat sebagian besar terbatas pada orang luar yang datang dari barat, termasuk Orang buangan politik Indonesia yang tetap tinggal di wilayah tersebut setelah Belanda diusir oleh Jepang pada tahun 1942.

    Pasukan Sekutu pertama mendarat di Indonesia pada September 1945, di bawah komando Inggris. Segera setelah itu, pasukan dan administrator Belanda dikembalikan. Upaya mereka untuk mengembalikan kekuasaan kolonial menyebabkan serangkaian kolonial perang, bergantian dengan negosiasi. Meskipun Belanda memperoleh di atas angin pada tahun 1948, mereka akhirnya dipaksa untuk menegosiasikan penyerahan kedaulatan ke Indonesia terutama karena mereka kalah dukungan Washington. AS, mengibarkan spanduk anti-kolonial, menggunakan ancaman penarikan Marshall Aid untuk memaksa Belanda menyerahkan atas kekuasaan. Negosiasi transfer berlangsung di Meja Bundar Konferensi pada tahun 1949 dan pemindahan berlangsung pada bulan Desember tahun itu.

    Tapi West New Guinea dikeluarkan dari kesepakatan transfer. Untuk melacak latar belakang keputusan ini, perlu untuk kembali ke periode pendudukan Jepang ketika para pemimpin nasionalis Indonesia pertama membahas batas teritorial Republik baru mereka.

    Diskusi berlangsung di Komite Investigasi untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebuah badan yang dibentuk oleh administrasi militer Jepang dan termasuk lebih dari enam puluh nasionalis. Pandangan dominan diadvokasi oleh Mohammad Yamin. seorang politisi yang kemudian memainkan peran penting dalam politik republik urusan. Dia berargumen, dengan dukungan kuat dari Sukarno, bahwa Republik Indonesia harus mencakup tidak hanya Hindia Belanda tetapi juga negara-negara lain Wilayah yang dikuasai Belanda, termasuk Papua Barat. Seharusnya juga termasuk seluruh Timor, bagian timurnya adalah orang Portugis koloni, Kalimantan Utara, kemudian koloni Inggris dan sekarang Timur Malaysia, dan seluruh Semenanjung Malaya. Muhammad Hatta, yang kemudian menjadi wakil presiden pertama Indonesia, sangat tidak setuju, mperingatkan bahwa pandangan seperti itu dapat dianggap sebagai “ekspansionis dan” imperialistik”. Berkonsentrasi terutama pada klaim Papua Barat, he menolak pernyataan Yamin bahwa orang Papua adalah orang Indonesia. “Mereka Melanesia,” katanya.

    Kalau kita lanjutkan dengan tuntutan Papua, mungkin kita tidak akan puas dengan Papua saja dan kami mungkin ingin memasukkan Kepulauan Solomon dan sebagainya sejauh tengah Samudra Pasifik. . . Saya cenderung mengatakan itu dia harus diserahkan kepada orang Papua sendiri. Saya mengakui bahwa orang Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka.

    Pandangan Hatta relevan dengan perkembangan sengketa selanjutnya atas Papua Barat, karena dialah yang pada tahun 1949 memimpin delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar yang berpuncak pada pengalihan kedaulatan. Delegasi Belanda bersikeras pada ketentuan yang tidak termasuk papua Barat dari kesepakatan akhir. Namun, masalahnya dibiarkan belum terselesaikan sebagai hasil kompromi yang menetapkan bahwa wilayah yang disengketakan akan menjadi subjek negosiasi yang akan diadakan di dalam tahun. Hatta diketahui secara pribadi mengungkapkan pandangannya saat itu bahwa dia tidak setuju dengan penggabungan Papua ke dalam Republik tetapi tidak bisa pulang dengan tangan kosong tentang masalah ini. Negosiasi diatur dalam perjanjian transfer tidak pernah terjadi.

    Kemudian, selama tahun 1950-an dan awal 1960-an, ketika perselisihan tentang Barat Papua mendominasi panggung politik Indonesia, menurut pandangan Hatta mengenai penentuan nasib sendiri West Papua tidak menemukan gema di antara Politisi atau partai politik Indonesia.

    Editor Amoyemakii Dade fwp

    Diriku bukan pemain blog tetapi hanya rasakan, biarkan aku mencoba di dunia media sosial ketikan, supaya keinginanku menjadi padat di seluruh aliran posterku.

Situs yang Dikembangkan dengan WordPress.com.

Atas ↑

Buat situs web Anda dengan WordPress.com
Mulai